TIMETODAY.ID, BOGOR – Komisi IV DPRD Kota Bogor mengungkapkan adanya ketimpangan alokasi anggaran pendidikan tahun 2026. Dari total pagu sebesar Rp 744,4 miliar, bantuan langsung yang menyentuh warga miskin tercatat hanya Rp 22 miliar atau sekitar tiga persen.
Temuan ini disampaikan anggota Komisi IV, Dedi Mulyono, dalam Rapat Kerja bersama Dinas Pendidikan Kota Bogor di Gedung DPRD, Rabu (14/1/2026). Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, sebagian besar anggaran justru terserap untuk belanja pegawai dan kegiatan birokrasi.
“Total uang rakyat yang dikelola Disdik Rp 744 miliar. Namun yang berbentuk bantuan langsung seperti hibah pendidikan, beasiswa, dan bantuan tebus ijazah hanya Rp 22 miliar atau 2,9 persen,” ujar Dedi.
Berdasarkan data yang dipaparkan, komponen belanja pegawai mencakup gaji aparatur sipil negara dan honorer menyerap anggaran terbesar, yakni sekitar Rp 480 miliar atau 64 persen. Sementara itu, pos “Kegiatan Lainnya untuk Pemenuhan Pemerataan Mutu Pendidikan” dialokasikan Rp 189,1 miliar atau 25 persen dari total anggaran.
Dedi menilai masih terdapat ruang untuk mengoptimalkan alokasi anggaran, terutama pada pos kegiatan pendukung yang jumlahnya cukup besar. Menurutnya, efisiensi anggaran dapat dilakukan dengan mengurangi kegiatan seremonial atau rapat yang kurang produktif.
“Jika kegiatan seremonial atau rapat-rapat bisa dihemat, anggarannya dapat dialihkan untuk memperbesar kuota beasiswa atau bantuan tebus ijazah,” katanya.
Ia berharap Dinas Pendidikan Kota Bogor dapat meninjau ulang struktur anggaran agar lebih berpihak kepada masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan bantuan pendidikan.
