Free Porn
xbporn

buy twitter account buy twitter account liverpool escorts southampton escorts southampton elite escorts southampton escorts sites southampton escorts southampton escorts southampton escorts southampton escorts southampton escorts southampton ts escorts southampton escorts southampton escort guide shemale escort southampton escort southampton southampton escorts southampton escorts southampton escorts southampton escorts southampton escorts southampton escorts ts escorts ts escorts liverpool escorts liverpool escorts liverpool escorts liverpool ts escorts liverpool escort models liverpool escort models liverpool ts escort liverpool ts escort liverpool shemale escorts liverpool escorts liverpool escorts liverpool escorts liverpool escorts london escorts london escorts london escorts southampton escorts southampton escorts southampton escorts southampton escorts southampton escorts liverpool escorts liverpool escorts london escorts liverpool escorts london escorts
Beranda blog Halaman 351

GENJOT EKONOMI WARGA PASCA PANDEMI

PANDEMI

TIME TODAY.ID, BOGOR – Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, Eka Wardhana, dalam resesnya menanggapi persoalan terkait ekonomi, terlebih pasca pandemi ini, menurut Eka Pemkot Bogor perlu menggenjot kembali program pemulihan ekonomi. Dinas Koperasi dan UMKM yang baru saja dimerger dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, disebutkan oleh Eka, harus bisa menyajikan program-program yang menggenjot ekonomi warga.

“Kepastian akan komoditi pangan menurut saya menjadi penting. Karena sejauh ini, harga-harga dipasar masih terjadi fluktuatif yang tinggi. Kerjasama antar dinas terkait menjadi penting agar ekonomi warga bisa terus terjaga,” ujar Eka.

pandemi

Eka juga menyoroti perihal masih belum maksimalnya pendataan bagi penerima bantuan di Kota Bogor. Eka pu menilai untuk menyelesaikan persoalan ini Pemkot Bogor perlu melakukan pengembangan aplikasi Sosial Integrasi Data (Solid) dan Sistem Administrasi Hibah Bansos Terpadu (Sahabat).

Sebab, berdasarkan laporan yang ia terima dari masyarakat, aplikasi tersebut masih bermasalah dalam hal pendataan dan verifikasi data pencairan serta pendaftaraan program RTLH serta penyaluran bansos. “Pemkot Bogor jangan hanya membuat aplikasi saja lalu lepas tangan. Saya meminta agar aplikasi ini bisa dikembangkan agar masyarakat yang menerima manfaat bisa merasakaan kehadiran aplikasi tersebut,” tutup Eka. (Adv)

Advertisement

PASTIKAN RTLH TERPENUHI, MEMULAI PEMERATAAN PEMBANGUNAN

rtlh

TIME TODAY.ID, BOGOR – Lebih lanjut, Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata, menyoroti perihal pemerataan infrastruktur dan pembangunan prioritas di Kota Bogor. Anggota legislatif dari Dapil Bogor Selatan ini menilai, pembangunan di Kota Bogor belum merata sampai ke pelosok wilayah.

“Kami melihat program yang sudah dijalankan ini hanya untuk pencitraan saja, bukan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Makanya kami minta agar pembangunan yang ada di Kota Bogor mulai diratakan di berbagai wilayah, tidak hanya di pusat kota,” kata Dadang.

rtlh

Dari catatannya, aspirasi atau permohonan sejauh ini masih terkait perbaikan saluran air atau perbaikan turap, permohonan perbaikan jalan, permohonan pembangunan infrastruktur dan permohonan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).

rtlh

Dadang menyebutkan, hingga saat ini sudah ada 22 ribu pendaftar untuk program RTLH Kota Bogor. Namun, kuota yang ada di 2022 ini hanya sebanyak 5000 rumah. Sehingga, ia berharap, disisa waktu hingga 2024 ini, 50 ribu rumah bisa mendapatkan manfaat dari program ini, sesuai dengan visi Wali Kota Bogor yang dituangkan didalam RPJMD Kota Bogor.

