Diterpa Gelombang Protes, PM Bulgaria Resmi Ajukan Pengunduran Diri

TIMETODAY.ID, JAKARTA — Gelombang protes yang tak kunjung mereda akhirnya mendorong Perdana Menteri (PM) Bulgaria, Rosen Zhelyazkov, mengambil keputusan besar. Menjelang pemungutan suara mosi tidak percaya di parlemen, Zhelyazkov mengumumkan pengunduran diri kabinetnya sebuah langkah yang menandai puncak ketegangan politik yang telah membayangi negara itu selama berminggu-minggu.

Dilansir Al Jazeera, Jumat (12/12/2025), demonstrasi terhadap pemerintah berlangsung tanpa henti, dipicu kekecewaan publik terhadap kebijakan ekonomi dan kegagalan pemberantasan korupsi. Situasi makin sensitif karena Bulgaria juga tengah bersiap bergabung dengan zona euro pada 1 Januari mendatang.

Dalam pernyataan resminya, Zhelyazkov menegaskan bahwa keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai tekanan yang muncul.

Advertisement

“Koalisi kami bertemu, kami membahas situasi saat ini, tantangan yang kami hadapi, dan keputusan yang harus kami ambil secara bertanggung jawab,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah tak ingin mengabaikan suara publik.

“Keinginan kami adalah untuk berada pada tingkat yang diharapkan masyarakat,” katanya. “Suara yang kuat berasal dari suara rakyat,” tambahnya.

Protes Meluas di Banyak Kota

Pada Rabu (10/12) malam, ribuan warga kembali turun ke jalan di Sofia dan puluhan kota lain di seluruh wilayah Bulgaria. Aksi ini menjadi lanjutan dari rangkaian protes yang menandai meningkatnya frustrasi publik terhadap pemerintah.

Pemerintah Zhelyazkov pekan lalu bahkan menarik rencana anggaran 2026 yang untuk pertama kalinya disusun menggunakan euro setelah gelombang protes semakin membesar.

Rencana kenaikan iuran jaminan sosial serta pajak dividen dianggap membebani masyarakat dan memicu penolakan dari partai oposisi serta berbagai organisasi sipil.

Namun, pencabutan rencana anggaran itu tak meredam kemarahan publik. Bulgaria tetap berada dalam pusaran ketidakstabilan politik, dengan catatan tujuh pemilihan nasional dalam empat tahun terakhir, termasuk yang terbaru pada Oktober 2024.

Seruan Presiden Rumen Radev

Situasi semakin genting ketika Presiden Rumen Radev turut meminta pemerintah agar membatalkan rencana anggaran tersebut. Dalam pesan di halaman Facebook-nya kepada anggota parlemen, ia menulis:

“Antara suara rakyat dan ketakutan akan mafia. Dengarkan suara rakyat!”

Berdasarkan konstitusi Bulgaria, kewenangan Radev terbatas. Namun kini ia harus meminta partai-partai di parlemen mencoba membentuk pemerintahan baru.

Jika upaya itu gagal—sebuah kemungkinan yang dinilai cukup besar Radev akan menunjuk pemerintahan sementara untuk memimpin negara hingga pemilu selanjutnya dapat digelar.***