Sosok Mayat dan Kerangka Manusia Ditemukan Warga Malang

Penulis

-

04/08/2022

TIMETODAY.ID, MALANG – Penemuan sosok mayat dan kerangka manusia gegerkan Warga Desa Gadingkulon, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Penemuan mayat itu diketahui pada Rabu (3/8/2022) sekitar pukul 16.30 WIB.

Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat menyebut kedua mayat itu adalah Rokhani (72) dan Suprapto (40). Mereka merupakan ibu dan anak yang tinggal di rumah meninggali rumah tersebut.

Ferli membeberkan kronologi penemuan mayat dan kerangka di lokasi yang sama itu bermula dari tetangga sekitar yang mencium bau sangat menyengat dari rumah kedua korban.

“Warga lantas melapor kepada perangkat desa setempat dan aparat Polsek Dau. Kondisi rumah korban semula terkunci rapat. Jendela dan pintu sangat tertutup sehingga warga dan polisi langsung melakukan pendobrakan,” beber Ferli, seperti dikutip jpnn.com, Kamis (4/8/2022).

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Malang AKP Donny Kristian Baralangi Mengungkapkan, Rokhani ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa dan jasadnya telah membusuk. Warga juga menemukan jasad Suprapto yang tinggal tulang-belulang.

“Ditemukan kerangka manusia dalam kondisi kering di kamar kosong ruangan tengah yang tertutup tiga lembar selimut,” tutur Donny.

Tim Forensik RSAA Malang selanjutnya diterjunkan guna melakukan identifikasi. Hasilnya, baju yang dipakai kerangka tersebut ialah pakaian yang sering dikenakan oleh Suprapto.

“Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan maupun luka pada mayat Rokani serta tidak ditemukan resapan darah maupun tanda kekerasan pada seluruh struktur tulang dan tengkorak (Suprapto),” ucap Donny. (*)

BPOM Bandung Mengamankan Empat Ribu Kosmetik Ilegal

Penulis

B. Supriyadi

-

04/08/2022

Ilustrasi kosmetik-ilegal — Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Bandung berhasil mengamankan empat ribu kosmetik ilegal setelah melakukan pengecekan ke-30 lokasi penjualan hingga distributor. Foto : Ilustrasi.

TIMETODAY.ID, BANDUNG – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Bandung berhasil mengamankan hampir empat ribu kosmetik ilegal setelah melakukan pengecekan ke-30 lokasi penjualan hingga distributor.

Kosmetik ilegal tersebut terdiri dari yang tidak memiliki izin edar serta kedaluwarsa.

Kepala Balai BPOM Bandung Sukriadi Darma menjelaskan, total ada 3.826 buah kosmetik yang disita dari 182 jenis kosmetik.

Ribuan kosmetik tersebut diamankan dari sejumlah agen, salon, hingga klinik kecantikan.

“Ada tiga kategori yaitu kosmetik yang kedaluwarsa sudah lewat, kemudian kosmetik tanpa izin edar yang lokal, dan tanpa izin edar yang impor,” kata Sukriadi di Kantor Balai BPOM Bandung, Jawa Barat, seperti mengutip genpi.co.id, Kamis (4/8/2022)

Sementara ribuan kosmetik itu diamankan dari delapan daerah, yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, dan Kota Bekasi.

Sedangkan daerah yang paling banyak diamankan, kata dia, adalah Kabupaten Karawang dengan 2.17 kosmetik ilegal.

Dari kosmetik yang diamankan, Sukriadi menyebut mayoritasnya merupakan produksi lokal.

Maka dari itu, dia menilai masih banyak produsen di dalam negeri yang menjual produk kosmetik tidak sesuai dengan ketentuan.

“Biasanya mereka jual satu paket krim (kosmetik) untuk pagi, siang, dan sore. Dan mengklaim bisa memutihkan wajah dalam waktu cepat. Ini yang membuat masyarakat tertarik,” kata dia.

