TIMETODAY.ID, JAKARTA – Keterlibatan Grab-OVO dalam program Makan Siang Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Pemerintah Indonesia menuai beragam tanggapan. Program tersebut dinilai memerlukan transparansi tinggi untuk menghindari potensi konflik kepentingan.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran” Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mempertanyakan motif, transparansi, dan keberlanjutan program ini.
Menurutnya, tanpa transparansi, program semacam ini berisiko dianggap sebagai pencitraan untuk kepentingan bisnis swasta.
“Regulasi di sektor teknologi dan fintech sering memberatkan pelaku usaha. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait keterlibatan mereka dalam program sosial seperti ini,” ujar Achmad dikutip dari disway.id, Rabu (18/12/2024).
Achmad juga menegaskan bahwa keterlibatan swasta harus proporsional agar tidak menciptakan ketergantungan pemerintah pada entitas bisnis tertentu.
“Keberhasilan program kebijakan publik tidak hanya diukur dari jumlah pihak yang terlibat, tetapi juga dari dampak nyata yang dihasilkan,” tambahnya.
Ia menekankan pentingnya transparansi dari pihak Grab dan OVO terkait alokasi dana, jumlah penerima manfaat, serta keterlibatan mitra lokal dalam program tersebut. Menurut Achmad, hal ini perlu dilakukan untuk menghindari persepsi negatif dari publik.
Selain itu, pemerintah diminta memastikan bahwa program MBG tetap menjadi inisiatif yang dipimpin oleh pemerintah dan hanya didukung oleh swasta.
Achmad juga merekomendasikan evaluasi berkala oleh pihak independen guna memastikan manfaat sosial program ini benar-benar tercapai. ***
