TIMETODAY.ID – Operasi penyakit masyarakat (Pekat) yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor belum lama ini kembali menyibak wajah buram persoalan sosial yang tak kunjung terselesaikan.
Sebanyak 11 perempuan yang diduga pekerja seks komersial (PSK) diamankan dalam razia tersebut. Namun, pasca-operasi, muncul pertanyaan mendasar, ke mana mereka harus pergi setelah ini?
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menyoroti persoalan yang selama ini kerap luput dari perhatian publik dan pemerintah, minimnya fasilitas rehabilitasi serta program pembinaan bagi para PSK yang terjaring razia. Ia menilai, langkah represif semata tidak akan cukup jika tidak diiringi dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.
“Tentu ketika memang sudah ada razia pekat, pemerintah daerah harus memberikan solusinya juga. Ketika ada yang mau dibina, tentu sudah disiapkan fasilitas-fasilitasnya supaya tidak terulang lagi,” ujar Sastra saat ditemui wartawan.
Menurutnya, operasi seperti ini semestinya menjadi pintu masuk untuk membangun solusi jangka panjang dalam menangani persoalan sosial kompleks seperti prostitusi. Sastra menegaskan, pemerintah daerah tidak bisa terus-menerus mengandalkan tindakan razia tanpa diikuti oleh dukungan anggaran yang konkret untuk pembinaan para PSK.
“Mangga (silakan, red) pemerintah daerah menyampaikan anggarannya berapa. Nanti akan kita kaji kemampuan keuangan daerah. Kalau memang cukup, tentu akan kita fasilitasi,” tegasnya.
Ia mendorong agar Pemkab Bogor segera mengajukan rencana anggaran yang jelas, agar DPRD bisa melakukan kajian dan mengambil langkah kebijakan yang tepat. Menurut Sastra, anggaran pembinaan sosial bukan sekadar pengeluaran, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun tatanan masyarakat yang lebih sehat dan beradab.
Lebih jauh, Sastra menggarisbawahi pentingnya pendekatan holistik dalam menangani persoalan prostitusi. Menurutnya, para perempuan yang terjaring razia kerap datang dari latar belakang ekonomi dan sosial yang sulit, sehingga rehabilitasi tak hanya soal menyediakan tempat tinggal sementara, tapi juga dukungan psikologis, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap lapangan kerja alternatif.
“Kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini hanya dengan menggiring mereka ke kantor Satpol PP dan kemudian dilepas begitu saja. Harus ada sistem yang jelas dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dengan semakin banyaknya PSK yang terjaring tanpa adanya fasilitas rehabilitasi yang memadai, DPRD Kabupaten Bogor kini mendorong agar penyediaan layanan pembinaan sosial dimasukkan sebagai prioritas dalam perencanaan anggaran tahun mendatang.
“Ini bukan hanya soal moralitas, tapi juga soal kemanusiaan. Negara harus hadir memberikan jalan keluar,” tutur Sastra menutup wawancara.
Editor : B. Supriyadi
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau via whatsapp timetoday wa channel