“Harapan kita dari DPRD mudah-mudahan antrean usulan ini bisa terakomodir pada tahun anggaran 2024, sehingga volume yang diproyeksikan 2023 ini kalau masih memungkinkan pagu anggaran bisa di up, maka kuotanya juga bertambah dan mengurangi antrean yang sudah ada,” kata Dadang. (Adv)

Advertisement

WASPADA DBD, PRIORITASKAN PENAMBAHAN PUSKESMAS

dbd

TIME TODAY.ID, BOGOR – Terpisah, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Muttaqin merespon isu terkait kesehatan yang disampaikan oleh warga. Menurut pria yang akrab disapa JM ini, isu kesehatan masih terus menjadi momok bagi Pemerintah Kota Bogor untuk terus berbenah. Sebab, setelah diterpa badai pandemi Covid-19, masalah penyakit DBD juga terus menjadi persoalan di Kota Bogor.

dbd

Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, pada 2022 ini secara kumulatif terdapat 511 kasus DBD. Sehingga menurut JM, Pemkot Bogor harus bisa mengentaskan kasus yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya ini.

“Tren kenaikan kasus ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari Dinkes Kota Bogor. Jangan sampai karena kita sudah melewati pandemi, kita jadi lengah,” tegasnya.

dbd

Hal tersebut, sambung JM berkaitan dengan masih minimnya jumlah Puskesmas di Kota Bogor. JM pun mendorong perihal rencana penambahan 8 puskesmas yang direncakan akan rampung dalam 4 tahun kedepan agar dipercepat prosesnya. Hal ini tentunya perlu perhitungan yang matang, agar kebutuhan akan sarana dan pra-sarana kesehatan bisa memenuhi warga Kota Bogor.

“Disini kita punya satu RSUD dan sekian banyak RS yang dikelola oleh swasta, termasuk 31 Pustu dan 25 Puskesmas, kira-kira kita akan menambah 8 puskesmas induk dan apakah ini sampai 5 tahun kedepan cukup atau tidak. Jadi menurut saya ini perlu dipercepat prosesnya,” ujar JM. (Adv)

Advertisement

GELAR RESES, DPRD KOTA BOGOR JARING EMPAT MASALAH MENDASAR KOTA BOGOR

DPRD KOTA BOGOR

TIME TODAY.ID, BOGOR – DPRD Kota Bogor membuka masa sidang ketiga tahun sidang 2022 dengan menggelar reses. Dalam kesempatan reses ini, 50 anggota DPRD Kota Bogor menggunakannya untuk menyerap aspirasi, mengecek pembangunan serta menyapa warga dan konstituennya.

dprd kota bogor dprd kota bogor

Dari banyaknya persoalan yang diadukan oleh warga, Pimpinan DPRD Kota Bogor, mencatat terdapat empat isu mendasar di Kota Bogor yang perlu secara simultan mendapatkan perhatian khusus, yaitu  pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur.

Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, mengungkapkan terkait isu pendidikan di Kota Bogor, warga banyak mengeluhkan terkait kurangnya jumlah sekolah tingkat SMP dan SMA negeri, kondisi bangunan sekolah, adanya pungutan biaya yang memberatkan, hingga ketidakmampuan dalam biaya sekolah yang menyebabkan putus sekolah ataupun ijazah yang tertunggak.

“DPRD Kota Bogor selalu menekankan kepada pihak Pemkot Bogor untuk memperbanyak gedung sekolah, sambil menjalankan revitalisasi sekolah yang membutuhkan. Jumlah penduduk bertambah, ketersediaan sekolah juga perlu ditingkatkan baik jumlah maupun pemerataan wilayahnya,” ungkap Atang, Senin (23/5).

dprd kota bogor   dprd kota bogor

Tak hanya itu, menurut pria yang akrab disapa Kang Atang ini perlu adanya pengawasan ketat dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor terkait adanya pungli di lingkungan sekolah. Sebab, banyak orang tua murid yang mengeluhkan terkait pungli di lingkungan sekolah untuk berbagai macam kegiatan.

dprd kota bogor

Terakhir, dari sektor pendidikan, Atang berharap Pemkot Bogor bisa lebih memaksimalkan program beasiswa maupun bantuan penebusan ijazah yang sudah dianggarkan oleh DPRD. Termasuk, memperhatikan kesejahteraan guru khususnya honorer melalui sistem penggajian yang baik dan disiplin.

