Ramai-ramai Asobsi Curhat Soal Sampah ke DPRD Kabupaten Bogor, Anggota Komisi 3 Achmad Fathoni Bilang Begini

Asobsi
Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor, Achmad Fathoni. Foto : Ist.

TIMETODAY.ID, BOGOR – Asosiasi Bank Sampah (Asobsi) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Kabupaten Bogor menggelar audiensi dengan Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor untuk membahas permasalahan sampah dan kesejahteraan pegiat lingkungan, Sabtu (15/2/2025). Pertemuan yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Bogor ini turut dihadiri oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor dan anggota Asobsi dari berbagai wilayah.

Ketua Asobsi Kabupaten Bogor, Bambang Nugraha, menyampaikan aspirasi terkait pentingnya dukungan pemerintah terhadap bank sampah. Ia berharap pemerintah desa dapat mengalokasikan anggaran khusus bagi pengelolaan sampah, mengingat bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor dinilai belum merata.

Baca Juga :  Malu-Maluin! 4 Kades di Bogor Diduga Peras Perusahaan Jelang Lebaran

Selain itu, Bambang juga menyoroti keterbatasan alat operasional yang kerap menjadi kendala bagi para pegiat lingkungan.

Advertisement

“Sampah merupakan persoalan besar yang dapat menjadi bom waktu jika tidak segera ditangani. Namun, anehnya, masalah ini belum menjadi prioritas anggaran di pemerintahan desa,” ujar Bambang.

Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor, Achmad Fathoni, menegaskan bahwa pengelolaan sampah yang masih bergantung pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga harus dihentikan.

Ia menekankan pentingnya solusi berbasis pemberdayaan masyarakat, zonasi, serta teknologi guna mencapai konsep zero waste.

Baca Juga :  Warga Bogor Mengkaitkan Fenomena Tanah Retak, Imbas Ade Yasin Dizolimi

“Permasalahan sampah harus diselesaikan dari sumbernya dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Pemda telah mengalokasikan anggaran, sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah,” jelasnya.

Fathoni juga mengungkapkan bahwa anggaran pengelolaan sampah saat ini telah mencapai Rp100 miliar dari APBD dan terus meningkat.

Ia menyoroti perlunya regulasi yang mengikat agar pemerintah desa turut berperan dalam mendukung pengelolaan sampah secara berkelanjutan. ***

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau via whatsapp timetoday wa channel

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel