TIMETODAY.ID, BOGOR – Suara ketukan palu terdengar di telinga ketika melintasi Jalan Nagrog, Desa Nagrog, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, suara palu tersebut ternyata bersumber dari sebuah tempat pembuatan dandang.
Ditangan Mumuh (57) Dandang yang merupakan tempat menanak nasi zaman dulu ternyata masih tetap bertahan dan eksis hingga saat kini. Mumuh meneruskan kerajinan tangan Dandang ini dari orangtuanya dari tahun 1987 Silam.
“Meski banyak yang sudah beralih ke mejicom, saya tetap konsisten membuat dandang ini, Alhamdulillah ada aja yang beli,” kata Mumuh kepada Bogor Today, Rabu (29/06/2022).
Untuk proses pembuatan nya sendiri menggunakan bahan-bahan seperti alumni dan tembaga. Dan sebuah palu untuk membentuk pola Dandang nya itu sendiri.
” Kalo sehari biasanya bisa buat 10 pcs biasnya ada tengkulak yang datang kesini untuk dipasarkan,” lanjutnya.
Dandang sendiri dijual dengan harga 100 ribu hingga 300 ribu tergantung ukuran dan bahan yang digunakan.
Mumuh berharap adanya bantuan dana dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar dapat melestarikan pembuatan dandang.
” Ya harapan saya ada bantuan modal untuk terus produksi dandang ini, ini kan warisan dari orang tua kita dulu yang harus terus dilestarikan,” pungkasnya. (fdl)
TIMETODAY.ID, BOGOR – Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk segera melakukan rehabilitasi rumah warga dan infrastruktur pascabencana longsor dan banjir bandang di dua kecamatan, yakni Kecamatan Pamijahan dan Kecamatan Leuwiliang.
“Aspirasinya bagaimana kemudian mereka yang rumahnya minta segera untuk diperbaiki, atau dibuatkan rumah tetap (Huntap) oleh Pemerintah Kabupaten Bogor,” kata Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Tuti Alawiyah saat meninjau lokasi bencana di Kecamatan Leuwiliang, Selasa (28/6/2022).
Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bogor mengunjungi salah satu posko bencana di Kecamatan Leuwiliang. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Tuti Alawiyah berpidato dihadapan warga korban banjir bandang.
Rombongan Komisi III yang dimipin oleh Tuty Alawiyah sengaja datang ke lokasi bencana untuk memastkman bahwa para korban termonitor dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.
“Sehingga mereka itu kembali semangat atau move on. Karena bagaimana pun masih trauma ketika hujan turun. Trauma longsor atau banjir bandang susulan,” kata politisi Partai Gerindra itu.
Di lokasi yang sama, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Aan Triana Al Muharom mengatakan, kehadiran Komisi III di lokasi bencana juga untuk menyalurkan bantuan berupa uang tunai dan paket sembako kepada korban bencana.
“Kami ucapan duka cita untuk warga terdampak bencana, terus yang kedua Komisi III DPRD hadir ke lokasi memastikan bahwa pemerintah daerah hadir di saat bencana menimpa warganya,” tuturnya.
Sebagai imformasi, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP)Kabupaten Bogor membutuhkan anggaran sekitar Rp4,2 miliar untuk relokasi dan rehabilitasi rumah korban bencana di dua kecamatan tersebut.
Bantuan rehabilitasi dan relokasi tersebut akan disalurkan dalam bentuk uang tunai kepada para korban bencana. Untuk rusak ringan Rp 5 juta, rusak sedang Rp 10 juta, rusak berat Rp 25 juta dan yang relokasi Rp 62 juta.
Berdasarkan estimasi dari DPKPP, anggaran untuk penanganan di Leuwiliang senilai Rp 811,5 juta. Rinciannya yaitu Rp 470 juta untuk rehabilitasi 15 unit rumah rusak berat, Rp 222 juta untuk rehabilitasi 28 unit rumah rusak sedang, dan Rp 119,5 juta untuk rehabilitasi 55 unit rumah rusak ringan.
Kemudian, penanganan di Desa Cibunian, Pamijahan senilai Rp3,439 miliar, dengan rincian Rp530 juta untuk rehabilitasi 35 rumah rusak berat hingga ringan, dan Rp2,79 untuk relokasi mandiri sebanyak 47 unit rumah.