Menurut dia, maraknya kosmetik ilegal di tengah-tengah masyarakat lantaran permintaan yang tinggi.

Sebab, masih banyak masyarakat yang menginginkan dan membutuhkan perawatan untuk kebutuhan kecantikan.

Padahal, dia menyebut kosmetik yang tidak jelas seperti ini bisa menimbulkan banyak dampak buruk.

Dengan demikian, dia mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati serta tidak sembarangan membeli produk kecantikan.

“Kemarin kami juga temukan penjual bahkan di apotik yang ada di Sumedang. Mereka memproduksi produk kecantikan yang mengandung obat dan mendistribusikannya,” kata dia.

Dari ribuan kosmetik ilegal tersebut, dia menilai harganya bisa mencapai Rp264 juta.

Dengan ditemukannya kosmetik ilegal ini, pihaknya pun bakal terus memperketat pengawasan agar meminimalisir peredarannya.

“Ini bisa membahayakan, bisa jadi kanker kulit, atau bisa hitam yang permanen. Bisa juga bagi orang hamil berdampak pada cacat bawaan janinnya,” katanya. (*)

Kawasan Tugu Kujang Bogor Bakal Disulap Menyerupai Bundaran HI

Penulis

B. Supriyadi

-

04/08/2022

TIMETODAY.ID, BOGOR – Kawasan Tugu Kujang dan sekitarnya, seperti Tepas Salapan Lawang Dasakerta hingga area Botani Square direncanakan bakal ditata menyerupai Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Dalam keterangan tertulisnya yang diterima wartawan, Kamis (4/8/2022) Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto menyebut penataan itu dilakukan agar kawasan tersebut dapat terintegrasi.

Menurut Bima, rencana penataan ini berawal dari kebutuhan revitalisasi Tugu Kujang karena ada beberapa bagian yang sudah dimakan usia.

“Tugu Kujang, Lawang Salapan, Botani itu akan terintegrasi. Ini akan menjadi seperti Bundaran HI Kota Bogor,” kata Bima.

Dengan demikian, Bima mengaku telah melakukan peninjauan di kawasan tersebut pada Selasa (2/8/2022) lalu. Selain itu, Bima menyinggung soal ruang publik dan titik kemacetan di Kota Bogor.

“Di sisi lain, saat ini semakin banyak kebutuhan warga untuk ruang publik yang dimanfaatkan untuk berolahraga dan aktivitas lainnya. Terlebih, pengaturan lalu lintas juga harus diatur agar lebih efektif, karena di Jalan Otto Iskandardinata atau Otista ini satu sumber kemacetan,” tuturnya.

Bima mengimbau agar nantinya bisa bersama-sama menjaga kawasan tersebut agar tetap bersih. Dia juga menargetkan akan menyelesaikan rencana revitalisasi itu pada tahun depan.

“Jadi di sini jangan sampai jadi kawasan kumuh. Nongkrong boleh, tetapi tidak melanggar aturan dan menjaga kebersihan. Karena itu harus diatur dan harus difasilitasi. Nanti ada tempat duduk yang nyaman,” tuturnya. (*)

Mahasiswa IPB University Temukan Inovasi Alat Pertahanan Militer

Penulis

B. Supriyadi

-

04/08/2022

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi ataw hasil temuan tim dosen dan mahasiswa Institut Pertanian Bogor University (IPB University) yang berhasil mengembangkan inovasi berbagai alat kebutuhan pertahanan militer (alutsista). Foto : Istimewa.

TIMETODAY.ID, BOGOR – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi ataw hasil temuan tim dosen dan mahasiswa Institut Pertanian Bogor University (IPB University) yang berhasil mengembangkan inovasi berbagai alat kebutuhan pertahanan militer (alutsista). Seperti, alat penangkal radar yang dikembangkan oleh Bambang Riyanto, Akhiruddin Maddu, dan Esa Ghanim Fadhallah. Alat berbentuk lempengan plastik setebal 0,4 sentimeter berbahan dasar chitosan (cangkang udang) dan hidroksiapatit (material tulang ikan).

