TIMETODAY.ID, JAKARTA — Isu pemblokiran aplikasi pesan instan Telegram di Rusia kembali menguat. Sejumlah media yang berafiliasi dengan Kremlin serta beberapa saluran Telegram menyebutkan, pemblokiran total bisa terjadi paling cepat pada 1 April 2026.
Bila skenario tersebut benar terjadi, Telegram disebut tak lagi dapat diakses di seluruh wilayah Rusia. Aplikasi itu juga tidak akan tersedia untuk diunduh, baik melalui jaringan seluler maupun internet tetap. Kabar ini memicu gelombang reaksi, termasuk kritik dari kalangan pendukung Kremlin, di tengah empat tahun invasi skala penuh Rusia ke Ukraina.
Meski demikian, Duma Negara Rusia yang dikenal bersekutu dengan Kremlin membantah keras isu tersebut. Mereka menyebut laporan itu sebagai “palsu” dan “omong kosong”, serta menilai peringatan tersebut terlalu dini.
Namun, para pejabat Duma tidak secara eksplisit menampik kemungkinan pembatasan terhadap Telegram. Sejak musim panas lalu, sejumlah pengguna mengaku mengalami perlambatan signifikan saat mengakses aplikasi tersebut.
Mengutip laporan Euro News, pada 10 Februari lalu badan pengawas media Rusia, Roskomnadzo, mengumumkan putaran pembatasan terbaru. Otoritas itu menyatakan Telegram melanggar hukum federal dengan memuat konten ilegal serta membuka peluang bagi dinas intelijen Barat untuk beroperasi di platform tersebut.
Rusia juga memperingatkan bahwa pembatasan akan tetap diberlakukan jika Telegram tidak menempatkan servernya di wilayah Rusia dan tidak mematuhi regulasi nasional.
Ketua Komite Kebijakan Informasi Duma Negara, Sergei Boyarsky, menyebut manajemen Telegram sedang menjalin komunikasi dengan Roskomnadzor. Namun sejumlah pengamat menilai kecil kemungkinan tercapainya kesepakatan.
Sumber yang dekat dengan pendiri Telegram, Pavel Durov, bahkan menyebut pemblokiran total sebagai sesuatu yang tak terhindarkan.
Regulasi Data dan Pengetatan Aturan
Sejak 2015, setahun setelah invasi awal Rusia ke Ukraina, Moskow memberlakukan Undang-Undang Lokalisasi Data yang mewajibkan seluruh perusahaan, termasuk asing, menyimpan dan memproses data pribadi pengguna Rusia di server yang berada di dalam negeri.
Aturan semakin diperketat setelah invasi skala penuh ke Ukraina pada 2022. Mulai 1 Januari 2026, semua layanan internet diwajibkan menyimpan pesan pengguna hingga tiga tahun dan menyerahkannya kepada badan keamanan jika diminta. Ketentuan ini mencakup pesan audio, video, teks, hingga metadata—bahkan yang sudah dihapus pengguna.
Telegram dan Komunikasi di Zona Perang
Di tengah potensi pemblokiran, Telegram justru menjadi tulang punggung komunikasi militer Rusia selama invasi berlangsung. Laporan DW menyebut ruang obrolan tertutup di Telegram digunakan untuk mendukung misi tempur.
Kondisi ini semakin kompleks setelah awal Februari lalu militer Rusia kehilangan kemampuan menggunakan terminal internet satelit Starlink. Gangguan tersebut disebut berdampak pada sistem komunikasi dan koordinasi antarunit.
Sejumlah saluran militer Rusia menilai persoalan utama adalah terputusnya interaksi antarunit, yang berpotensi meruntuhkan sistem komunikasi yang telah dibangun.
Meski isu pemblokiran mencuat, Menteri Pembangunan Digital Rusia Maksut Shadayev menyatakan pemerintah belum akan memblokir aplikasi pesan tersebut di garis depan Ukraina.
Jejak Pemblokiran Platform Asing
Sejak 2022, Rusia secara bertahap membatasi berbagai platform asing. Facebook dan Instagram diblokir pada Maret 2022. Signal menyusul sekitar Agustus 2024. Telegram dan WhatsApp sempat dibatasi sebagian pada Agustus 2025, sebelum Snapchat dan FaceTime terkena pembatasan pada Desember 2025. Pada Februari 2026, WhatsApp diblokir sepenuhnya.
Kini, pertanyaan besar mengemuka: apakah Telegram akan menjadi platform berikutnya yang sepenuhnya tak bisa diakses di Rusia mulai 1 April 2026? Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi yang memastikan tanggal tersebut.***
Editor : Syafira
Sumber : Detik.com
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