Penanganan di Desa Gunung Picung, Pamijahan senilai Rp150 juta, dengan rincian Rp60,5 juta untuk rehabilitasi lima unti rumah rusak berat, dan Rp90 juta untuk rehabilitasi 65 unit rumah rusak sedang.
Banjir bandang dan longsor pada Rabu, 22 Januari 2022 di Desa Cibunian Kecamatan Pamijahan dan Desa Purasari Kecamatan Leuwiliang menelan tiga korban jiwa, kerusakan rumah warga, dan memutuskan sejumlah akses jalan dan jembatan. (din/*)
TIMETODAY.ID, SULSEL – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menegaskan komitmennya dalam memantapkan penguatan komoditi lokal untuk kemandirian pangan demi meningkatkan kesejahteraan petani serta mengantisipasi krisis pangan global yang saat ini sedang melanda dunia.
Mentan mengajak semua pihak bersama berkontribusi terhadap upaya pencapaian ketahanan pangan. Menurutnya, setiap kepala daerah untuk memperkuat lumbung-lumbung pangan dan cadangan pangan untuk ketahanan pangan daerah.
“Untuk itu diperlukan pemetaan potensi unggulan daerah, termasuk potensi komoditas lokal, sehingga akan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan petani,” ujar Mentan saat membuka kegiatan Pra Penas Petani Nelayan Tahun 2022 di Maros, Sulsel, Sabtu (25/6/2022).
Momen Pra Penas 2022 yang dihadiri berbagai kalangan, mulai dari petani yang tergabung dalam KTNA, PERHIPTANI, penyuluh, hingga peneliti bidang pertanian, Mentan Syahrul menekankan agar semua pihak bersama pemerintah menghadapi ancaman krisis pangan.
“Pertanian modern harus diperkuat, langkah extra ordinary harus dilakukan. Smart farming, pemanfaatan inovasi teknologi di era Revolusi Industri 4.0 seperti pemanfaatan Internet of Things (IoT), Drone, Robot Construction, Artificial Intelegent (AI),” tambahnya.
Sebagai informasi, kegiatan Pra Penas Petani Nelayan Tahun 2022 ini merupakan forum pertemuan pendahuluan sebelum acara Penas Petani Nelayan XVI yang direncanakan diselenggarakan pada tahun 2023 di Propinsi Sumatera Barat.
Dalam acara tersebut sebanyak 5000 petani hadir dalam kegiatan tersebut, dengan tujuan meningkatkan motivasi serta gairah petani, nelayan, petani hutan, serta masyarakat pelaku agrobisnis dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan melalui kemitraan yang saling menguntungkan. (*)
TIMETODAY.ID, BOGOR – Ikatan Isteri Anggota DPRD (IKIAD) Kabupaten Bogor menjadi tuan rumah agenda bantuan sosial (Bansos) dari IKIAD Provinsi Jawa Barat.
“Alhamdulillah, senang bisa berbagi. Rencananya awal tahun ini IKIAD Jawa Barat ke Kabupaten Bogor, tapi diundur baru bisa sekarang,” kata Ketua IKIAD Kabupaten Bogor Bogor, Eva Marthiana Rudy Susmanto, Selasa (21/6/2022).
Bantuan Sosial yang dibagikan pada istri anggota dewan ini diperuntukkan bagi anak-anak penyandang disabilitas di Yayasan Tabungan Surga, Cibinong.
“Kita sekarang berbagai sembako dan makanan untuk anak-anak disabilitas, mudah-mudahan berkah,” katanya.
Sementara, Ketua IKIAD Provinsi Jawa Barat, Rinrin Merinova Taufik Hidayat mengatakan, bantuan sosial itu tak hanya dilakukan di Kabupaten Bogor.
Namun, lanjut dia, bantuan sosial juga ditujukan untuk masyarakat membutuhkan setiap penjuru Kota dan Kabupaten Bogor se-Jawa Barat.
Terhitung hingga saat ini, IKIAD Jawa Barat telah membantu masyarakat di 20 kota dan Kabupaten yang terdampak akibat pandemi Covid-19.
“Mudah-mudahan bisa membantu meski secara material belum mencukupi, yang sudah tersalurkan di 20 kabupaten kota se-Jawa barat. Kita targetkan sebanyak 27 Kota kabupaten di Jawa Barat,” katanya.
Bantuan tersebut, kata dia, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang akan dituju pada Kota dan Kabupaten se-Jawa Barat.
“Kemarin juga ada yang ke sekolah, anak-anak yatim. Bantuan pemeriksaan mata, bantuan kursi roda ke rumah sakit dan banyak lagi,” pungkasnya. (*)
TIMETODAY.ID, BOGOR – PT. Prayoga Pertambangan dan Energi (PPE) menjalin kerja sama dengan Koperasi Warta Karya Mandiri (WKM) PWI Kabupaten Bogor dengan ditandai tandatangan memorandum of understanding (MoU) antara Direktur Utama (Dirut) PT PPE, Agus Setiawan dan Ketua Koperasi WKM PWI Kabupaten Bogor, Effendi Tobing.
“MoU ini berupa penandatangan kesepakatan dimana salah satu isinya yakni, memberikan hak sewa pakai lahan seluas 2.965 meter persegi yang berlokasi di samping BPJS Kesehatan Cabang Cibinong, Jalan Raya Tegar Beriman, Kelurahan Pakansari,” ujar Agus, Selasa (21/6/2022).
Agus mengatakan, pemberian hak sewa pakai lahan aset milik PT. PPE dimaksudkan, agar dalam kerja sama itu bisa dapat saling menguntungkan kedua belah pihak ketika lahan itu telah dikelola oleh Koperasi WKM PWI Kabupaten Bogor.
“Hak sewa pakai yang diberikan itu, akan berlangsung selama lima (5) tahun kedepan atau pada 21 Juni 2027. Semoga dengan kami sahkan hak sewa pakai lahan tersebut, dapat dimanfaatkan dengan baik untuk membangun sebuah bisnis yang telah dirancang oleh pengurus Koperasi WKM PWI,” harap dia.
Sementara itu, Ketua Koperasi WKM PWI Kabupaten Bogor, Effendi Tobing mengaku sangat senang, mengingat MoU yang telah disepakati bersama, yang sempat tertunda karena suatu kendala dalam mengelola lahan ribuan meter tersebut.
Kata Tobing, dirinya bersama pengurus dan anggota Koperasi WKM akan bahu-membahu dalam mencari investor untuk mengelola lahan itu menjadi parkiran terpadu dan sentra kuliner.
“Kami akan langsung bergerak mencari investor yang mau bekerja sama dengan koperasi WKM ini, demi mewujudkan rencana yang telah kami rancang sebelumnya untuk menyulap lahan itu menjadi sebuah parkir terpadu dan sentra kuliner, berikut dengan ATM Center,” tegasnya.
Menyikapi MoU itu, ketua PWI Kabupaten Bogor, Subagiyo mengapresiasi atas kerja keras pengurus Koperasi WKM, dengan dilakukannya sebuah MoU dalam memanfaatkan sebidang tanah dipusat pemerintah Kabupaten Bogor.
“Terima kasih saya ucapkan kepada pengurus Koperasi WKM terutama kepada Effendi Tobing Cs yang sudah sukses menjalin kerja sama dengan PT. PPE dalam mengelola lahan yang sangat strategis itu. Semoga momentum ini dapat dimanfaatkan dengan baik demi tujuan yang mulia yakni mensejahterakan seluruh anggota koperasi WKM yang ada, tanpa terkecuali,” pungkasnya. (fdl)
TIMETODAY.ID, BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) menggelar rapat sinergi bersama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Tohaga dan para distributor terkait pelaksanaan pengawasan distribusi minyak goreng, di Cahaya Village Hotel, Megamendung, Selasa (21/6/2022).
Rakor menghadirkan sejumlah narasumber termasuk dari Kementerian Perdagangan RI, Polres Bogor, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Sekretariat Daerah dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor. Peserta rapat sinergitas, terdiri dari 55 orang yang berasal dari Perumda Pasar Tohaga dan para distributor minyak goreng di Kabupaten Bogor.