“Disini negara harus hadir. Semua stake holder pendidikan harus dipastikan nyaman dan sejahtera. Guru sejahtera. Murid dan wali murid nyaman dengan sistem pendidikan. Insya Allah DPRD selalu siap untuk sempurnakan instrumen kebijakan dan anggaran semaksimal mungkin,” pungkasnya. (Adv)

Advertisement

Problematik Sampah Plastik

sampah plastik

TIME TODAY.ID, BOGOR – Sampah yang dihasilkan di Kota Bogor diperhitungkan mencapai 600 ton per hari. Jumlah itu terdiri dari sampah organik dan bukan organik. Dalam jumlah cukup banyak, diantara sampah bukan organik,  adalah sampah plastik. Inilah jenis sampah yang terus menimbulkan problema, karena plastik adalah material yang sulit ditangani ketika sudah menjadi sampah.

Untuk menekan terus bertambahnya  sampah plastik, pada tahun 2018 Pemerintah Kota Bogor menerbitkan Peraturan Wali Kota nomor 61, tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Sejak itu seluruh swalayan dalam skala besar dan kecil tidak lagi memberikan kantong plastik kepada mereka yang berbelanja.

Sampah Plastik Sampah Plastik

Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bogor terus membina operasional TPS 3R yang kini sudah berjumlah 29 unit. Seluruhnya telah berperan membantu menangani sampah skala lingkungan. Termasuk mengelola sampah organik dan non organik

Begitu pula dengan keberadaan bank-bank sampah yang terus didorong aktif di lingkungan RT dan RW. Lembaga ini adalah lembaga mandiri masyarakat yang berupaya mengumpulkan sampah bukan organik yang terdiri dari jenis logam, plastik, kertas dan kaca.

Kini jumlahnya sudah mencapai sekitar 360 unit. Untuk membantu upaya bank-bank sampah, telah didirikan pula bank sampah induk yang berlokasi di lingkungan kantor DLHK Kota Bogor di Jalan Paledang.

Sampah Plastik Sampah Plastik

Itulah unit yang menampung setoran sampah non organik dari bank-bank sampah dalam jumlah rata-rata sekitar 1,5 ton per hari. Selain itu, DLHK Kota Bogor saat ini juga sedang bekerjasama dengan WWF untuk menangani sampah-sampah plastik yang terbuang dan belum terjaring oleh TPS 3R maupun bank sampah.

Selain ada pihak yang terus berupaya mengurangi timbulan sampah plastik. Di pihak lain juga ada pihak yang terus berupaya memanfaatkan  sampah plastik dalam proses daur ulang. Mereka adalah perusahaan-perusahaan pengelola produk daur ulang sampah plastik.

Kebutuhan mereka cukup besar.  Ada yang membutuhkan 2-5 ton per hari. Bahkan konon ada pula yang memerlukan sekitar 100 ton per hari. Tetapi kebutuhan tersebut relatif tidak mudah dipenuhi.

Dalam pandangan Kepala Bidang Tata Lingkungan DLHK Kota Bogor, Setiawati, sulitnya memenuhi kebutuhan sampah plastik, lebih diakibatkan sistem pemilahan sampah yang masih perlu terus dibenahi.

“Banyak masyarakat yang belum terbiasa memilah sampah organik dan non organik di rumah masing-masing,” ungkapnya. Padahal kalau sudah biasa dipisah di hulunya, lebih mudah sampah plastik diperoleh.

