TIMETODAY.ID – Wali Kota Bogor, Bima Arya menjelaskan bahwa di Kota Bogor pengarusutamaan gender diturunkan menjadi perencanaan dari kegiatan-kegiatan pada semua perangkat daerah.
Ada yang sifatnya fisik bahwa pembangunan yang dilakukan harus ramah bagi perempuan dan anak-anak. Sementara sifatnya non fisik juga dilakukan dalam bentuk edukasi, desiminasi, brainstorming atau yang lebih bersifat ideologis.
Hal ini disampaikannya pada seminar dan sharing motivation yang dilaksanakan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Bogor memperingati Hari Perempuan Internasional di Ruang Serbaguna DPRD Kota Bogor, Sabtu (2/3/2024).
Melihat data pada APBD Kota Bogor, ada Rp 325 miliar yang dialokasikan sebagai konsistensi dan komitmen Kota Bogor pada pembangunan berkelanjutan untuk pengarusutamaan gender, baik kegiatan fisik maupun non fisik.
“Semuanya harus dilakukan assessment dan monitoring. Ada empat pilar dari pengarusutamaan gender yang dijadikan indikator, sejauh mana Wali Kota Bogor dan jajaran memiliki komitmen dan konsistensi untuk hal tersebut,” kata Bima Arya.
Pilar pertama adalah akses. Harus dipastikan tidak ada yang tertutup dan tidak ada perbedaan untuk perempuan dalam pendidikan, daftar pekerjaan, open bidding jabatan kepala dinas, beauty kontes atau yang lain. Sebab, para perempuan memiliki akses dan kesempatan yang sama.
Kedua kontrol, maksudnya ada jaminan dan komitmen dari konsistensi bahwa setiap perempuan memiliki kontrol penuh terhadap hal dan nasib dirinya.
“Kepala Dinas PUPR ketika menjalankan tugas tidak disetir oleh kekuatan atau kepentingan lain, apalagi yang berdasarkan perbedaan gender. Jadi dipastikan adanya pemenangnya hak-hak dari para perempuan. Seperti wali kota yang tidak dipengaruhi kekuatan atau kepentingan apapun hanya melayani warga semaksimal mungkin,” ungkap Bima Arya.
Ketiga adalah partisipasi. Perempuan itu harus bisa mewarnai dalam hal kualitatif dan kuantitatif pada setiap proses pembangunan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan.
“Semua ada ruang berpartisipasi yang sama. Tidak boleh dihalangi atau Kuota-kuota tertentu,” jelasnya.
Terakhir adalah manfaat sebagai pilar terakhir dari pengarusutamaan gender. Harus memilih yang tepat dan berdampak bagi perempuan, sejauh mana kebijakan negara dan pemerintah berdampak bagi kepentingan pribadi maupun kepentingan perempuan atau yang lebih spesifik dalam pengarusutamaan gender.
“Adalah dampak dan manfaatnya. Kalau tidak, maka bertentangan dengan pilar-pilar tadi. Itulah indikator-indikatornya dan silakan audit terkait komitmen pemerintah untuk pengarusutamaan gender berdasarkan keempat pilar tersebut,” sebut Bima.
Selama 10 tahun memimpin Kota Bogor, Bima Arya mengaku mempedomani keempat pilar pengarusutamaan gender. Penerapan kebijakan yang diambil diikuti evaluasi, dari empat pilar tersebut apakah ada yang terdampak merugikan bagi perempuan.
“Ketika saya membuka kesempatan bagi seseorang untuk berikhtiar mencapai jabatan tertentu, saya harus membebaskan perspektif, pemikiran dan kepentingan saya dari terkontaminasi oleh ketidaksetaraan gender. Saya akan melihat kualitas, bukan yang lain atau perbedaan kesetaraan gender tadi. Selama 10 tahun saya tidak menghalangi atau melakukan privilege, karena perempuan maka didorong, tidak sedikitpun saya melakukan itu. Pemilihan didasarkan kepada seleksi dan proses berdasarkan rekam jejak dan kemampuan, kinerja, kiprah atau karakter kemampuan perempuan sehingga pantas menjadi kepala perangkat daerah,” tuturnya.
Menurutnya para perempuan tangguh yang menjalani tugas dan amanah memiliki kelebihan dalam hal penguasaan dengan lebih detail setiap persoalan ketika yang lain gagal memahaminya, karena banyak yang lebih bersikap makro, garis besar atau umum saja. Hal lainnya adalah empati dan keberpihakan.
“Perempuan lebih bisa berpihak kepada yang termarjinalkan, inilah dua keunggulan dari para perempuan hebat,” katanya.***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau via whatsapp timetoday wa channel
