BOGOR-TODAY.COM, BOGOR – Pasar Gunung Batu yang berlokasi di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor kini telah tersertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) Republik Indonesia. Penyerahan sertifikat dilakukan langsung di Rumah Dinas Wali Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, Rabu (8/12/2021).

Sertifikat SNI untuk Kota Bogor diterima Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim yang diserahkan Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Jerry Sambuaga.

Usai menerima sertifikat SNI, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menjelaskan, bahwa Pasar Gunung Batu merupakan satu dari dua pasar di tingkat Provinsi Jawa Barat yang sudah memperoleh sertifikat SNI dari Kemendag.

“Dan pada hari ini, Pasar Gunung Batu dan 6 pasar lainnya dari ribuan pasar se-Indonesia mendapat sertifikat SNI. Hingga saat ini pula di Indonesia baru sekitar 60-an pasar yang telah bersertifikasi SNI. Hari ini Bogor dan 6 Kota/Kabupaten lain yang memenuhi syarat SNI,” jelas Dedie.

Bukan mudah mendapat sertifikasi SNI tersebut. Melainkan, banyak hal yang harus diperhatikan. Kata Dedie, pasar yang berhak mendapat sertifikat SNI harus memiliki ketentuan yang sesuai dengan standar.

“Ketentuannya antara lain, memiliki fasilitas zona komoditi, penunjang lain seperti ruang laktasi, pengelolaan kebersihan dan keamanan serta manajemen pengelolaan yang sesuai standar,” sambungnya.

Ke depan, Dedie juga berharap semua pasar di Kota Bogor memiliki standar yang sama. Sehingga kualitas dan kenyamanan masyarakat bisa bertambah saat berkunjung ke pasar rakyat yang ada di Kota Bogor.

Untuk diketahui, bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakan pendampingan penerapan SNI 8152:2021 Pasar Rakyat, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga menyelenggarakan kegiatan Penganugerahan SNI Pasar Rakyat kepada tujuh pasar rakyat.

Yaitu Pasar Padang Panjang, Pasar Bauntung, Pasar Gantung, Pasar Paddy’s Market, Pasar Gentan, Pasar Cisalak, dan Pasar Gunung Batu yang dikelola langsung Perusahaan Daerah (Perumda) Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor.

Direktur Utama (Dirut) Perumda Pasar Pakuan Jaya, Muzakkir menambahkan, Pasar Gunung Batu merupakan satu dari dua pasar rakyat yang ada di Jawa Barat yang mendapat sertifikat SNI. Sertifikasi itu, kata Muzakkir, melewati serangkaian proses panjang dan tak mudah.

“Kita akan tetap mengupayakan agar semua pasar di Kota Bogor bisa memiliki SNI. Memang standar untuk mendapatkan SNI itu agak berat, tapi itu tantangan kita. Namun dengan pengalaman, kita jadi tahu apa yang harus kita siapkan,” kata Muzakkir.

Sertifikasi itu menjadi pemicu semangat untuk pembenahan pasar rakyat di Kota Bogor. Termasuk upaya revitalisasi – revitalisasi yang akan dilakukan secara merata. Pasalnya, revitalisasi menjadi bagian dalam syarat sertifikasi SNI untuk pasar rakyat.

“Karena revitalisasi itu mengikuti aturan SNI. Seperti harus adanya ruang menyusui atau laktasi, dan akses pasar yang ramah untuk disabilitas. Juga SOP untuk keamanan dan kebersihan lainnya,” jelasnya. (adt)

Advertisement

TIME TODAY.ID, BOGOR – Ratusan ormas BPPKB (Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar) Banten dari berbagai wilayah menggelar unjuk rasa (unras) di depan PT. Sorin Maharasa di Jalan Pembina Rawa Haur Cigandaria, Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Rabu (8/12/2021).

Para ormas tersebut memprotes alasan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh perusahaan tersebut terhadap 17 rekannya.