Oleh karena itu pihaknya terus melakukan sosialisasi, mengajak masyarakat terbiasa memilah sampah. Tidak hanya di lingkungan warga – sampai kemudian terbentuk bank-bank sampah – melainkan juga di unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Sampah Plastik

Mereka yang sudah menyadari dan memahami nilai ekonomis sampah, saat ini memang sudah bergerak mengelola sampah dengan memilah jenis sampah. Bahkan mencari sampah dan mengambil banyak manfaat darinya.

TPST 3R Perumahan Mutiara Bogor Raya, Katulampa, menjadi salah satu pihak yang telah membuktikan hal tersebut. Saat ini mereka menampung dan mengelola sampah yang berasal dari 900 rumah warga di 3 RW.  Setiap hari rata-rata mereka menjemput 1,2 ton sampah rumah tangga, kemudian mengelolanya di TPS yang berlokasi di kawasan perumahan tersebut.

Pengelolaan dimulai dengan memilah sampah organik dan bukan organik. Dari hasil pemilihan, rata-rata ada sekitar 700 kg sampah organik, 300 kg sampah bukan organik bernilai ekonomis dan 200 kg sampah bukan organik yang tidak bernilai ekonomis.

“Itulah yang kami sebut residu dan kami serahkan pengelolaannya ke TPA,” ungkap Sulis, salah seorang pengurus dan penggerak TPST 3R MBR. Proses pengelolaan melibatkan belasan tenaga kerja yang digaji pengurus.

Sampah organik, terutama sisa makanan, sayuran dan buah-buahan seterusnya dimanfaatkan menjadi bahan pakan magot. Jenis seperti dedaunan dan ranting pohon dimanfaatkan menjadi bahan kompos,

“Karena untuk menjadi kompos yang layak sebagai pupuk, kami menyetorkannya ke produsen pupuk kompos,” lanjut Sulis,

Sedangkan sampah bukan organik, termasuk plastik, dihimpun untuk kemudian mereka jual ke pengepul. Diantaranya seperti kardus, kertas, besi rongsok dan plastik bekas gelas minuman kemasan bening yang harganya tergolong tinggi.

Menurut Sulis harga gelas air minum kemasan bekas,  bisa mencapai kisaran  10-13 ribu rupiah per kilo. Bahkan ada yang nilainya termasuk mahal, yaitu botol bekas parfum sekitar Rp 75,- ribu per botol, botol bekas bir Rp 25,- ribu per botol dan compack disk Rp 5,- ribu per keping

Tidak semua  jenis plastik bernilai ekonomis dan bisa dijual ke pengepul. Itulah plastik bekas kemasan detergen, minyak, kecap, kopi dan sejenisnya.  Jenis sampah plastik itulah yang tergolong sebagai residu, termasuk juga sampah seperti styrefoam, pampers, sachet minuman. Belakangan muncul jesnis sampah residu baru, yaitu pasir kotoran anjing atau kucing peliharaan.

“Jumlahnya cenderung semakin banyak, bisa satu karung per hari,” kata Sulis.

Adanya jenis-jenis sampah plastik yang tidak bernilai ekonomi, menurut Sulis menjadi sebuah masalah. “Kedepan kita memerlukan inovasi teknologi yang bisa menjadikan sampah plastik jenis seperti itu untuk bisa dimanfaatkan,” lanjut Sulis. Itulah sebuah harapan yang bisa menjadi sebuah solusi untuk menjadikan setiap jenis sampah plastik bisa didaur ulang atau dimusnahkan. (Advertorial)

 

 

 

Advertisement

RUPS Buku 2021, Hasilkan David Jonathan Clarke Sebagai Direktur

TIMETODAY.ID, JAKARTA – PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) tahunan buku 2021 setuju untuk mengangkat kembali David Jonathan Clarke sebagai Direktur Perusahaan. Hasil RUPS itu juga sepakat untuk mengangkat René Samir Aldach sebagai Komisaris Perusahaan menggantikan DR. Albert Scheuer yang memasuki masa pension.

