TIMETODAY.ID – Anggota Komisi II DPR, Ahmad Irawan, menyatakan dukungannya terhadap gagasan Presiden Prabowo Subianto yang mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Namun, Irawan lebih menyarankan agar hanya gubernur dan wakil gubernur yang dipilih oleh DPRD, sementara bupati dan wali kota beserta wakilnya tetap dipilih langsung oleh masyarakat.
“Menurut saya, akan lebih baik jika gubernur dipilih oleh DPRD saja. Alasannya, gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat, sedangkan bupati dan wali kota lebih baik tetap dipilih secara langsung,” ujar Irawan, Senin (16/12/2024).
Evaluasi Pilkada Langsung
Irawan menjelaskan bahwa pilkada adalah bagian dari implementasi otonomi daerah dan desentralisasi politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan (4) UUD 1945. Ia menegaskan bahwa otonomi daerah memberi wewenang kepada daerah untuk mengatur pemerintahan sendiri, dengan kabupaten/kota menjadi pusat dari pelaksanaan otonomi tersebut, sementara provinsi lebih berperan sebagai perwakilan pemerintah pusat.
Efisiensi Pelaksanaan Pilkada
Irawan juga menyoroti potensi efisiensi biaya jika kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurutnya, sistem pilkada serentak yang diterapkan selama ini belum efektif dalam menekan pengeluaran. Sebaliknya, biaya pelaksanaannya justru meningkat dan lebih kompleks.
“Dengan kepala daerah dipilih oleh DPRD, kita dapat memperoleh pemimpin yang berkualitas dengan biaya lebih efisien. Pengalaman kita menunjukkan bahwa pilkada serentak tidak mencapai tujuan efisiensi, malah menimbulkan beban tambahan,” ungkapnya.
RUU Paket Politik
Irawan menyebut bahwa usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD sejalan dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Paket Politik, yang mencakup pembahasan mengenai pemilu, pilkada, dan partai politik. RUU ini telah dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2025 DPR. Ia menilai penting untuk membahas revisi undang-undang ini lebih awal agar regulasi terkait pemilu dan pilkada dapat diperbaiki.
“Tujuan utama adalah memperbaiki sistem pemilu kita. Dengan membahas RUU ini lebih cepat, kualitas regulasi yang dihasilkan dapat lebih baik,” tutup Irawan.
Sumber : beritasatu.com
