TIMETODAY.ID – Gubernur terpilih Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengkritik pengelolaan anggaran infrastruktur di provinsinya.
Ia menyoroti bahwa pajak kendaraan yang terkumpul di Jawa Barat mencapai Rp 8 triliun, namun anggaran untuk pembangunan jalan hanya kurang dari Rp 1 triliun.
Pendapatan sebesar Rp 8 triliun tersebut terdiri dari Rp 5 triliun dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Rp 3 triliun dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Dedi Mulyadi menilai bahwa dengan pendapatan sebesar itu, seharusnya seluruh dana tersebut dialokasikan untuk memperbaiki dan membangun jalan, mengingat masih banyaknya ruas jalan yang rusak di wilayah provinsi ini.
Ia menyebutkan bahwa anggaran yang ada saat ini tidak mencerminkan kebutuhan infrastruktur yang ada di Jawa Barat, mengingat panjang jalan provinsi di daerah tersebut mencapai 2.200 kilometer dengan sejumlah ruas jalan rusak, seperti yang terjadi di Kabupaten Sukabumi yang mencatatkan kerusakan sepanjang 33,58 kilometer.
Menurut Dedi, anggaran pajak kendaraan seharusnya bisa memperbaiki kondisi jalan dalam waktu singkat.
“Jika pendapatan pajak kendaraan digunakan untuk perbaikan jalan, satu tahun saja cukup untuk menyelesaikan pembangunan jalan provinsi,” ujarnya.
Ia bahkan menyebutkan bahwa dana tersebut bisa digunakan untuk membangun infrastruktur tambahan seperti flyover, underpass, serta sistem transportasi modern seperti LRT dan BRT.
Dedi berharap pengelolaan anggaran yang lebih konsisten dapat mengurangi jumlah jalan rusak di Jawa Barat secara signifikan. ***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau via whatsapp timetoday wa channel
