Setiap tanggal 2 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Hari ini bukan sekadar peringatan seremonial. Ia adalah momen refleksi kolektif, kesempatan untuk mengukur seberapa jauh kita telah melangkah dan seberapa jauh lagi jarak yang harus ditempuh. Ki Hadjar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, pernah menegaskan bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak. Namun, lebih dari satu abad setelah gagasan itu dilontarkan, pertanyaan mendasar masih menggantung: sudahkah sistem pendidikan kita benar-benar memenuhi amanat tersebut?
Capaian yang Layak Dirayakan
Adalah tidak adil jika kita tidak mengakui kemajuan yang telah diraih. Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan dasar kini mendekati 100 persen, sebuah lompatan luar biasa dari masa-masa awal kemerdekaan ketika jutaan anak tidak memiliki akses sekolah. Program Indonesia Pintar (PIP) telah menjangkau lebih dari 20 juta siswa dari keluarga prasejahtera. Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) telah melahirkan ribuan putra-putri terbaik bangsa yang kini berkiprah di pentas internasional.
Di ranah literasi digital, Indonesia juga mulai bergerak. Kurikulum Merdeka yang diluncurkan dalam beberapa tahun terakhir membawa semangat diferensiasi, mengakui bahwa setiap anak belajar dengan cara dan kecepatan yang berbeda. Ini adalah pergeseran paradigma yang sangat berarti setelah puluhan tahun kita terjebak dalam sistem yang seragam dan kaku.
Bayangan Ketimpangan yang Masih Gelap
Namun di balik statistik yang membanggakan itu, terdapat bayangan panjang yang tak bisa diabaikan. Anak-anak di pedalaman Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara masih bersekolah di gedung yang lapuk dengan atap berlubang. Guru-guru honorer berdedikasi menerima upah yang tidak sepadan dengan pengabdian mereka. Ribuan sekolah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) kekurangan tenaga pendidik dan fasilitas dasar.
Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) pun menjadi cermin yang tidak nyaman untuk ditatap. Skor literasi membaca, matematika, dan sains siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara-negara OECD. Ini bukan sekadar soal peringkat, ini adalah soal kesiapan generasi muda menghadapi dunia yang semakin kompleks dan kompetitif. Selama kesenjangan kualitas antara sekolah perkotaan dan pedesaan, antara sekolah negeri unggulan dan sekolah swasta pinggiran, belum juga teratasi, maka janji konstitusi bahwa “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” hanyalah kata-kata di atas kertas.
“Pendidikan bukan hak istimewa. Ia adalah hak dasar yang harus dijangkau oleh setiap anak Indonesia, di manapun ia dilahirkan.”
Guru: Pahlawan yang Terlupakan
Di jantung setiap diskusi tentang pendidikan, terdapat sosok yang kerap dipuji namun jarang benar-benar diperhatikan: guru. Mereka adalah ujung tombak sistem pendidikan, namun juga yang paling rentan menanggung beban birokrasi yang berlebihan. Pergantian kurikulum yang terlalu sering, administrasi yang memakan waktu, serta minimnya pelatihan berkelanjutan telah menguras energi para pendidik yang seharusnya fokus pada satu hal: mengajar dengan sepenuh hati.
Profesi guru harus dikembalikan kepada martabatnya. Ini bukan hanya soal kenaikan gaji, meski itu juga penting, melainkan soal pengakuan intelektual, ruang kreativitas, dan perlindungan profesional yang memadai. Sebuah negara yang tidak menghargai gurunya, tidak akan pernah benar-benar menghargai masa depannya.
Pendidikan di Era Kecerdasan Buatan
Kita juga tidak bisa membicarakan pendidikan tanpa menyinggung revolusi teknologi yang sedang berlangsung. Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) bukan lagi fiksi ilmiah, ia telah masuk ke ruang kelas, laboratorium, dan kehidupan sehari-hari. Di satu sisi, AI membuka peluang personalisasi pembelajaran yang belum pernah ada sebelumnya. Di sisi lain, ia menuntut kita untuk merumuskan ulang apa yang sesungguhnya perlu diajarkan kepada generasi muda.
Kemampuan menghafal dan mereproduksi informasi, yang selama ini menjadi inti ujian nasional kita, semakin tidak relevan ketika mesin dapat melakukannya jauh lebih cepat dan akurat. Yang dibutuhkan adalah pendidikan yang menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, empati, kolaborasi, dan etika. Inilah yang tidak bisa digantikan oleh algoritma mana pun. Sistem pendidikan kita harus bergerak ke sana, dan harus bergerak cepat.
Menuju Pendidikan yang Berkeadilan
Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN yang diamanatkan konstitusi adalah modal besar. Namun, besarnya anggaran tidak otomatis berbanding lurus dengan kualitas pendidikan jika pengelolaannya tidak transparan, tidak akuntabel, dan tidak tepat sasaran. Korupsi di sektor pendidikan adalah kejahatan berlapis, ia tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencuri masa depan anak-anak.
Redaksi mendorong pemerintah untuk tidak berhenti pada reformasi kurikulum. Reformasi tata kelola, redistribusi guru yang lebih merata, investasi infrastruktur di daerah tertinggal, serta penguatan sistem evaluasi yang lebih holistik adalah agenda-agenda yang tidak boleh ditunda. Pendidikan yang berkeadilan bukan kemewahan, ia adalah prasyarat demokrasi yang sehat dan pembangunan yang berkelanjutan.