“Penggunaan alat penangkal radar tersebut ditempelkan di alutsista untuk menyerap gelombang radar, sehingga kendaraan militer dalam beroperasi tidak akan terjangkau radar karena gelombangnya tidak terdeteksi,” ujar Bamsoet saat meninjau berbagai temuan inovasi yang dikembangkan IPB University bersama Rektor IPB University Prof. Arif Satria, seperti mengutip timeindonesia.co.id, Kamis (4/8/2022).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, selain itu ada juga temuan baju anti peluru dari serat tandan kosong kelapa sawit (TKKS) yang ditemukan oleh Dr. Siti Nikmatin, peneliti IPB University dari Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA). Dr. Siti Nikmatin juga berhasil membuat helm ramah lingkungan, green composite (GC), yang menggunakan filler serat TKKS pada ukuran mikropartikel.

“Kelebihan helm tersebut terletak pada seratnya. Meskipun banyak helm yang sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), namun tidak ada yang memiliki serat dalam bahannya. Serat dalam helm ini berfungsi untuk menyerap tumbukan yang terjadi ketika terjadi kecelakaan,” jelas Bamsoet.

Sementara, Wakil Ketua SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, berbagai temuan tersebut membuktikan bahwa anak bangsa memiliki kemampuan dalam memproduksi berbagai kebutuhan militer penunjang alutsista. Karenanya, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan, TNI-Polri, hingga holding BUMN industri pertahanan nasional, harus bergandeng tangan menindaklajuti berbagai temuan inovasi dari IPB University.

“Sehingga berbagai hasil temuan tersebut tidak hanya menjadi prototype maupun diproduksi dalam skala kecil. Melainkan bisa dikembangkan dan diproduksi secara massal untuk memperkuat industri pertahanan nasional dalam negeri. Sekaligus memotivasi para peneliti dan mahasiswa, agar bisa lebih banyak lagi melahirkan temuan di berbagai bidang lainnya, termasuk di bidang militer,” pungkas Bamsoet. (*)

Bupati Tidak Beri Perintah, Disinyalir Ade Yasin Dizolimi

Penulis

admin

-

04/08/2022

TIMETODAY.ID, BANDUNG – Sidang lanjutan terdakwa Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin membuka fakta baru. Sebab, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) malah meringankan Ade Yasin.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin secara jelas membantah kalau Ade Yasin melakukan perintah suap soal WTP ke BPK Jawa Barat.

Dengan bantahan tersebut otomatis tuduhan kepada Ade mentah. Dengan beberapa fakta persidangan pada Rabu (3/8) di Pengadilan Tipikor, Bandung, kalau kasus dugaan suap BPK Jawa Barat bisa disebut sumir.

“Secara khusus tidak ada (permintaan khusus dari bupati). Misalnya saya dipanggil empat mata di ruangannya, tidak,” ungkapnya kepada wartawan saat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor, Bandung, Jawa Barat, Rabu (3/8).

Burhan menyebutkan, Ade Yasin hanya meminta anak buahnya untuk mempertahankan predikat WTP ketika rapat koordinasi evaluasi program dan serapan anggaran di awal tahun.

“Seperti di beberapa kegiatan (rapat koordinasi) disampaikan. Mau WTP atau WDP (wajar dengan pengecualian) kalau ada temuan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) tetap harus ditindaklanjuti,” kata Burhan.

Saksi lainnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Teuku Mulya menerangkan bahwa tanpa ada permintaan Ade Yasin, opini WTP adalah target, karena merupakan indeks kinerja utama (IKU) dan tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) dari BPKAD.

“Intruksi bupati untuk WTP itu memang sudah tertuang di RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Bu Bupati setiap kesempatan pasti mengingatkan BPKAD mampu mempertahankan WTP, karena itu tertuang dalam RPJMD kita,” ujarnya.

