TIMETDODAY.ID, BOGOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor menegaskan kesanggupannya dalam mempercepat pelaksanaan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang diinisiasi pemerintah daerah setempat. Bentuk konkret dukungan tersebut terlihat dari pengalokasian dana guna merenovasi 2.500 RTLH lewat APBD-P 2025.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menyebutkan bahwa alokasi dana tahun berjalan mengalami kenaikan drastis ketimbang periode-periode terdahulu. Pada umumnya, pemda hanya menganggarkan perbaikan 400-500 hunian setiap tahunnya.
“Pada tahun-tahun lalu, pemda rata-rata hanya memfasilitasi 400-500 unit. Kini kami mendorong akselerasi dengan menargetkan pembenahan 2.500 unit melalui revisi anggaran daerah,” ungkap Sastra, Rabu (2/7/2025).
Menurutnya, akselerasi penanganan hunian tidak memadai menjadi urgensi yang tidak bisa ditunda. Merujuk informasi dari pemda, jumlah hunian tidak memadai di kawasan tersebut diperkirakan mencapai 14.000 unit.
“Hunian yang memadai merupakan hak fundamental warga. Ketika kondisi tempat tinggal sudah layak, warga dapat lebih berkonsentrasi mencari nafkah untuk keperluan hidup sehari-hari,” tuturnya.
Legislatif daerah menyepakati rencana pemda untuk merampungkan keseluruhan program perbaikan hunian tidak layak dalam kurun waktu tiga tahun mendatang. Menurut Sastra, anggaran daerah wajib difokuskan pada pemenuhan kebutuhan fundamental warga.
“Tentunya kami tetap mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah. Akan tetapi, seiring berjalannya pembangunan, kami yakin pemasukan daerah pun akan bertambah,” jelasnya.
Meskipun memberikan dukungan maksimal, legislatif mengingatkan pentingnya implementasi program dengan pengelolaan yang prima, dapat dipertanggungjawabkan, serta terbuka. Di samping pengelolaan anggaran yang baik, mutu hasil konstruksi pun harus dijadikan fokus utama.
“Selain pengelolaan dana yang kredibel, mutu hasil konstruksi juga wajib menjadi prioritas,” pungkas Sastra.
Sebelumnya, Bupati Bogor Rudy Susmanto telah menyatakan tekadnya untuk menyelesaikan renovasi 14.000 unit hunian tidak memadai selama periode tiga tahun masa jabatannya.