Hasil RUPST untuk tahun buku 2021 diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 di Jakarta dan telah menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan sebesar Rp 1.788.496.009.377,” ujar Direktur & Corporate Secretary PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, Oey Marcos dalam rilis yang diterima media ini.

Dia mengatakan, dalam RUPS itu, dibagikan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan sebesar Rp 500 per satu saham, tanpa memperhitungkan jumlah saham yang dikuasai Perseroan, karena pembelian kembali saham oleh Perseroan (treasury stock).

“Sisa laba bersih setelah pembagian dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai bagian dari saldo laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya,” kata Oey Marcos.

Dengan memperhatikan ketentuan PT Bursa Efek Indonesia, pemegang saham yang berhak untuk menerima dividen tunai adalah yang tercatat dalam daftar pemegang saham (DPS) pada Rabu, 8 Juni 2022 Pukul 16.00 WIB, untuk periode cum dividen untuk pasar reguler dan pasar negosiasi adalah Senin, 6 Juni 2022; dan ex dividen-nya adalah Selasa, 7 Juni 2022.

“Sedangkan cum dividen untuk pasar tunai adalah Rabu, 8 Juni 2022 dan ex dividen-nya adalah Kamis, 9 Juni 2022. Pembayaran dividen dilakukan sejak Jumat, 24 Juni 2022. Pajak atas dividen tunai akan diberlakukan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia,” tuturnya.

Pemegang Saham juga menyetujui untuk mengangkat René Samir Aldach sebagai Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS tahunan tahun buku 2023, yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, untuk menggantikan DR. Albert Scheuer yang telah memasuki masa pensiun.

“Perseroan mengucapkan terima kasih kepada DR. Albert Scheuer atas jasa dan kontribusinya selama 17 tahun bagi untuk Perseroan,” kata dia.

Dia menambahkan, selain itu, pemegang saham juga menyetujui mengangkat kembali David Jonathan Clarke sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS tahunan tahun buku 2024, yang akan diselenggarakan pada tahun 2025.

Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, terhitung sejak penutupan rapat ini sampai dengan penutupan RUPS tahunan Perseroan tahun buku 2023, yang akan diselenggarakan pada tahun 2024.

“Kecuali, Kevin Gluskie yang masa jabatannya berakhir pada penutupan RUPS tahunan tahun buku 2022 diselenggarakan tahun 2023. Dan, David Clarke yang masa jabatannya berakhir pada penutupan RUPS tahunan tahun buku 2024 diselenggarakan tahun 2025,” pungkasnya. (*)

Advertisement

Apdesi Ancam Datangi DPR RI, Jika Antam Tak Akomodir Warga Nanggung Bogor

TIMETODAY.ID, BOGOR Keberadaan PT Aneka Tambang (Antam) Pongkor di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat di sekitar perusahaan khususnya ikutserta menekan angka pengangguran di wilayah tersebut.

“Kepala desa se-wilayah Nanggung memiliki misi yang sama dengan Muspika Nanggung yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan mengurangi angka pengangguran di wilayah Kecamatan Nanggung. Keberadaan Antam Pongkor ini harusnya bisa memberi solusinya,” kata Ketua Apdesi Kecamatan Nanggung, Jani Nurjaman.

Dia bercerita selama dua tahun kebelakang dimasa Pandemi Covid-19, banyak masyarakat khusunya di wilayah Kecamatan Nanggung yang kena PHK. Artinya, banyak sekali pengangguran sampai dengan hari ini perlu perhatian khusus dari kami selaku stakeholder Kecamatan Nanggung.

Oleh karena itu, pria yang menjabat sebagai Kepala Desa Kalongliud itu meminta Muspika Nanggung agar mendesak pihak PT Antam Pongkor yang didalamnya terdapat sekitar 18 perusahaan ketiga yang merupakan mitra  Antam untuk mengakomodir dan memprioritaskan tenaga kerja dari wilayah Kecamatan Nanggung.

