Mobil Hybrid Juara Ekonomi: Emisi Turun Tanpa Bikin Kantong Jebol

TIMETODAY.ID, JAKARTA — Di tengah hiruk-pikuk elektrifikasi kendaraan untuk memerangi perubahan iklim, pilihan tak lagi sesederhana hitam-putih. Berbagai jenis kendaraan kini berlomba menekan emisi karbon: dari mobil listrik murni hingga hybrid yang cerdas menggabungkan tenaga bensin dan listrik.

Namun, di balik insentif bombastis pemerintah yang memihak mobil listrik, sebuah studi dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mengungkap fakta mengejutkan: hybrid justru juara efisiensi ekonomi dalam memangkas emisi.

Pemerintah memang telah meluncurkan insentif menggiurkan untuk berbagai kendaraan elektrifikasi, dengan mobil listrik murni (BEV) sebagai bintang utama yang kebagian porsi terbesar. Sementara itu, mobil hybrid hanya mendapat jatah lebih kecil.

Advertisement

Tapi, menurut penelitian LPEM FEB UI, hybrid-lah yang paling hemat biaya bagi APBN untuk menekan emisi. Peneliti senior LPEM FEB UI, Riyanto, menjelaskan alasannya dengan gamblang.

“Kalau pemerintah mau menurunkan emisi 1 gram CO2,itu jalannya itu paling murah lewat apa?Kalau kita hitung di sini,dengan well to wheel (dari siklus sumber energi sampai ke roda kendaraan),sekarang insentif untuk HEV kan sedikit, cuman PPnBM-nya 8%, 6%,itu aja yang turun, sementara PPN-nya masih 12%, PKB, BBNKB sama dengan ICE (mobil konvensional), sehingga pengorbanan pemerintah nggak banyak.Karena itulah sebenarnya biaya penurunan emisi di hybrid ini, ya tidak banyak dikorbankan oleh pemerintah,makanya dia biayanya jadi lebih murah,” ujar Riyanto baru-baru ini.

Bayangkan: sementara pemerintah “mengorbankan” anggaran besar untuk subsidi pajak mobil listrik, penurunan emisi dari BEV tak sebanding karena listrik kita masih bergantung pada pembangkit batu bara. Riyanto menekankan perbandingan ini.

“Sementara yang untuk BEV (mobil listrik berbasis baterai),itu kan pemerintah mengorbankan banyak tuh,biayanya untuk (insentif) pajak itu. Tapi penurunan emisinya kan nggak terlalu banyak (karena sumber energi listriknya masih diproduksi menggunakan batu bara),makanya biaya 1 gram CO2-nya itu lebih besar,” sambungnya.

Riyanto menambahkan, jalan menuju emisi nol tak serumit yang dibayangkan. Selain mobil listrik, teknologi elektrifikasi lain seperti hybrid patut dimanfaatkan maksimal. Bahkan dengan insentif tambahan untuk hybrid, hitungannya tetap unggul.

“Ini juga menarik sebenarnya, even HEV (mobil hybrid) itu diberikan tambahan insentif,itu tetap lebih murah biaya penurunan emisinya itu lewat HEV. Kenapa? Ya tadi penurunannya kan dari sekarang mungkin 6% turun sampai 2% (karena insentif PPnBM mobil hybrid). Jadi itu PPnBM saja yang berkurang. jadi itu membuat emisi juga lebih murah lewat jalur hybrid dibandingkan BEV. Kecuali mungkin nanti kalau PLN sangat radikal ya mengubah power plant-nya (tidak lagi menggunakan batu bara). Tetapi di 2030 dengan asumsi (tanpa) perubahan-perubahan yang terjadi di PLN, rasiya HEV masih lebih murah penurunan emisinya,” sebut Riyanto.

Mitos “mobil listrik paling bersih” pun terbantahkan. Banyak yang terpaku pada nol emisi knalpot, tapi lupa siklus lengkap dari sumber energi. Riyanto mengurai kesalahpahaman ini.

“Selama ini kalau kita mau lebih menurunkan emisi,sebenarnya jalannya banyak, kecuali memang kalau kita hitungnya cuman antara tank to wheel (dihitung dari kendaraan saja tanpa melihat sumber listriknya) ya, kalau (dilihat keluaran emisi dari) knalpot aja memang 100% emisinya nggak ada. Jadi sebenarnya ini akan efektif, elektrifikasi ke BEV itu, kalau di kelistrikan itu juga dilakukan dekarbonisasi, artinya batu bara power plant-nya itu sudah mulai harus dikurangi. Jadi kalau (power plant) itu dihitung, sebenarnya nggak lebih murah gitu ya,” katanya.

Di era transisi energi ini, hybrid muncul sebagai pahlawan tak terduga: murah, realistis, dan siap tempur sekarang juga. Pertanyaannya, akankah kebijakan pemerintah bergeser untuk memaksimalkan dampak?