TIMETODAY.ID, BOGOR – Pengamat kebijakan publik, Yusfitriadi, mengkritik pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) di Kabupaten Bogor. Ia menilai sistem tersebut diterapkan tanpa uji coba memadai dan minim sosialisasi kepada masyarakat.
“Program ini langsung diterapkan tanpa ada uji coba terlebih dahulu. Ketika ada masalah, masyarakat yang jadi korban. Bahkan muncul dugaan adanya pengurangan spesifikasi dalam pengadaan sistem,” kata Yusfitriadi, Jumat (4/7/2025).
Pendiri Lembaga Studi Visi Nusantara Maju (LS Vinus) itu menilai permasalahan dalam pelaksanaan SPMB kerap terjadi karena perencanaan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Misalnya support system yang lemah, atau bandwidth yang kurang, jaringan internet itu kan ketahuan. Diaudit itu, tapi kalau enggak ada audit, tahu enggak? Enggak tahu,” jelasnya.
Menurutnya, salah satu faktor kegagalan sistem digital adalah lemahnya infrastruktur teknologi, seperti keterbatasan akses internet di sejumlah sekolah.
Yusfitriadi juga menilai Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor harus bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan sistem ini dan membuka diri kepada publik terkait berbagai kendala yang muncul.
“Kalau ada kesalahan, dinas pendidikan yang harus bertanggung jawab seutuhnya atas pelaksanaan. Dia harus terbuka kepada publik, bila perlu mohon maaf,” tegasnya.
Ia menyarankan agar pelaksanaan sistem SPMB segera diaudit secara menyeluruh guna mengidentifikasi akar permasalahan dan mencegah kejadian serupa di tahun-tahun mendatang.
“Audit sistem itu penting. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mengetahui akar permasalahan. Kalau tidak diaudit sekarang, kita akan hadapi masalah yang sama tahun depan,” ujarnya.
Yusfitriadi menambahkan, audit dapat mengungkap sejumlah titik lemah, seperti sekolah yang tidak memiliki jaringan internet memadai, keterbatasan SDM, hingga kesalahan distribusi lokasi layanan.
“Kalau dicoba itu ketahuan, oh di sana enggak laku ternyata karena emang enggak ada sinyal. Oh di sini sinyalnya kecil. Berarti sekolah di kecamatan ini harus menggunakan kecamatan lain,” katanya.
Ia juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bogor dalam menyikapi berbagai persoalan di sektor pendidikan.
“Dewan adalah pengawasan yang lemah. Sudah dipastikan lemah, kan? Apalagi jika melihat fenomena-fenomena tersebut kemudian tidak direspons oleh dewan. Betapa dewan tidak berpihak terhadap rakyat,” pungkasnya.
Editor: B. Supriyadi