Membuka rapat koordinasi, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Bogor, Entis Sutisna mengungkapkan, menjelang Idul Adha harga harga sembako mulai merangkak naik. Hari ini kita akan berdiskusi untuk menyamakan persepsi mengenai persoalan pengawasan distribusi minyak goreng di lapangan.
“Untuk level minyak goreng sebetulnya menjadi kewenangan pusat, selama ini untuk mengawasi distribusinya di daerah, kami punya tim yang di dalamnya ada Polres Bogor dan Kejaksaan Negeri yang diterjunkan secara rutin untuk memantau di pasar-pasar,” ungkap Entis.
Entis menjelaskan, kami berharap akan lebih baik ke depannya, terutama komunikasi antara pemerintah pusat dengan pengusaha dan petani. Jadi tidak menentukan harga eceran tertinggi dulu, sebelum ada komunikasi dengan para pengusaha dan petani.
“Sehingga nantinya bisa menentukan harga di tengah-tengah, tidak juga rendah yang dapat merugikan petani dan tidak juga melambung yang dapat merugikan konsumen. Jadi semua komunikasi difasilitasi untuk kepentingan bersama,” terang Entis.
Entis juga berharap, kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik sehingga terjadi persamaan persepsi dan sinergi antar Pemkab Bogor bersama seluruh stakeholder terhadap pengawasan distribusi minyak goreng di lapangan.
Untuk diketahui, Disdagin Kabupaten Bogor tahun ini berencana meluncurkan aplikasi untuk masyarakat untuk memantau harga-harga kebutuhan bahan pokok. Aplikasi tersebut diharapkan mudah-mudahan bisa segera selesai, sehingga perkembangan harga-harga bisa dipantau langsung oleh masyarakat secara real time.
“Nama aplikasi dan fiturnya nya masih dalam proses pembahasan agar menemukan nama yang pas dan mudah diingat masyarakat. Yang jelas sekarang dalam proses, ini untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi harga-harga bahan pokok yang biasanya tidak menentu. Selain hal tersebut, Insyaallah masih banyak lagi kegunaannya,” ucap Entis. (*/ri)
TIMETODAY.ID, BOGOR – Komisi IV DPRD Kota Bogor mendorong Pemerintah Kota Bogor untuk menambah unit sekolah baru. Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar, mengatakan penambahan unit sekolah baru ini merupakan sesuatu hal yang lebih mendesak.
Banyaknya kasus sekolah roboh dan minimnya jumlah sekolah negeri juga menjadi dasar bagi DPRD Kota Bogor untuk mendorong pembangunan sekolah baru ini.
“Sejauh ini kan rencana penambahan sekolah baru hanya satu unit saja di Kayumanis. Nah kami meminta agar ada penambahan dua unit lagi selain Kayumanis,” ujar Karnain, Senin (20/6).
Penambahan unit sekolah baru ini juga didorong oleh DPRD Kota Bogor untuk dimasukkan kedalam perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Said Muhammad Mohan, dengan tegas menyatakan bahwa DPRD Kota Bogor tidak sepakat dengan Pemkot Bogor terkait jumlah penambahan unit sekolah baru.
“Kebetulan saya di Pansus RPJMD, kita kan dalam tanda kutip, mendesak Pemkot Bogor untuk menambah sekolah baru. Kan sebaran sekolahnya kurang banyak, kita minta tambahan sekolah baru. Di RPJMD itu 1 unit, pasti yang di Kayumanis. Nah kita tidak sepakat, waktu itu ketua pansusnya menyatakan bahwa ini tidak bisa,” tegas Mohan.
Lebih lanjut, Mohan, menerangkan bahwa Bappeda Kota Bogor sudah sepakat terkait penambahan jumlah unit sekolah baru. Ia pun mengungkapkan bahwa kajian pendidikan dan sebaran sekolah sudah ada dan sudah selesai dilakukan oleh Bappeda Kota Bogor dengan hasil yang menjelaskan bahwa di Kota Bogor perlu ada 30 unit sekolah, sedangkan jumlah sekolah saat ini baru 20 unit.
