Insentif Pajak 2026 Resmi Berlaku, dari PPN Rumah hingga PPh Pegawai

TIMETODAY.ID, JAKARTA – Pemerintah kembali menghadirkan angin segar bagi masyarakat dan dunia usaha di awal 2026. Sejak Januari, sejumlah insentif pajak kembali digulirkan sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah dinamika global.

Kebijakan ini menyasar sektor-sektor yang dinilai memiliki peran besar dalam menggerakkan roda ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja. Properti serta ketenagakerjaan khususnya industri padat karya dan pariwisata menjadi dua sektor utama yang kembali mendapat perhatian melalui berbagai keringanan pajak.

Lewat skema pajak ditanggung pemerintah (DTP), masyarakat dan pekerja dengan penghasilan tertentu bisa merasakan langsung manfaat insentif ini. Harapannya, konsumsi tetap terjaga, dunia usaha bisa bernapas lebih lega, dan ekonomi nasional tetap stabil sepanjang 2026.

Advertisement

Di sektor properti, pemerintah kembali menanggung PPN pembelian rumah baru. Insentif ini berlaku untuk rumah tapak maupun rumah susun yang diserahkan sepanjang 2026, dengan harga jual maksimal Rp5 miliar. Namun, PPN yang ditanggung pemerintah hanya berlaku penuh untuk bagian harga rumah hingga Rp2 miliar. Kebijakan ini diharapkan membantu masyarakat yang ingin memiliki hunian sekaligus menjaga momentum pemulihan industri perumahan.

Tak hanya jenis rumah, waktu transaksi juga menjadi faktor penting. Agar bisa menikmati insentif PPN DTP, proses jual beli baik melalui akta jual beli maupun perjanjian pengikatan jual beli yang telah lunas harus dilakukan dalam rentang 1 Januari hingga 31 Desember 2026.

Sementara itu, di sektor ketenagakerjaan, insentif PPh Pasal 21 DTP kembali berlanjut sepanjang 2026. Kebijakan ini menyasar pekerja di berbagai sektor padat karya, mulai dari industri tekstil, alas kaki, furnitur, hingga pariwisata. Totalnya, ada 133 klasifikasi lapangan usaha yang tercakup.

Dengan berbagai skema yang kembali diaktifkan, insentif pajak 2026 diharapkan mampu meringankan beban masyarakat dan menjaga roda ekonomi tetap berputar. Pemahaman terhadap syarat dan ketentuan menjadi kunci agar manfaat kebijakan ini bisa dirasakan secara optimal. (MG4)