TIMETODAY.ID, BOGOR – Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan demokrasi di tengah dinamika politik nasional. Isu ini menjadi sorotan dalam diskusi Tadarus Demokrasi yang diselenggarakan oleh Visi Nusantara (Vinus) Maju, Rabu (26/3/2025) di Sekretariat Nasional Vinus Maju.
Diskusi ini menghadirkan sejumlah tokoh demokrasi, di antaranya Jeirry Sumampow dari Komite Pemilih Indonesia, Ray Rangkuti dari Lingkar Madani Indonesia, Joko Rohi dari Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia, serta akademisi Universitas Langlang Buana, Rafih Sri Wulandari.
Pengamat kebijakan publik Yusfitriadi menegaskan bahwa masyarakat sipil harus semakin kritis dalam mengawal arah kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Kita sebagai masyarakat sipil harus mempersiapkan diri dan melihat ke mana pemerintahan Prabowo-Gibran akan diarahkan. Dengan begitu, kita bisa menentukan sikap yang tepat,” ujar Yusfitriadi.
Ia juga menyoroti potensi kuatnya pengaruh Presiden sebelumnya, Joko Widodo, dalam pemerintahan saat ini.
“Apakah benar bahwa Prabowo masih berada dalam bayang-bayang Jokowi? Jika demikian, maka Prabowo tidak akan bisa mengambil kebijakan sendiri,” katanya.
Selain itu, Yusfitriadi mengkritisi revisi Undang-Undang (UU) TNI yang telah disahkan. Menurutnya, masyarakat perlu memahami dampak dari regulasi ini, yang dikhawatirkan dapat mengarah pada kembalinya sistem pemerintahan seperti era Orde Baru.
“Apakah UU ini akan mengembalikan rezim Orde Baru? Proses pembahasannya pun terkesan tertutup dan tidak mempertimbangkan aspirasi masyarakat,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa jika kebijakan pemerintah semakin jauh dari kepentingan rakyat, maka gerakan masyarakat sipil harus diperkuat.
“Gerakan masyarakat sipil harus diperkuat, bukan untuk melawan atau menggulingkan rezim, melainkan untuk membangun nalar kritis terhadap pemerintahan saat ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa akar dari kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat terletak pada sistem pemilihan pemimpin saat ini, yang masih dipengaruhi oleh oligarki dan kepentingan pemodal.
“Pemilu kita masih dikendalikan oleh oligarki dan cukong-cukong politik. Masyarakat harus bersikap, apakah sistem ini masih layak dipertahankan?” ujarnya.
Sebagai solusi, ia menekankan pentingnya revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini tengah dibahas di Badan Legislasi DPR RI.
“Revisi UU Pemilu sangat relevan untuk memperbaiki sistem demokrasi kita. Saat ini, RUU Pemilu sudah masuk dalam agenda pembahasan Balegnas DPR,” pungkasnya.
Diskusi ini menjadi ajang refleksi bagi para aktivis demokrasi dalam menyikapi dinamika politik Indonesia serta mengajak masyarakat untuk lebih kritis dan aktif dalam mengawal kebijakan pemerintah.
Editor : B. Supriyadi
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau via whatsapp timetoday wa channel