Mulya menyebutkan bahwa ia baru mengetahui mengenai adanya pemberian sejumlah uang dari terdakwa Ihsan Ayatullah Kasubid Kasda BPKAD kepada BPK.

“Saya waktu dipanggil penyidik KPK dengan ketidaktahuan apa-apa, oh ternyata ada pemberian sejumlah uang untuk BPK. Tidak tahu (uangnya dari siapa),” kata Mulya.

Sementara, pengakuan saksi Andri Hadian Sekretaris BPKAD yang menggambarkan dugaan keterlibatkan Ade Yasin berhasil dipatahkan oleh selembar kertas dari kuasa hukum Ade Yasin.

Empat orang lain tersebut yaitu terdakwa Ade Yasin, terdakwa Ihsan Ayatullah Kasubid di BPKAD, Ruli Faturrahman Kasubag Keuangan Sekretariat Daerah (Setda), dan Feri Syafari Kasubid di BPKAD.

“Saya diajak Pak Ihsan bertemu dengan Bu Ade, memperkenalkan Pak Feri sebagai Kasubid baru. Pak Ihsan akan menyampaikan bahwa kondisi keuangan tidak bagus,” kata Andri saat memberi kesaksian sesuai Berita Acara Pemerisaan (BAP).

Kuasa hukum Ade Yasin, Dinalara Butar Butar membantah keterangan tersebut dengan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Feri sebagai Kasubid di BPKAD tertanggal 2 Juni 2021.

Bukti tersebut dianggap Dinalara membantah tuduhan adanya pengkondisian LKPD tahun 2020, karena pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK RI Perwakilan Jawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten Bogor berlangsung pada 21 Mei 2021. Menandakan pemeriksaan sudah selesai sejak Mei 2021.

Andri lantas tak bisa memberikan keterangan lebih lanjut setelah adanya bantahan dari kuasa hukum Ade Yasin. Ia bahkan sering kali menyebutkan tidak tahu di persidangan, saat kuasa hukum melontarkan sejumlah pertanyaan.

Reaksi Andri pun membuat Ketua Majelis Hakim, Hera Kartiningsih kesal, karena banyak mengaku tidak tahu meski yang ditanyakan seputar tugasnya sebagai pegawai di BPKAD.

“Saksi ini yang jelas, tahu apa tidak sih,” kata Hera saat mendengarkan keterangan Andri.

Ade Yasin didakwa oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi memberi uang suap Rp1,9 miliar untuk meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Jaksa KPK Budiman Abdul Karib mengatakan uang suap itu diberikan kepada empat pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang juga telah menjadi tersangka pada perkara tersebut. (**)

Dewan Gandeng Ahli, Kaji LHP BPK Laporan Keuangan Pemkab Bogor TA 2021

Penulis

admin

-

03/08/2022

TIMETODAY.ID, BOGOR – DPRD Kabupaten Bogor, akan melibatkan tenaga ahli untuk membuat kajian sebelum melakukan pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Bupati Bogor Tahun Anggaran 2021.

Dan sekaligus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemkab Bogor tahun 2021.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menjelaskan, kebijakan melibatkan tenaga ahli itu dilakukan mengingat agenda DPRD Kabupaten Bogor yang cukup padat.

Namun tetap detail dalam setiap pembahasan, terutama terkait LHP BPK, LKJP Bupati Bogor tahun 2021 dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2023.

“Tujuannya, karena ini bersamaan dan kami belum bahas secara detail, maka kami minta bantuan pihak ketiga sebagai narasumber supaya betul-betul dapat dibahas satu per satu. Yang dilibatkan biasa dari Kementerian Dalam Negeri, serta praktisi lainnya,” kata Rudy Susmanto, Rabu (3/8/2022).

