TIMETODAY.ID – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bogor mengajukan permintaan kepada Pemerintah untuk lebih memprioritaskan alokasi pendidikan, terutama terkait permasalahan tenaga pendidikan yang berkaitan dengan dampak pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kami mengharapkan Pemerintah memperlakukan alokasi anggaran pendidikan sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar investasi sesaat, di tingkat nasional,” ujar Plt Ketua PGRI Kabupaten Bogor, Barkeh dalam diskusi publik yang digelar di aula gedung DPRD Kabupaten Bogor, Rabu (24/1/2024).
Barkeh juga menekankan bahwa dalam cakupan anggaran, pendidikan harus didukung oleh ketersediaan tenaga pendidikan berkualitas untuk memastikan kualitas pendidikan di masa depan.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa pemenuhan anggaran untuk pendidikan harus diiringi dengan ketersediaan guru yang berkualitas, serta fasilitas dan sarana yang memadai. Barkeh menekankan bahwa permasalahan kekurangan tenaga pendidikan tidak hanya terjadi di Kabupaten Bogor, tetapi juga bersifat global dan melibatkan seluruh Indonesia.
Dalam mengatasi permasalahan tersebut, Barkeh menyatakan bahwa pengangkatan PPPK merupakan salah satu langkah yang diambil pemerintah, namun menyoroti bahwa hal tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan masalah.
Ia memberikan contoh di Kabupaten Bogor, yang meskipun menjadi penyedia anggaran PPPK terbesar, tetapi hanya sebagian kecil yang berhasil lolos ujian dan penempatannya terbatas.
Barkeh mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pada tahun 2024, tenaga pendidik yang telah lulus passing grade akan dihadapkan pada ujian ulang, meskipun seharusnya mereka sudah dianggap lulus.
Oleh karena itu, ia mengusulkan agar PGRI memperjuangkan hak-hak mereka dan mendesak pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memperhatikan sepenuhnya permasalahan alokasi anggaran pendidikan dan penempatan tenaga pendidik. ***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau via whatsapp TIMETODAY WA CHANNEL