Untuk itu, Mohan pun meminta hasil kajian tersebut disinkronkan dengan perubahan RPJMD Kota Bogor. Ia pun mendorong agar PR Wali Kota ini bisa diselesaikan sebelum masa jabatannya berakhir.
“Untuk dua unit sekolah baru kata mereka (Pemkot, red) tahun in selesai. Makanya kita dorong agar dua unit baru ini bisa diekspose saat perubahan APBD 2022 nanti,” pungkasnya. (*)
TIMETODAY.ID, BOGOR – Komisi I DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja dengan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor, Rabu (15/6). Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor Safrudin Bima, fokus membahas terkait wacana penghapusan pegawai honorer di Kota Bogor.
Berdasarkan laporan dari BKPSDM Kota Bogor, saat ini terdapat 6.997 pegawai non-ASN di Kota Bogor. Melihat angka tersebut, Safrdin Bima menilai ini menjadi sesuatu yang sulit dalam layanan pubik dan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bogor. Ini masalah besar dan krusial serta akan mengganggu kekuatan layanan pubilk dan produktifitas pemerintahan di Kota Bogor. Sebab, jumlah non-ASN Kota Bogor setengahnya dari jumlah pegawai pemerintahan Kota Bogor.
“Intinya begini, kita ingin memikirkan dua hal. Pertama kebutuhan pegawai honorer, kedua nasib pegawai honorer. Karena ASN nggak mampu mengcover semua pekerjaan. Jumlahnya sangat terbatas,” kata Safrudin.
Penghapusan pegawai honorer non-ASN ini, diketahui merupakan amanat dari PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja. Di mana masa kerja honorer sampai Desember 2023, yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Kemenpan-RB Republik Indonesia tahun 2022.
Untuk menindaklanjuti peraturan ini, pria yang akrab disapa SB ini mengaku akan menyambangi kantor Kemenpan-RB bersama dengan BKPSDM dalam waktu dekat ini. Ia pun mengaku akan menggelar rapat terbuka dengan pimpinan DPRD Kota Bogor untuk fokus membahas isu ini.
“Ya kita ada waktu setahun lah. Kita ingin ikhtiar bersama dengan BKPSDM mudah mudahan ada jalan keluar terhadap kebutuhan pegawai dan juga terhadap tenaga honorer ini,” pungkasnya. (*)
TIMETODAY.ID, BOGOR –Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berupaya meningkatkan kapasitas para Camat se-Kabupaten Bogor, sebagai pemimpin di wilayahnya masing-masing. Salah satunya dengan memberikan pelatihan peningkatan kapasitas Camat ini dilaksanakan di Hotel Jimmers Mountain Resort Jl. Raya Puncak KM 77, Leuwimalang, Cisarua, Senin (20/6/2022).
Kegiatan dibuka Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan. Hadir pada kegiatan tersebut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Jawa Barat, Hery Antasari beserta jajaran Pemkab Bogor lainnya.
Era disruptif menuntut kepemimpinan yang responsif, adaptif dan inovatif di semua level pemerintahan. Permasalahan dan dinamika masyarakat juga semakin kompleks sehingga tuntutan akan pelayanan yang prima juga terus meningkat. Keberhasilan Pemkab Bogor dalam melakukan percepatan pemulihan sosial ekonomi dan mencapai target pembangunan daerah, tentunya sangat tergantung pada dukungan dan peran kecamatan dalam memberikan pelayanan prima.
Menurut Iwan Setiawan, Camat yang bertugas memimpin wilayah, harus mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di kecamatan sekaligus memberikan pelayanan publik, membina dan memberdayakan masyarakat desa serta kelurahan.
“Camat tentunya harus terus meningkatkan kapasitas, kreativitas dan inovasi dalam memberikan pelayanan prima, melakukan pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan dan koordinasi sektoral terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan identitas hukum,” kata Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan.
Iwan meminta Camat harus memahami betul permasalahan dan potensi wilayahnya. Bersinergi dan berkolaborasi untuk mendorong perkembangan dan kemajuan wilayahnya.
“Saat ini Pemkab Bogor sedang melakukan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), saya minta para Camat agar aktif dalam memberikan masukan terhadap pengembangan wilayahnya masing-masing,” ungkap Iwan.
