TIMETODAY.ID, BOGOR – Dalam upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor bekerja sama dengan Dinas Pendidikan (Disdik) membentuk tim ahli khusus. Tim ini bertugas melakukan penelusuran mendalam terhadap proses administrasi dan kepegawaian yang berkaitan dengan program tersebut.
Pembentukan tim ini berangkat dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor untuk memastikan bahwa seluruh proses administrasi, terutama yang berkaitan dengan kepegawaian, berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Sekretaris Disdik Kabupaten Bogor, Nina Nurmasari, menjelaskan bahwa setiap tahapan dalam proses kepegawaian dimulai di Disdik sebelum berkas diajukan ke BKPSDM untuk verifikasi lebih lanjut. Dalam setiap tahapannya, BKPSDM melibatkan berbagai instansi terkait, termasuk Disdik dan Inspektorat, untuk mencegah pelanggaran.
“Prosesnya tidak berjalan sendiri. Tim yang terdiri dari Disdik, BKPSDM, dan Inspektorat bekerja bersama dalam penelusuran PIP,” ujar Nina, Selasa (25/2/2025).
Selain menelusuri administrasi terkait PIP, tim ini juga bertanggung jawab dalam menangani setiap dugaan pelanggaran kepegawaian. Jika ditemukan adanya pelanggaran, maka kasus tersebut akan dibawa ke sidang disiplin.
Nina menekankan bahwa dalam setiap sidang disiplin, panel penyidang harus disesuaikan dengan golongan pegawai yang bersangkutan agar keputusannya memiliki legitimasi yang kuat.
“Misalnya, jika ada kepala sekolah dengan golongan 4B yang disidangkan, maka dari Disdik harus menyiapkan penyidang minimal golongan 4B juga. Tidak bisa golongan 3D yang menyidangkan golongan 4B, karena bisa menimbulkan ketidakcocokan,” jelas Nina.
Pembentukan tim ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam meningkatkan transparansi serta menutup celah bagi potensi penyimpangan administrasi dan kepegawaian, khususnya yang berkaitan dengan PIP.
Dengan melibatkan berbagai pihak dalam pengawasan, termasuk Inspektorat, Pemerintah Kabupaten Bogor berupaya memastikan bahwa program bantuan pendidikan ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Sebagai program yang bertujuan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu, PIP memiliki peran vital dalam memastikan akses pendidikan yang merata. Oleh karena itu, pengelolaan yang profesional dan transparan menjadi kunci utama keberhasilannya.
Masyarakat diharapkan turut berperan aktif dalam pengawasan, dengan melaporkan jika ada indikasi penyalahgunaan dalam proses penyaluran PIP. Dengan demikian, sistem kepegawaian dan administrasi pendidikan di Kabupaten Bogor dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel, sesuai dengan prinsip good governance.
Editor : B. Supriyadi
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau via whatsapp timetoday wa channel