Sekretaris Pimpinan Anak Cabang (PAC) BPPKB Desa Sanja, Kecamatan Citeureup, Anas Multi Alfiana menyebut bahwa dengan turunnya ormas ke jalan dikarenakan perusahaan tersebut tidak diperbolehkan membentuk serikat pekerja. Terlebih, karyawan yang terkena PHK itu merupakan anggota BPPKB ranting Desa Sanja.

“Hari ini diperkirakan ada sekitar 700 orang dari berbagai PAC dan daerah, ada yang dari Depok, Sawangan, Parung juga Citeureup,” ujar Anas saat dihubungi.

Kata Anas, mereka menuntut terkait maslah uang pesangon yang sudah berjalan satu bulan mulai dari November sampai Desember sekarang belum juga dibayarkan.

Menurutnya, total dari seluruh karyawan yang terdampak PHK ada 17 orang yang terdiri dari dua orang karyawan tetap, sementara 15 lainnya merupakan karyawan kontrak.

“Saat ini pihak kami sedang melakukan mediasi dengan manajemen, namun belum ada titik temu,” terangnya

Dengan demikian, jika tuntutan mereka tidak dikabulkan oleh pihak perusahaan, Nanas mengaku akan terus menggelar aksi.

“Kami kan izinnya sampai 3 hari, jadi kami akan terus melaksanakan aksi,” tegasnya. (bng)

Advertisement

TIMETODAY.ID, BOGOR | Pemerintah Desa Ciomas Rahayu bekerjasama dengan
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Hewan kelas A wilayah IV menggelar bakti
sosial vaksinasi rabies, pengobatan dan konsultasi kesehatan hewan secara gratis di Kantor
Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Desa Ciomas Rahayu, Kabupaten Bogor Jalan
Vila Ciomas Indah, Selasa (31/8/2021).

Koordinator Kesehatan Hewan Wilayah Ciomas, Teni Dwinoviani menyebut bakti sosial
tersebut menjadi agenda tahunan. Yang mana, dalam satu tahun bisa dilaksanakan dua hingga tiga kali bakti sosial. Namun karena terhalang pandemi, tahun ini dilaksanakan hanya sekali.

“Pelayanan kesehatan hewan ini termasuk vaksinasi rabies kemudian pengobatan baik itu
yang memiliki gejala flu atau hanya sekedar memberikan vitamin maupun cek kesehatan itu semuanya gratis. Kurang lebih ada 80 ekor hewan peliharaan,” ujarnya.

Peni menerangkan bahwa tujuan vaksinasi rabies terhadap hewan peliharaan ini bertujuan
agar hewan peliharaan warga kebal dari penyakit rabies, sehingga aman bagi pemilik juga
warga sekitar.

Tak hanya itu, giat vaksinasi tersebut merupakan upaya dirinya untuk menyosialisasikan
kepada pemilik hewan peliharaan untuk selalu membawanya ke pusat kesehatan hewan
(puskeswan).

“Para pemilik hewan yang biasanya tidak pernah membawa hewannya berobat akhirnya
membawanya ke pusat kesehatan hewan (puskeswan), ini juga upaya kami untuk
menyosialisasikan bahwa di wilayah Ciomas ini tersedia fasilitas kesehatan hewan yang bisa mengobati hewan kesayang mereka, jadi tidak usah khawatir soal biaya karena kami
menyediakan secara gratis,” terangnya.

Menurut Peni, pusat kesehatan hewan kelas A wilayah IV ini tidak hanya melayani hewan
peliharaan sejenis kucing dan anjing saja, namun juga hewan-hewan ternak seperti kambing, sapi dan lainnya.

“Sebetulnya hewan yang kita obati semua hewan termasuk hewan-hewan besar, namun
khusus bagi yang datang ke Puskeswan itu lebih kepada hewan peliharaan seperti kucing,
anjing, kelinci, musang. Untuk hewan besar kita lakukan secara keliling,”katanya.

