TIMETODAY.ID, BOGOR – Kekosongan jabatan di lingkungan pendidikan Kabupaten Bogor menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan (Disdik). Ratusan posisi struktural dilaporkan belum terisi, termasuk belasan kepala sekolah di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Situasi ini dinilai dapat memengaruhi kelangsungan proses pembelajaran apabila tidak segera ditangani.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Bambang Tawekal, mengungkapkan bahwa langkah strategis telah disiapkan untuk mengantisipasi dampak dari kekosongan ini. Pihaknya telah mengajukan usulan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) agar sejumlah jabatan segera diisi oleh pelaksana tugas (Plt).
“Sudah banyak jabatan yang kosong sekarang, termasuk 16 kepala sekolah tingkat SMP. Supaya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tetap berjalan normal, kita usulkan penempatan Plt ke BKPSDM,” ujar Bambang kepada wartawan, Rabu (16/4/2025).
Langkah penunjukan Plt ini dinilai sebagai solusi jangka pendek yang paling memungkinkan, sambil menunggu proses resmi rotasi dan promosi jabatan yang harus melalui tahapan administratif.
Bambang juga mengakui bahwa terdapat tekanan agar pengisian jabatan bisa segera dilakukan secara permanen. Namun demikian, ia menyampaikan bahwa setiap proses harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan.
“Pengen cepat kita juga sama, tapi semua harus sesuai prosedur. Kita menunggu hasil administrasi dan verifikasi dari BKPSDM, karena itu bagian dari kewenangan mereka,” tegasnya.
Dalam menghadapi persoalan ini, koordinasi lintas instansi menjadi kunci. Bambang menyatakan bahwa pihaknya terus menjalin komunikasi intensif dengan BKPSDM dan pihak-pihak terkait lainnya agar proses rotasi dan promosi dapat berjalan efektif tanpa mengorbankan kualitas pelayanan pendidikan.
“Kalau semua pihak berjalan sinergis, kita optimis kekosongan jabatan ini bisa diatasi secara bertahap,” ungkapnya.
Ia berharap, dengan diisinya jabatan-jabatan strategis di lingkungan pendidikan, tidak hanya keberlangsungan KBM yang terjaga, tetapi juga kualitas layanan pendidikan publik dapat terus ditingkatkan.
Editor: B. Supriyadi