“Kami selalu meminta Kepada PT Antam untuk memfasilitasi dan ini sudah terjadi. Namun, yang kami sayangkan dalam forum itu PT maupun Mitra PT Antam yang merupakan pihak ketiga tidak semua hadir dalam dua kali pertemuan yang sudah dilaksanakan,” katanya.

Menururnya, pihaknya memiliki kewajiban yang sama untuk memajukan dan memberikan kesejahteraan warga di Kecamatan Nanggung. Untuk itu dirinya mendesak pihak ketiga atau perusaahan mitra PT Antam untuk memprioritaskan para pekerja dari wilayah Kecamatan Nanggung.

“Bukan kami membatasi warga diluar Kecamatan Nanggung, Itu tidak. Tapi, disini kami menuntut keadilan mau gimana pun masyarakat nanggung ini prioritas utama selagi itu mumpuni, selagi juga sesuai kapasitas nya dan kriteria nya, yang kami harapkan menjadi skala prioritas untuk masuk di perusahaan pihak ketiga antam,” katanya.

Berdasarkan analisa, pihaknya serta masukan dari para kepala desa se-Kecamatan Nanggung terkait prekrutan tenaga kerja lokal saat ini dianggap belum maksimal.

“Harapan kami di angka 75 persen dari semua perusahaan yang sudah di akomodir hasil laporan waktu kami rapat dengan berbagai pihak ketiga ini yang sudah mencapai baru dua PT. diantaranya PT KCI yang bergerak dibidanh keamanan ini udah sampai 85% Warga Masyarakat Nanggung. Terus yang kedua PT Inampo dia sudah di angka 75 persen,” ucapnya.

Bahkan, Jani Nurjaman mengatakan, jika memang desakannya tersebut tidak kunjung dilaksanakan ataupun tidak ditindaklanjuti oleh para pihak ketiga mitra PT Antam Pongkor tersebut maka dirinya berserta para kepala desa se-Kecamatan Nanggung akan meminta petunjuk dari PT Antam Pusat bahkan akan meminta arahan dari wakil rakyat di DPR-RI yang sesuai dengan bidangnya.

“Cukup kepala desa saja yang menghadap kesana, karena ini merupakan misi. Intinya, menyampaikan keluhan masyarakat sulitnya masuk untuk berkerja di antam pongkor,” tegasnya.

Terpisah, salahsatu perusahaan mitra PT Antam Pongkor, yakni PT Delta Reka Prima yang bergerak dibidang Servis atau perawatan alat berat melalui bagian administrasinya, Agni mengaku, sudah melakukan upaya skala prioritas prekrutan tenaga kerja warga sekitar.

“Dalam perkiraan kita sekitar 70 sampai 80 persen pekerja diprioritaskan dari wilayah Kecamatan Nanggung dan sekitarnya tetapi terkait laporan tenaga kerja warga sini update nya gak perna ada yang minta dan belum bisa memberikan data,” ucapnya. (din)

Advertisement

Sulhan : Calon Ketua DPD KNPI Harus Punya Gagasan Baru

TIMETODAY.ID, BOGOR – Mesin politik dalam perebutan kursi nomor satu pemuda Tegar Beriman terus memanas. Sejumlah nama calon kandidat pun mulai muncul, mulai dari pengurus DPD KNPI Kabupaten Bogor, kader salah satu organisasi kepemudaan (OKP), calon yang diusung oleh birokrat hingga pengusaha muda.

“Pemilihan ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor kali ini sangat menarik, karena para calonnya wajah – wajah baru dan masih fresh. Tinggal kita lihat gagasan baru apa yang para calon tawarkan untuk pemuda Kabupaten Bogor,” ujar Sulhan Kelana Bumi (SKB), mantan Wakil Ketua Bidang Polituk dan Hukum DPD KNPI Kabupaten Bogor.

Terkait salah satu kandidat calon DPD KNPI Kabupaten Bogor yang mengklaim sudah memiliki rekomendasi dukungan dari 32 DPK KNPI dan 20 lebih rekomendasi dukungam dari OKP, menurutnya sah – sah saja dalam kontestasi pemilihan ketua, karena hal itu salah satu dinamika demokrasi.

