TIMETODAY.ID, JAKARTA — Ketegangan di Semenanjung Korea kembali menghangat. Korea Utara melontarkan tuduhan serius terhadap Korea Selatan, menyebut adanya pelanggaran wilayah udara oleh sebuah drone yang diduga melintasi perbatasan dari wilayah Ganghwa di Korea Selatan menuju kota Kaesong di Korea Utara. Tuduhan ini langsung dibantah Seoul, namun polemik yang muncul justru memperdalam jarak diplomatik kedua negara.
Dilansir AFP, Minggu (11/1/2026), Pyongyang menyatakan insiden tersebut terjadi pada awal Januari. Korea Utara bahkan merilis foto-foto puing drone yang diklaim berhasil ditembak jatuh, sebagai bukti pelanggaran kedaulatan wilayahnya.
Namun klaim tersebut ditolak tegas oleh Korea Selatan. Kementerian Pertahanan Korsel menyebut drone yang ditunjukkan Korut bukanlah jenis yang dioperasikan militernya, sekaligus menepis tudingan adanya provokasi yang disengaja.
Pernyataan keras justru datang dari Kim Yo Jong, saudari pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. Dalam pernyataan yang disiarkan Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), Kim mengakui sikap resmi militer Korea Selatan, namun tetap mendesak penjelasan lebih jauh.
“Untungnya, militer Korea Selatan menyatakan sikap resmi bahwa itu bukan dilakukan oleh mereka dan bahwa mereka tidak memiliki niat untuk memprovokasi atau mengganggu kami,” kata Kim Yo Jong, menggunakan nama resmi Korea Selatan.
Meski demikian, Kim menegaskan bahwa klarifikasi tersebut belum cukup.
“Tetapi penjelasan terperinci harus diberikan tentang kasus sebenarnya dari drone yang melintasi perbatasan selatan Republik kami,” ujarnya, seperti dikutip KCNA.
Dari Seoul, respons disampaikan melalui jalur militer dan politik. Militer Korea Selatan menyatakan hasil penyelidikan awal menunjukkan bahwa mereka “tidak memiliki drone yang dimaksud, dan juga tidak mengoperasikan pesawat drone apa pun pada waktu dan tanggal yang ditentukan oleh Korea Utara.”
Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung pun turun tangan. Ia memerintahkan dilakukannya “penyelidikan cepat dan teliti” oleh tim investigasi gabungan militer dan kepolisian guna memastikan asal-usul drone tersebut.
Lee juga menyinggung kemungkinan keterlibatan warga sipil. Menurutnya, jika dugaan itu benar, maka persoalannya jauh lebih serius.
“Jika benar, itu adalah kejahatan serius yang mengancam perdamaian di Semenanjung Korea dan keamanan nasional,” ujar Lee.
Namun bagi Kim Yo Jong, status drone tersebut—apakah militer atau sipil—bukanlah isu utama.
“Itu bukan (detail) yang ingin kita ketahui,” kata Kim.
“Yang jelas hanyalah fakta bahwa drone dari Korea Selatan melanggar wilayah udara negara kita,” tambahnya.
Pernyataan Kim ditutup dengan nada tajam, menyebut Korea Selatan sebagai “sekelompok preman dan sampah.”
Sejumlah analis menilai respons Pyongyang kali ini menunjukkan pendekatan yang berbeda. Alih-alih mengarah pada eskalasi militer, Korea Utara tampak memilih jalur tekanan diplomatik.
“Pyongyang telah mengindikasikan bahwa mereka tidak berniat mengubah ini menjadi masalah militer melalui pernyataan Kim,” ujar Hong Min, analis dari Institut Unifikasi Nasional Korea.
Menurutnya, tuntutan penjelasan yang dilontarkan Kim Yo Jong justru menandai perubahan strategi.
“Ini menandakan pergeseran menuju serangan diplomatik dengan meminta pertanggungjawaban pihak berwenang,” katanya kepada AFP.
Tuduhan drone ini muncul di tengah situasi politik sensitif di Korea Selatan. Mantan Presiden Yoon Suk Yeol saat ini tengah diadili atas tuduhan memerintahkan operasi drone ilegal, yang diduga bertujuan memancing reaksi Pyongyang untuk dijadikan dalih pemberlakuan darurat militer.
Yoon sendiri telah dimakzulkan dan resmi dicopot dari jabatannya pada April tahun lalu, menyusul upayanya memberlakukan darurat militer yang memicu krisis politik di Korea Selatan.
Di tengah latar tersebut, insiden drone ini tak sekadar menjadi persoalan teknis perbatasan, melainkan cermin rapuhnya stabilitas dan kepercayaan di antara dua Korea yang masih terpisah oleh sejarah dan senjata.***
Editor : Syafira
Sumber : Detik.com
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