Diketahui, terdapat sejumlah potensi kerugian negara dalam Laporan Keuangan Pemkab Bogor tahun 2021, dengan nilai cukup fantastis. Di samping itu, ada juga soal kelemahan sistem administrasi di Pemkab Bogor yang menjadi catatan dan harus ditindaklanjuti.

“Jadi bukan hanya kerugian yang dikembalikan ke negara. Ada beberapa poin dari BPK terkait masalah administrasi, khususnya dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Semua rekomendasi dari BPK ini harus ditindaklanjuti dalam 60 hari. Tapi yang lebih penting harus dicermati, sejauh mana Pemkab Bogor menjalankan rekomendasi yang ada,” tegas Rudy.

Diketahui, BPK telah memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

Ada pun pokok-pokok yang harus diperhatikan Pemkab Bogor yakni, BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern Pemkab Bogor, terhadap kepatuhan dalam pemeriksaan keuangan.

Kemudian terdapat temuan pengelolaan retribusi persampahan atau kebersihan yang tidak memadai dan terdapat penerimaan retribusi tidak disetorkan ke kas daerah sebesar Rp4,209 miliar.

Kemudian terdapat kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pada 11 paket pekerjaan gedung dan bangunan sebesar Rp5,776 miliar, lalu denda keterlambatan belum dikenakan sebesar Rp10,544 miliar.

Selanjutnya, kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pada 17 paket pekerjaan jalan, irigasi sebesar Rp16,628 miliar serta denda belum dikenakan mencapai Rp3,703 miliar. (*)

Sosialisasi Empat Pilar Sebagai Media Penguat Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Penulis

B. Supriyadi

-

03/08/2022

TIMETODAY.ID, BOGOR – MPR RI sebagai lembaga negara terus menyosialisasikan Empat Pilar kebangsaan yakni, Pancasila, UU tahun 1945, serta NKRI sebagai bentuk negara dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

Melansir bogor-today.com, anggota MPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Budhy Setiawan menyebutkan bahwa dengan digelarnya sosialisasi tersebut diharapkan menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan dan rasa nasionalisme sesuai semangat proklamasi kemerdekaan RI tahun 1945.

“Sebenarnya adalah tugas dari anggota DPR MPR setahun ada 6 kali kami mengadakan sosialisasi empat pilar ini,bukan untuk mengajari tetapi untuk mengingatkan kembali nilai-nilai yang memang pernah masyarakat dapatkan pada masa kuliah ataupun di dalam sosial bermasyarakat,” sebut Budhy, saat menghadiri sosialisasi empat pilar kebangsaan di Pasar Kebon Kembang Blok F, Kota Bogor, Rabu (3/8/2022).

Menurut Budhy, dalam sosialisasi empat pilar kebangsaan itu pokok utamanya sama. Hanya saja, memang ada persoalannya yang baru akan muncul jika sosialisasi empat pilarnya seringkali bermetamorfosis mengikuti zaman

Dengan demikian, pihaknya terus berupaya menyosialisasikannya agar masyarakat bisa mengikuti perkembangan persoalan berdasarkan sosialisasi empat pilar ini. Yang mana kondisi itu seperti persolan pembangunan.

“Jadi, bagaimana pemerintah kota mencoba mengurai persoalan, pembangunan ini memang seringkali menjadi persoalan pemerintah daerah. Dalam sosialisasi empat pilar ini kita mencoba untuk mengajak masyarakat dari beragam latar belakang, seperti budayawan, kepemudaan, maupun latar belakang dari pedagang untuk sama-sama kita mencoba mengurai persoalan,” urai Budhy.

Kata Budhy, jangan sampai persoalan masyarakat di Kota Bogor hanya membebani pemerintah daerah, namun persoalan ini akan bisa selesai apabila memang seluruh stakeholder masyarakat turut berpartisipasi. Bagaimana membentuk karakter karakter watak dari masyarakat yang ikut peduli terhadap persoalan masyarakat.