“Boleh – boleh saja mau bilang sudah dapat dukungan dari semua DPK dan OKP juga, tapi bisa gak si calon itu menunjukan surat rekomendasi dukungannya, kan belum tentu dia mau menunjukannya dan belum tentu juga saat pemilihan semua DPK dan OKP itu ke si calon tersebut,” kata SKB.

Justru menurut dia, ada salah satu kandidat calon yang patut diperhitungkan dan berbahaya yang tengah menjadi buah bibir dikalangan DPK KNPI dan OKP, karena kandidat ini backgroundnya pengusaha muda yang terbukti sukses menjalankan bisnis dibidang peoperti, yang sudah pasti merubah konstalasi dalam bursa pemilihan ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor.

“Saya ngobrol dengan beberapa teman di OKP, sosok Fadil ini sedang ramai dibicarakan. Mungkin karena besiknya pengusaha dan gayanya berbeda, jadi memiliki warna tersendiri dan keunikan sendiri,” tuturnya.

Dia menambahkan, jika salah satu kandidat sudah mendapatkan rekomendasi dari seluruh DPK KNPI akan mencederai demokrasi di tingkat pemuda, karena tidak memberikan kesempatan kepada kandidat lain untuk ikut bertarung dalam kontestasi pemilihan ketua DPD KNPI.

“Sarat untuk mendaftarkan menjadi calon itukan harus ada surat rekomendasi dukungan dari DPK dan OKP, jika semua surat rekomendasi itu hanya untuk satu calon saja, untuk apa ada pemilihan, langsung aja lantik dia jadi ketua. Tapi, itu akan mencederai demokrasi di tingkat KNPI,” kata Sulhan.

Pemuda merupakan agen perubahan, tentunya perubahan yang lebih baik salah satunya memberikan pembelajaran yang baik kepada generasi muda tentang pendidikan demokrasi dalam hal ini pemilihan ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor.

“Baiknya calon itu lebih dari tiga kandidat, berikan kesempatan kepada yang lainnya untuk menaftarkan diri menjadi peserta kontestasi pemilihan ketua, biar lebih seru dan lebih berwarna,” pungkasnya. (beng)

Advertisement

Masyarakat Bogor Tagih Janji Ridwan Kamil Bangun Jalur Tambang

TIMETODAY.ID, BOGOR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, menagih janji kampanye Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil terkait pembangunan jalur tambang di Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor.

Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Daen Nuhdiana sapaan akrabnya menilai, Ridwan Kamil sudah mencederai hati masyarakat Kabupaten Bogor terkait janjinya tersebut hingga saat ini belum juga direalisasikan.

“Kang Emil itu harus membuka kembali dan belajar lagi soal makna janji seorang muslim,” kata politisi partai Hanura itu, kepada wartawan.

Menurut Daen – sapaan akrabnya, menurut agama Islam, ketika seorang muslim mengucapkan janji dan janji yang diucapkan seorang muslim itu terhitung sebagai hutang.

“Dalam hadist juga kan kalau janji sudah diucapkan, itu adalah hutang. Saya sebagai wakil rakyat yang tinggal dekat dengan lokasi pertambangan sangat menyayangkan janjinya kang Ridwan Kamil,” ucap Daen.

Daen menyebut banyaknya truk besar yang parkir di Jalan Raya Parungpanjang, hal tersebut merupakan salah satu buntut dari tidak segera dibangunnya jalur tambang oleh pemerintah, bahkan banyak korban meninggal dunia akibat kecelakaan yang disebabkan oleh truk tambang.

“Intinya sebagai wakil rakyat dan mewakili rakyat dapil lima Kabupaten Bogor meminta, kepada Ridwan Kamil untuk tidak melupakan janji saat kampanye sebelum menjadi Gubernur Jawa Barat,” tegasnya.

Sebagai informasi, warga yang berada di sekitar usaha tambang seperti, Kecamatan Parungpanjang, Cigudeg, dan Kecamatan Rumpin sudah geram soal janji kampanye Ridwan Kamil yang katanya bakal merealisasikan jalur tambang.

