Fetty Anggraendini Soroti Penahanan Ijazah di SMA dan SMK Jabar

TIMETODAY.ID, BOGOR – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Fetty Anggraendini, menyoroti fenomena penahanan ijazah yang masih terjadi di sejumlah SMA dan SMK di Jawa Barat.

Menurut Fetty, persoalan tersebut tidak sepenuhnya dipicu faktor ekonomi. Berdasarkan hasil pendataan dan kunjungan kerja Komisi V DPRD Jabar ke sejumlah sekolah, ditemukan adanya orang tua siswa yang sebenarnya mampu secara finansial, tetapi sengaja menunggak pembayaran iuran sekolah.

“Banyak juga masalah yang terjadi karena orang tua siswa memang sengaja tidak mau membayar iurannya,” kata Fetty saat ditemui di Mako PWI Kota Bogor, Jalan RD Tirto Adhi Suryo, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (25/5/2026).

Advertisement

Ia menjelaskan, sebagian orang tua memanfaatkan adanya bantuan pemerintah daerah untuk pembebasan ijazah siswa dari keluarga kurang mampu. Kondisi itu kemudian memicu sejumlah warga yang tergolong mampu ikut menunda pembayaran dengan harapan memperoleh bantuan serupa.

“Nah, itu yang jadi masalah di lapangan saat ini. Hampir mayoritas persoalannya seperti itu sehingga anggarannya membludak,” ujarnya.

Fetty menilai praktik tersebut berdampak pada membengkaknya beban anggaran daerah yang seharusnya dapat dialokasikan secara tepat sasaran bagi masyarakat kurang mampu.

Karena itu, Komisi V DPRD Jabar mendorong pengetatan syarat pengajuan bantuan pelepasan ijazah. Salah satunya melalui kewajiban melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang valid agar bantuan tidak salah sasaran.

Menurut Fetty, penyelesaian persoalan penahanan ijazah juga harus dilakukan secara selektif dengan verifikasi per kasus. Di sisi lain, ia mengimbau para orang tua yang mampu tetap memenuhi kewajiban administrasi sekolah tepat waktu.

Sementara bagi warga yang benar-benar mengalami kesulitan ekonomi, kata dia, opsi pembayaran tunggakan secara mencicil masih dapat ditempuh melalui jalur advokasi di daerah pemilihan masing-masing.

“Beberapa kali kami melakukan pendampingan untuk mencicil pembayaran ke sekolah. Itu memang untuk warga yang benar-benar tidak mampu,” tuntas Fetty.