Bupati Bogor Desak Pemprov Jabar Buka Kembali Tambang Berizin

Bupati Bogor
Bupati Bogor Rudy Susmanto menerima dan merespons langsung aspirasi ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang (AMCRP) di depan Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (4/5/2026). FOTO : TIMETODAY.ID/AMELIA AZIZAH.

TIMETODAY.ID, BOGORBupati Bogor Rudy Susmanto meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera membuka kembali tambang-tambang berizin di wilayah Bogor Barat yang kini masih dalam proses evaluasi.

Permintaan itu disampaikan Rudy Susmanto seusai menerima aspirasi ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang (AMCRP) di depan Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Senin (4/5/2026).

“Kami menghargai bahwa Provinsi Jawa Barat sedang melakukan tahapan evaluasi, tetapi kami juga meminta agar proses tersebut dapat disegerakan, khususnya bagi tambang yang telah berizin,” ujar Rudy.

Advertisement
Baca Juga :  Kemendikbudristek Salurkan Bantuan Smart TV ke 1.600 Sekolah di Kabupaten Bogor

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menjalin komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait evaluasi aktivitas pertambangan di wilayah tersebut. Menurutnya, aksi yang digelar massa berlangsung tertib dan merupakan bagian dari upaya penyampaian aspirasi secara bertahap kepada pemerintah.

Rudy menekankan, aspek lingkungan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pertambangan. Namun demikian, ia juga menyoroti kondisi masyarakat yang terdampak penghentian aktivitas tambang dan hingga kini masih menunggu realisasi bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Baca Juga :  Wabup Bogor Janji Perjuangkan Nasib Warga Korban Tambang ke Provinsi

“Masyarakat yang terdampak dari tambang masih menunggu kompensasi bantuan sosial dari Pemprov Jawa Barat,” katanya.

Terkait aspirasi warga mengenai pembangunan infrastruktur jalan, Rudy menyatakan Pemerintah Kabupaten Bogor akan meneruskan tuntutan tersebut kepada pihak berwenang di tingkat provinsi.

“Tugas kami adalah menindaklanjuti dan menyampaikan aspirasi masyarakat yang menjadi kewenangan di atas kami. Kami akan menyampaikan langsung kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.

Editor : B. Supriyadi

Wartawan : Amelia Azizah

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel