TIMETODAY.ID,BOGOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor mengajak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk merumuskan arah pembangunan Kabupaten Bogor hingga tahun 2025 mendatang. Mengingat masa jabatan kepala daerah yang berakhir Desember 2023, sementara Pilkada baru akan digelar akhir 2024.
“Masa efektif kerja kepala daerah paling hanya tinggal satu semester lagi, tahun depan sudah tahun politik yang tentunya konsentrasi akan terbagi,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, Rabu (29/6/2022).
Pilkada akan digelar serentak pada akhir 2024, kepemimpinan di daerah akan diisi oleh pelaksana tugas yang ditentukan langsung Kementerian Dalam Negeri.
“Kepala Daerah terpilih, baru akan dilantik pada April 2025 mendatang. Karena itu, kita harus merumuskan Kabupaten Bogor hingga 2025 sejak hari ini,” imbuhnya.
Rudy juga mengajak semua elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun Bogor. Menurut Rudy, dampak pandemi terhadap berbagai sektor perlu penanganan yang tidak biasa-biasa saja. Untuk itu, perlu ada terobosan untuk akselerasi pembangunan yang berdampak terhadap pemulihan ekonomi daerah.
“Kita ingin ada inovasi, ide baru untuk membangun Kabupaten Bogor, kami berharap diskusi ini terus dibangun, khususnya antara eksekutif dan legislatif agar komunikasi lebih baik lagi,” kata Politisi Gerindra itu.
Kendati demikian, lanjut pria yang memiliki hobi berkuda meminta pemerintah daerah agar terus menunjukan kebaikan dan program inovatif untuk kebaikan masyarakat kabupaten Bogor.
“Bukan berarti kita ingin meninggalkan program yang sudah dicanangkan, program yang dicanangkan tetap akan kita laksanakan, tapi dengan administrasi yang rapih. Kita tidak mau niatan baik nanti ujungnya tidak baik, kita ingin membangun dan maju juga bersama,” pintanya.
Dia menambahkan, SKPD di Kabupaten Bogor agar meningkatkan transparansi kepada masyarakat baik program maupun transparansi anggaran. Sehingga, kepercayaan publik terhadap pemerintah kabupaten Bogor kembali lagi pasca kasus suap auditor BPK yang kini sedang digarap oleh KPK.
“Untuk SKPD, khususnya PUPR kemarin sebagian tender sudah berjalan, sudah mulai lelang dan Dinas lain pun sama. Kita kembalikan kembali kepercayaan publik, ULP harus betul-betul transparan supaya media bisa menyampaikan kepada publik bahwa program Kabupaten Bogor berjalan dengan baik,” pungkasnya. (fdl)