Untuk diketahui, Puskeswan Ciomas ini melayani enam wilayah, antara lain, Kecamatan Tamansari, Dramaga, Ciomas, Cijeruk, Caringin serta Kecamatan Cigombong. (bsp)

Advertisement

TIMETODAY.ID, BOGOR | Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor berencana akan menerapkan pengecekan sertifikat vaksin kepada masyarakat yang naik angkutan umum di Kota Bogor.

Namun, saat ini hal itu belum bisa diterapkan di Kota Bogor, karena penerapan pengecekan sertifikat vaksin di angkutan umum bisa diterapkan setelah wilayah aglomerasi Jabodetabek setara dalam konsep persentasi vaksinasi.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Bogor, Eko Prabowo mengatakan, pihaknya memiliki rencana untuk menerapkan pengecekan sertifikat vaksinasi di angkutan umum.

Pihaknya pun sudah mendapat arahan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bogor untuk menerapkan hal itu.

“Dengan arahan Forkopimda itu nanti ada kearah sana kalau batas vaksinasi di Kota Bogor sudah mencapai 70 persen dan harus sesuai data dari Dinkes dan Disdukcapil, namun sementara di kita belum bisa diterapkan,” ucap Eko kepada wartawan, Selasa (31/8/2021).

Pria yang akrab disapa Danjen ini menerangkan, bahwa saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus mensosialisasikan pentingnya melakukan vaksinasi.

Selain itu, pihaknya juga menerapkan pola F ganjil genap (gage) yang didekatkan di sentra vaksin di Kota Bogor, agar saat operasi gage pengendara yang belum divaksin kita arahkan untuk ikut divaksin.

“Pola F gage itu di dekatkan pada sentra vaksin sambil memberikan proses penyadaran ke warga pentingnya vaksin. Jadi apabila ada kendaraan yang melanggar alan diarahkan ke sentra vaksin untuk diperiksa apakah sudah melakukan vaksinasi atau belum,” terangnya.

Sebab, kata Danjen jika masyarakat tidak divaksin akan sulit saat melakukan mobilitas. Saat ini masuk mal pun harus memakai aplikasi peduli lindungi, bahkan ke depan pemkot Bogor akan membuat aturan masuk mini market pun harus memakai aplikasi tersebut. (hry)

Advertisement

TIMETODAY.ID, BOGOR | Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, Teofilo Patrocinio Freitas menduga kondisi Jalan Soleh Iskandar hingga nyaris ambles lantaran terkikis saluran sungai yang berada di bawah jalan tersebut.

Dengan begitu, mengantisipasi hal yang tak terduga, pihaknya langsung memasang rambu peringatan terkait jalan ambles di lokasi.

Tak hanya itu, mantan Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor itu juga meminta Dinas Perhubungan untuk segera memasang rambu pembatasan tonase bagi kendaraan yang berbobot berat agar tidak melintas jalur itu

“Melihat kondisi seperti ini, jangan sampai kerjaannya belum dilaksanakan lalu diperparah oleh kendaraan yang berat. Jangan sampai nanti menyalahkan pemerintah yang dianggap tidak bekerja,” kata Theo, Selasa (31/8/2021).

Dirinya berharap kondisi tersebut jangan dibiarkan berlarut larut. Karena, kata dia persoalan ini masuk kategori emergency (darurat). Jadi jika alasannya tidak teranggarkan dapat diajukan dengan biaya tak terduga (BTT).

“Iya harus secepatnya diproses, jangan sampai ada korban,” tegasnya.

Dikabarkan sebelumnya, Kepala Dinas Umum dan Perumahan Rakyat, Chusnul Rozaqi mengungkapkan bahwa jalan tersebut merupakan kewenangan pusat karena jalan Nasional. Kendati demikian, dirinya telah melayangkan surat terkait hal itu dan telah dilakukan survey oleh pemerintah pusat.

Tak hanya itu, dirinya juga telah mengajukan untuk memasang rambu imbauan bagi kendaraan berat agar tidak memperparah kondisi jalan.

“Sudah diusulkan juga untuk pemasangan rambu imbauan bagi kendaraan yang memiliki beban berat,” tukasnya. (bps)

Advertisement