Jalan khusus tambang tersebut sangat dibutuhkan masyarakat, karena selain mengakibatkan rusaknya jalan, kemacetan lalu lintas, debu, meninggal akibat kecelakaan dan dampak negatif lainnya.

“Ini janji sudah bertahun-tahun belum juga terwujud, masa harus diingatkan kembali soal janji kampanye sebelum jadi Gubernur. Banyak masyarakat yang merasa tersiksa soal jalur tambang, debunya bisa sebabkan penyakin, juga merusak jalan. Sekali lagi saya minta, pak gubernur tolong ingat janjinya,” pungkasnya. (din)

Advertisement

Calon Ketua DPD KNPI  Didampingi Pentolan DPK Tinjau Lokasi Bencana

TIMETODAY.ID, BOGOR Bantuan terhadap korban meninggal akibat tertimbun tanah longsor dan meterial tembok di Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor terus berdatangan, salah satunya dari para pemuda yang bernaung dalam organisasi KNPI.

“Hari ini kami para pemuda datang untuk memberikan sedikit bantuan kepada keluarga korban bencana. Dan tentunya para pemuda siap mengawal dan mendorong pemerintah agar korban kembali mendapatkan rumah tinggal yang layak,” ujar Fadil calon ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor.

Fadil yang notabene sebagai pengusaha muda dibidang properti tak ingin kehadirannya di zona Selatan Kabupaten Bogor itu sebagai safari politik dalam mencari dukungan suara untuk mencalonkan diri sebagai pemuda nomor satu di Bumi Tegar Beriman.

“Tujuan saya datang ke Cijeruk murni ingin memberikan bantuan kepada korban bencana. Kebetulan, ternyata di hari yang sama seluruh ketua DPK KNPI se Bogor Selatan memberikan bantuan juga. Ini tidak direncanakan, tapi ini sudah takdir Tuhan,” tutur Fadil.

Hal senada pun dikatakan Ketua DPK KNPI Cijeruk. Diki mengatakan, bahwa hari itu merupakan agenda seluruh ketua DPK KNPI zona Selatan Kabupaten Bogor akan datang mengunjungi dan memberikan bantuan kepada korban bencana di Cipelang.

“Memang hari ini rencana kami untuk datang kelokasi bencana dan meberikan bantuan, kebetulan Kang Fadil Calon ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor telphon saya dan sedang meluncur ke lokasi, akhirnya kami berinisiatif untuk datang ke lokasi bencana berbarengan,” tutur Diki.

Sementara itu, Ketua DPK KNPI Megamendung, Engkos mengaku bangga ada salah satu kandidat calon ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor yang mau terjun ke lokasi bencana dan memberikan bantuan kepada warga yang menjadi korban bencana.

“Kami bangga dan tentunya DPD KNPI butuh sosok ketua yang berbeda, yang bisa masuk ke semua lini, mau turun ke lapangan melihat dan mendengarkan langsung kondisi dan persoalan anggotanya di setiap kecamatan,” tutur Engkos yang juga sebagai ketua DPK KNPI se-Bogor Selatan.

Pertemuan yang tidak direncanakan itu, yang disebut sebagai Takdir tuhan sedikit disinggung soal dukungan para pentulan DPK KNPI zona Selatan Kabupaten Bogor kepada kandidat calon ketua. Namun, Engkos tak ingin terburu-buru mengeluarkan rekomendasi, dia mengaku akan melakukan ijtima pemuda terlebih dahulu.

“Saya berharap nanti kalau Kang Fadil ditakdirkan jadi ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor, ada PR yang harus diselesaikan yang pertama, masih banyak DPK KNPI di kecamatan yang belum memiliki kantor sekretariat dan masih ada ketua DPK KNPI yang tidak sinergi dengan Camat,” pungkasnya. (beng)

Advertisement
======================== ======================== ======================== ======================== ========================