Tingginya Pengangguran Lulusan SMK, PSKP Dorong Penguatan Kemitraan Industri

TIMETODAY.ID, JAKARTA — Laporan terbaru Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (PSKP Kemendikdasmen) mengungkap gambaran tingkat pengangguran berdasarkan jenjang pendidikan di Indonesia.

Hasilnya menunjukkan bahwa lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mencatat persentase pengangguran tertinggi sejak 2015.

Data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut memuat tingkat pengangguran terbuka lulusan SD, SMP, SMA, SMK, D3, dan S1 pada tahun 2015, 2017, 2019, 2021, serta 2023.

Advertisement

Setelah diolah oleh PSKP Kemendikdasmen, lulusan SMK konsisten berada di posisi teratas dengan tingkat pengangguran terendah dalam periode tersebut sebesar 9,31 persen.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka terendah tercatat pada lulusan Sekolah Dasar (SD), yakni sebesar 2,39 persen.

Temuan ini menjadi perhatian khusus PSKP Kemendikdasmen. Dalam laporannya, lembaga tersebut menyoroti kritik yang selama ini kerap diarahkan kepada SMK.

“Selama ini, SMK sering mendapat kritikan karena dianggap kurang berhasil memenuhi tujuannya, yakni menghasilkan lulusan yang siap kerja. Tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK lebih tinggi dari tingkat pengangguran terbuka lulusan SMA,” tulis PSKP Kemendikdasmen dalam buku laporan Menguatkan Ekosistem, Menumbuhkan Pembelajar: Refleksi Capaian dan Tantangan Pendidikan Indonesia 2019–2024.

Berdasarkan laporan tersebut, tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK dari tahun ke tahun tercatat sebagai berikut:

• 2015: 13,02 persen
• 2017: 11,38 persen
• 2019: 10,36 persen
• 2021: 11,13 persen
• 2023: 9,31 persen

PSKP menjelaskan bahwa peningkatan pengangguran lulusan SMK cenderung terjadi pada masa pandemi COVID-19. Meski demikian, angka tersebut kembali menurun pada 2023.

“Pada masa pandemi COVID-19 (2020), di mana tingkat pengangguran lulusan SMK meningkat lebih tinggi dibanding lulusan SMA, penurunan tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK kembali melemah pada 2023,” tulis PSKP.

“Hal ini mengindikasikan relatif lebih rentannya lulusan SMK dibandingkan dengan lulusan SMA dalam dunia kerja,” lanjut laporan tersebut.

Sebagai langkah tindak lanjut, PSKP Kemendikdasmen merekomendasikan sejumlah kebijakan untuk menekan angka pengangguran lulusan SMK.

Rekomendasi tersebut meliputi peningkatan investasi pada pengembangan SMK, penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), komunikasi yang lebih efektif dari pemerintah pusat untuk mendorong peran DUDI, serta peninjauan berkala terhadap program dan kompetensi keahlian SMK agar selaras dengan kebutuhan industri.***