TIMETODAY.ID, JAKARTA — Ketegangan politik di Amerika Serikat kembali memuncak. Gedung Putih mulai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap ribuan pegawai federal di tengah kebuntuan antara pemerintahan Presiden Donald Trump dan Partai Demokrat.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari strategi Trump untuk menekan oposisi agar segera mengakhiri penutupan pemerintah (shutdown) yang telah melumpuhkan sejumlah layanan publik.
Menurut laporan AFP yang dikutip dari detik.com , Sabtu (11/10/2025), kebijakan tersebut dilakukan oleh Kantor Manajemen dan Anggaran yang dipimpin oleh Russell Vought.
Meski begitu, lembaga itu tidak menyebutkan secara pasti berapa jumlah pegawai yang terkena dampak ataupun departemen mana yang paling terdampak.
“PHK tersebut akan berisi banyak,” ujar pihak kantor Vought, tanpa memberikan detail lebih lanjut.
Namun, sebuah dokumen pengadilan yang dirilis sehari sebelumnya menyebutkan bahwa pemerintah telah memecat lebih dari 4.000 pegawai federal, termasuk lebih dari 1.000 orang di Departemen Keuangan serta jumlah serupa di Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan.
Di tengah kritik yang kian tajam, Presiden Trump justru menegaskan kembali komitmennya untuk menggunakan kebijakan anggaran sebagai senjata politik.
“Jumlah orang yang dipecat akan banyak dan akan berorientasi pada Partai Demokrat karena kami rasa merekalah yang memulai hal ini,” ujar Trump dalam pernyataannya.
Langkah ini segera memicu gelombang protes di Kongres. Para pemimpin Partai Demokrat menilai kebijakan itu tidak lebih dari upaya intimidasi politik yang membahayakan stabilitas pemerintahan.
“Russell Vought baru saja memecat ribuan orang Amerika hanya dengan sebuah tweet,” ujar Chuck Schumer, pemimpin Partai Demokrat di Senat.
Dalam pernyataannya yang mengecam keras Gedung Putih, Schumer menuduh pemerintahan Trump telah “memicu kekacauan yang disengaja.”
Ia melanjutkan dengan nada geram, “Terus terang saja, tidak ada yang memaksa Trump dan Vought untuk melakukan ini. Mereka tidak harus melakukannya; mereka ingin melakukannya.”
Sementara itu, serikat pekerja federal yang mewakili sekitar 800.000 pegawai pemerintah langsung mengambil langkah hukum.
Mereka mengajukan permintaan kepada hakim federal di San Francisco untuk mengeluarkan perintah darurat guna menghentikan gelombang PHK, menjelang sidang pada 16 Oktober yang akan membahas legalitas kebijakan tersebut.
Pihak Departemen Keuangan AS mengonfirmasi kepada AFP bahwa mereka telah mulai mengirimkan pemberitahuan PHK kepada pegawai, sedangkan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan menyebut pemecatan terhadap pekerja non-esensial sebagai “konsekuensi langsung dari pemerintahan yang dipimpin Demokrat.”
Gelombang PHK massal ini menandai babak baru dalam tarik ulur kekuasaan antara Gedung Putih dan Partai Demokrat.
Di tengah lumpuhnya layanan publik, ribuan pegawai federal kini menanggung ketidakpastian, sementara drama politik Washington terus berlangsung tanpa tanda-tanda akan segera berakhir.***
Editor : Syafira
Sumber : Detik.com, AFP
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
