TIMETODAY.ID — Di tengah panasnya konflik di Yaman, ada satu pertanyaan yang tak kunjung mendapat jawaban dari Gedung Putih: berapa sebenarnya jumlah tentara Amerika Serikat yang telah menjadi korban?
Operasi Rough Rider yang diluncurkan pada Maret 2025 disebut sebagai salah satu operasi militer terbesar yang dilakukan AS di Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir. Namun alih-alih laporan resmi yang transparan, yang muncul justru kekhawatiran dan kecurigaan akan upaya menutup-nutupi informasi penting tentang keselamatan para prajurit negeri itu.
“Pemerintah harus transparan tentang jumlah korban AS dari serangan terhadap Houthi,” tegas Ro Khanna, anggota Kongres dari California, seperti dikutip dalam laporan investigatif The Intercept yang dirilis pada 3 Mei 2025.
Bersama rekannya Pramila Jayapal dari Washington, Khanna menyuarakan desakan kepada pemerintah agar menghentikan praktik pengambilan keputusan militer tanpa restu Kongres. “Pasukan AS seharusnya tidak pernah berada dalam bahaya melalui tindakan militer yang tidak konstitusional,” ujar Jayapal.
Operasi Rahasia, Korban yang Tak Terlihat
Operasi Rough Rider telah memicu lebih dari 1.000 serangan udara yang menargetkan kelompok Ansarallah (Houthi) di Yaman. Namun, laporan lapangan menunjukkan ratusan warga sipil juga ikut menjadi korban dalam serangan-serangan ini.
Lebih ironis lagi, di saat laporan korban sipil semakin meningkat, pemerintah AS tetap enggan membuka data jumlah korban dari pihaknya sendiri. CENTCOM, Kantor Menteri Pertahanan, hingga Gedung Putih memilih bungkam ketika diminta transparansi.
Satu insiden terbaru semakin memperkuat urgensi keterbukaan itu. Sebuah jet tempur F/A-18 Super Hornet milik AS jatuh dari kapal induk USS Harry S. Truman usai bermanuver tajam menghindari rudal Yaman. Jet senilai 60 juta dolar AS itu tenggelam ke laut, dan satu pelaut dilaporkan terluka.
Namun ketika The Intercept meminta konfirmasi angka korban dari Pentagon, mereka hanya melempar bola panas ke CENTCOM, yang kemudian merujuk lagi ke Gedung Putih. Jawabannya? Tetap sunyi.
Krisis Informasi di Era Trump
Di masa pemerintahan Joe Biden sebelumnya, laporan jumlah korban dan rincian serangan militer di Asia Barat masih rutin diumumkan ke publik. Kini, publik dan media menghadapi dinding bisu. Sikap kontras ini memicu keprihatinan dari banyak kelompok advokasi kebijakan luar negeri.
“Menyembunyikan informasi dasar dari publik membuat media semakin sulit untuk menyoroti bagaimana para pejabat ini melanggar salah satu janji kampanye Trump yang paling populer,” ujar Erik Sperling dari lembaga Just Foreign Policy.
Sementara itu, Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, baru-baru ini memperpanjang penempatan USS Harry S. Truman di Asia Barat. Langkah ini menandai kedua kalinya perpanjangan dilakukan dalam waktu singkat, mempertegas bahwa operasi militer ini belum akan berhenti dalam waktu dekat.
Intrik Politik di Balik Layar
Panasnya medan tempur ternyata diiringi juga oleh kisruh di balik layar pemerintahan. Mantan penasihat keamanan nasional Trump, Michael Waltz, baru saja diberhentikan setelah diketahui terlibat dalam diskusi sensitif tentang serangan Yaman dengan seorang jurnalis. Ia juga dikabarkan berkoordinasi dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mendorong aksi militer lebih besar terhadap Iran — sebuah langkah yang dinilai berlawanan dengan pendekatan hati-hati Trump.
Konflik di Yaman jelas bukan hanya tentang rudal dan jet tempur. Ini adalah potret ketegangan antara kekuasaan dan transparansi. Di balik jargon politik dan strategi militer, ada satu hal yang terus dipertanyakan rakyat: Siapa yang membayar harga sesungguhnya dari perang ini?
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau via whatsapp timetoday wa channel
