TIMETODAY.ID – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, menyatakan pentingnya upaya pemerintah daerah untuk mengurangi potensi konflik dalam penanganan kontroversi lalu lintas angkutan tambang di wilayah Parung Panjang, Kabupaten Bogor.
Dalam konteks ini, Rudy Susmanto menekankan perlunya pendekatan hati-hati, mempertimbangkan berbagai kepentingan kelompok masyarakat yang perlu diperhatikan.
“Dalam menyelesaikan permasalahan ini, kita perlu menerapkan pendekatan persuasif. Kelompok masyarakat dengan berbagai kepentingan harus diajak berbicara, dan setiap kebijakan yang diambil harus disosialisasikan dengan baik,” ujar Rudy kepada wartawan pada Senin (9/1/2024).
Menurutnya, dalam insiden keributan antara petugas Dishub Kabupaten Bogor dan sopir truk, dia menyadari bahwa solusi harus lebih dari sekadar penertiban.
“Pendekatan persuasif harus menjadi fokus, melibatkan dialog dengan kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan di sana, dan setiap kebijakan harus disosialisasikan,” tambah Rudy.
Ia menjelaskan bahwa solusi untuk masalah ini termasuk menyelesaikan pembangunan kantung parkir yang layak dan memastikan disosialisasikan dengan baik agar sopir mau mematuhinya selama jam operasional.
“Dukungan penuh dari DPRD Kabupaten Bogor terhadap penyelesaian pembangunan ini merupakan langkah konkret menuju solusi,” katanya.
Selanjutnya, Rudy mengatakan bahwa pembangunan jalan baru untuk meredakan beban lalu lintas di Jalan Parung Panjang-Bunar harus segera direalisasikan. Pembangunan jalan ini untuk angkutan material tambang memerlukan keterlibatan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Kami perlu meningkatkan komunikasi dengan Pemprov Jabar untuk merealisasikan pembangunan ini,” jelasnya.
Selain itu, Rudy juga menyampaikan harapan masyarakat terbesar adalah pembangunan jalan, yang bukan hanya kebutuhan praktis tetapi juga janji politik dari pemerintah provinsi.
“Masyarakat menantikan realisasi janji tersebut dengan harapan pembangunan ini dapat mengakomodir semua kepentingan di Parung Panjang,” tegasnya.
Sebagai Waksekjen DPP Partai Gerindra, Rudy Susmanto mengungkapkan keprihatinan bahwa penanganan yang hanya berkutat pada pengaturan jam operasional dapat memicu konflik sosial antara petugas dan kelompok masyarakat, serta antara kelompok sopir dan kelompok masyarakat lainnya.
“Kita perlu serius mengantisipasi hal ini untuk mencegah ketegangan yang merugikan semua pihak,” pungkasnya.***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau via whatsapp TIMETODAY WA CHANNEL
