Airlangga Hartarto Umumkan Rencana Pemberian BLT Mitigasi Risiko Pangan 2024

Airlangga Hartarto
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Foto : Ist.

TIMETODAY.ID –  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa pemerintah berencana memberikan bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan sebesar Rp 600.000 sebelum perayaan Idulfitri 2024.

Penyaluran program ini yang sebelumnya direncanakan pada bulan Februari 2024 akan dijadwalkan setelah sidang isbat.

“Langkah mitigasi risiko pangan akan dilaksanakan menjelang Lebaran, sesuai dengan penundaan karena menunggu sidang isbat,” ungkap Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dikutip dari beritasatu.com, Sabtu (9/3/2024).

Advertisement

Rencananya, pemerintah akan memberikan BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp 200.000 per bulan selama Januari hingga Maret 2024 kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan alokasi anggaran total mencapai Rp 11,25 triliun. Setiap KPM dijadwalkan menerima Rp 600.000 pada kuartal pertama tahun 2024. Penyaluran bantuan ini akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia dan akan diimplementasikan dengan cara front loading.

Baca Juga :  Polisi Tindak Bengkel Mobil di Puncak Bogor atas Praktik “Getok Harga”

Airlangga menjelaskan bahwa BLT tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat miskin, khususnya untuk melindungi mereka dari dampak krisis pangan.

“BLT ini akan disalurkan berdasarkan data survei Susenas yang tersedia di kantor PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), sehingga kriteria penerimaan akan ditentukan oleh tingkat kemiskinan,” kata Airlangga.

Baca Juga :  Tarif Resmi Tol Trans Jawa Lebaran 2024, Cek Sebelum Mudik!

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa penyaluran BLT mitigasi risiko pangan akan dimulai dari bulan Januari hingga Maret 2024. Proses penyaluran akan dimulai setelah pemerintah mendapatkan data yang siap dari Kementerian Sosial (Kemensos).

“Kami sudah hampir selesai, namun masih menunggu kesiapan data dari Kemensos terkait DIPA, penggunaan dana, dan penunjukan terhadap PT Pos. Penyaluran tiga bulan sekaligus akan kita lihat kesiapannya dari Kemensos,” ungkap Sri Mulyani. ***

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau via whatsapp timetoday wa channel

=========================================================