TIMETODAY.ID, BOGOR – Sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan kota layak anak, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Anak di Agreya Coffee belum lama ini.
Musrenbang Anak ini bertujuan menampung aspirasi anak-anak Kota Bogor. Dengan populasi anak yang mencapai sekitar 23,82 persen dari total penduduk berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Juni 2024, kegiatan ini menjadi penting untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada anak.
Selama dua tahun terakhir, Bapperida menginisiasi Musrenbang Anak yang sebelumnya digabungkan dengan kelompok difabel, lansia, dan perempuan. Tahun ini, acara tersebut digelar terpisah agar lebih banyak aspirasi anak terserap dalam perencanaan pembangunan.
Kepala Bapperida Kota Bogor, Rudy Mashudi, menyampaikan bahwa tujuan utama Musrenbang Anak adalah mengakomodasi isu-isu anak dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, sejalan dengan prinsip SDGs “no one left behind.”
Pelaksanaan Musrenbang Anak secara mandiri ini juga didasarkan pada rekomendasi Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja (RAN PIJAR) dari Kemenko PMK, di mana Kota Bogor menjadi proyek percontohan. Pemerintah diharapkan terus memberikan ruang bagi anak dalam proses pembangunan.
Rudy menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi anak-anak saat ini, seperti meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak yang mencapai 98 kasus pada 2024, peningkatan jumlah perokok pemula, serta dominasi penggunaan gawai sebagai hiburan.
Faktor ketidakpercayaan diri juga membuat banyak anak ragu memiliki cita-cita, ditambah data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyebut kecelakaan, sakit, dan bunuh diri sebagai tiga penyebab utama kematian anak.
Analis Kebijakan Muda KemenPPPA, Andi Nirmalasari, mengapresiasi langkah Pemkot Bogor yang dianggap sebagai terobosan dalam mendengarkan aspirasi anak. Ketua Forum Anak Kota Bogor (Fanator), Radipta Azki Athaya, juga berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk terlibat dalam pembangunan kota.
Dukungan juga datang dari Childfund Internasional dan komunitas Warga Upadaya yang mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah dan komunitas anak.
Dari diskusi yang berlangsung, beberapa rekomendasi dihasilkan, di antaranya:
- Dinas Pendidikan (Disdik) dan DP3A mengadakan pelatihan konvensi hak anak untuk guru Bimbingan Konseling (BK).
- DP3A memberikan pelatihan bagi anak untuk meningkatkan kapasitas mereka.
- Disdik menindaklanjuti data JAPATI dengan program beasiswa dan pengembangan PKBM guna menekan angka putus sekolah.
- Disdik, Dinkes, dan BPOM membina kantin sekolah menuju konsep kantin sehat.
- Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di sekolah secara konsisten.
- BKPSDM memetakan potensi guru BK di seluruh sekolah.
- Dinas PUPR, Dishub, dan Perumkim meningkatkan kualitas infrastruktur ramah anak.
- Dinas Arsip dan Perpustakaan memperkuat fasilitas perpustakaan sekolah.
- Diskominfo mengampanyekan internet sehat dan mengkaji pembatasan waktu penggunaan media sosial untuk anak.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan KemenPPPA, perangkat daerah, Kementerian Agama Kota Bogor, KPAID, Childfund Internasional, Warga Upadaya, serta 80 anak dari berbagai sekolah dan komunitas. ***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau via whatsapp timetoday wa channel