Selanjutnya, saat ini tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 yang tahapannya telah dimulai pada 14 juni 2022.
“Saya minta para Camat agar menjaga netralitas, tidak melakukan politik praktis terutama dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada ke depan,” tandas Iwan.
Pelatihan dilaksanakan selama lima hari kerja dan sebanyak 45 jam pelajaran, dengan tenaga pengajar dari widyaiswara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Jawa Barat, tenaga ahli, dan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor.
Kepala BKPSDM kabupaten Bogor, R. Irwan Purnawan menjelaskan kegiatan ini dalam rangka meningkatkan pemahaman camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terutama dalam kondisi pasca Covid-19. Kemudian meningkatkan wawasan camat dalam menjalankan tugas sebagai PPATS, serta isu kontemporer tentang pertanahan.
“Diharapkan nantinya Camat mampu mendiagnosa permasalahan dengan baik, mengetahui dan mampu menerapkan kepemimpinan yang baik, serta mendorong agar selalu berinovasi dalam segi pelayanan publik,” jelas Irwan. (*/ri)
Sebelum menginjakan kakinya di Negeri Sakura itu, keduanya bakal mengikuti seleksi, seperti attitude atau sikap, pengetahuan bahasa serta keahlian.
Kepala sekolah SMKN Muhammadiyah 4 Cileungsi Eko Endro Purnomo menerangkan bahwa salah satu program beasiswa keduanya diantaranya program ikatan dinas. Dimana para siswi yang memperoleh beasiswa akan ditanggung biayanya oleh perusahaan di Negara Jepang untuk melanjutkan pendidikan.
“Kurang lebih yang mengikuti seleksi kemarin ada lima orang dan Alhamdulillah terpilih dua orang. Mereka yang mendapat beasiswa akan melakukan pengabdian kurang lebih tiga sampai empat tahun,” terang Eko.
Kata Eko, dipilihnya Akademi Anabuki College, Jepang merupakan hasil MoU yang telah disepakati pada tahun 2020 lalu. Lalu dilanjutkan dengan penerapan belajar bahasa Jepang serta fasilitas lainnya.
“Kami bersyukur siswa kami dapat bertambah ilmunya, kompetisi keahliannya dan otomatis bekerja,” anjutnya.
Sementara itu, Mualifa May Dhieva mengungkapkan rasa senang serta bangga karena terpilihnya hingga mendapatkan beasiswa di Akademi Anabuki College Jepang. Menurutnya perolehan beasiswa itu merupakan berkat doa dan dukungan dari orang tua serta rajin belajar.
“Alhamdulillah seneng dan enggak nyangka saja bisa terpilih, mungkin ini hasil dari tekun belajar dan dukungan orang tua,” Kata Mualifa.
Untuk penyesuaian bahasa Jepang, sambung Mualifa dirinya mengaku akan mengikuti pelatihan terlebih dahulu selama lima bulan sebelum pemberangkatan.
“Untuk pemberangkatan kejepang nanti bulan Oktober karena ada pelatihan bahasa dulu,” ujarnya.
Mualifa sendiri memiliki cita-cita menjadi dokter dan kerap memberikan pertolongan kepada warga disekitar rumah tinggalnya, seperti tensi darah maupun kesehatan yang lain.
“Cita saya memang jadi dokter kan tidak langsung jadi dokter tapi jadi perawat dulu, dan juga ingin membahagikan orang tua, apalagi ibu sudah meninggal karena sakit, dari situlah saya ingin menolong yang sakit,” ucapnya.
Di tempat yang sama, Nurhadi ayah dari Mualifa mengungkapkan kebahagiaannya dan bangga terhadap putrinya karena telah meraih beasiswa ke Negeri Matahari Terbit. Terlebih, biaya pendidikan dimasa sekarang yang semakin sulit.
“Alhamdulillah saya sebagai orang tua hanya bisa mendoakan dan mendukung apa yang menjadi cita-cita anak saya.”kata Nurhadi
Nurhadi yang berprofesi sebagai pedagang tisu dan sabun ini berharap anaknya dapat mencapai cita cita dan membanggakan orang tua. dan, dapat ilmu yang bermanfaat berguna untuk orang yang membutuhkan,” pungkasnya (fdl)
