TIMETODAY.ID, BOGOR – Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kebijakan jam masuk sekolah pukul 06.30 pagi hanya berlaku bagi sekolah yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yakni jenjang SMA dan SMK. Pernyataan ini disampaikannya untuk merespons polemik yang mencuat di masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Bogor.
“Jam sekolah itu kan edarannya titik fokusnya pada sekolah yang di lingkup Jabar, yaitu SMA dan SMK. Sedangkan SD, SMP, TK, dan PAUD itu kewenangan bupati/wali kota. Bupati dan wali kota boleh menyelaraskan, boleh juga berbeda,” ujar Dedi saat ditemui usai peresmian koperasi merah putih di Hambalang, Senin (21/7/2025).
Ia menyebutkan bahwa kebijakan jam masuk sekolah sebaiknya mempertimbangkan situasi dan karakteristik wilayah masing-masing. Dedi menyebut jam 07.30 sebagai waktu yang ideal di banyak daerah.
“Ini tergantung situasi dan kondisi lingkungan. Tapi kalau kita ingin mendidik anak-anak kita bangun pagi, kemudian pagi jalan ke sekolah masih dalam keadaan segar, memang angka jam 7:30 itu sangat tepat, karena di beberapa wilayah itu efektif,” jelasnya.
Dedi juga mengenang saat dirinya menjabat sebagai Bupati Purwakarta, ketika waktu masuk sekolah bahkan ditetapkan lebih pagi dari sekarang.
“Saya pas jadi bupati, jam paginya malah jam 6, sekarang sudah 6:30. Termasuk saya dulu yang pertama membuat kebijakan sampai Jumat. Yang harus dihitung sekarang adalah ini kan kurikulumnya nasional, jam pelajarannya sampai sore. Ini yang harus jadi bahan pikiran kita,” ungkapnya.
Ia menilai bahwa sistem sekolah lima hari membuat siswa harus pulang lebih sore, dibandingkan jika sekolah dilakukan hingga hari Sabtu.
“Mereka kan karena sekolahnya sampai Jumat, jadi pulangnya setengah 3. Kalau sampai Sabtu, pulangnya setengah satu. Kan gitu problemnya. Tapi tergantung sekolahnya. Saya pikir anak-anak sekolah lebih memilih pulang setengah tiga dibanding libur Minggu saja,” kata Dedi.
Meski demikian, Dedi menyoroti masih banyaknya sekolah dasar dan menengah pertama yang belum memiliki fasilitas memadai. Ia mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran.
“Tapi yang jadi problem adalah sekolah SD dan SMP banyak yang nggak layak. Ini fokus para bupati dan wali kota ke depan agar alokasi anggarannya diarahkan pada tiga hal: pertama membangun jalan, membangun sekolah dan layanan kesehatan,” pungkasnya.
Editor: B. Supriyadi