“Saya ini mewakili daerah yang memang kontras dengan Kota Bogor dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tergolong tinggi sementara Kabupaten Cianjur IPM-nya berada diurutan terakhir. Ini memang sangat kontras apabila memang terbangun kesadaran masyarakat untuk bisa bekerjasama mengurai persoalan masyarakat di Kota Bogor tentunya juga bisa berkontribusi membantu tetangga kita di Kabupaten Cianjur,” bebernya.

Di sana ( Cianjur) sambung Budhy merupakan daerah pertanian, sedangkan di sini (Bogor) adalah daerah konsumsi pertanian yang tinggi. Jadi sudah semestinya bisa terjalin kerjasama untuk itu.

Agar terjalin kerjasama itu, Budhy meminta bagaimana membentuk karakter SDM di masyarakat dan mengubah pola pikir. Untuk menanamkan nilai-nilai di dalam pola pikir ini ia berharap para budayawan bisa berperan aktif di dalam mengurai persoalan di Kota Bogor.

“Karena persoalan di kota Bogor harus dimulai juga dengan membangun karakter kebersamaan dan kepedulian dari masyarakat,” ungkapnya.

Dari kondisi tersebut, Budhy mencontohkan banyak sekali persoalan sepele hingga kemudian terjadi tindakan radikal. Budhy menduga kejadian tersebut dikarenakan kondisi bumi yang sudah semakin panas.

Ia berharap, dengan sosialisasi empat pilar ini bisa mendinginkan kondisi masyarakat saat ini, sehingga dapat membangkitkan kepedulian masyarakat Kota Bogor terhadap masalah-masalah. (*)

Pemkab Bogor Minta Ivan Gunawan Populerkan Batik Asal Bogor

Penulis

B. Supriyadi

-

03/08/2022

TIMETODAY.ID, BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor meminta desainer kondang sekaligus selebriti Ivan Gunawan untuk memopulerkan produk-produk batik asal Bogor.

Menurut Ivan, batik Bogor tidak kalah unik dan berkualitas jika dibanding dengan batik daerah lainnya.

“Saya dapat tugas untuk bisa memopulerkan batik dari Bogor,” ujar Igun sapaan saat berkunjung ke Kantor Bupati Bogor, Selasa (2/8/2022).

Kata Igun untuk memopulerkan batik Bogor harus lebih dahulu digunakan oleh orang-orang dari daerah Bogor sendiri. Dengan demikian, Igun berharap berharap warga Bogor dan Jawa Barat, semakin bangga dan percaya diri serta semakin mencintai batik Bogor ini.

Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) Bupati Bogor Iwan Setiawan menyepakati apa yang diungkapkan Igun. Bahwa untuk membuat batik Bogor terkenal, pihaknya akan mewajibkan aparat Pemkab Bogor mengenakan pakaian batik setiap Kamis dan Jumat.

Iwan mengungkapkan bahwa saat ini Pemkab Bogor bersama Dinas Koperasi dan UMKM serta Dekranasda sedang merintis Kampung Batik di Desa Tegal, Kecamatan Kemang.

“Sekarang ini ada Batik Urug, Batik Teureup, Batik Taleus dan lainnya. Itu semua khas Kabupaten Bogor. Hari ini juga Kang Ivan Gunawan dengan senang hati mengenalkan batik Bogor ke khalayak ramai. Semoga semakin banyak yang suka dengan Batik Bogor,” tutur Iwan. (*)

Sidang Kasus Ade Yasin Kental Dengan Aroma Politik

Penulis

admin

-

01/08/2022

TIMETODAY.ID, BANDUNG – Pemerhati politik dan hukum Miftahul Adib menilai kasus yang menjerat Ade Yasin kental dengan dugaan aroma tekanan politik. Adib menafsirkan seharusnya hakim Tipikor bisa melihat secara jelas dan nyata kasus.

Pendiri Kajian Politik Nasional (KPN) ini menilai, hakim dan jaksa tidak hanya melihat satu sisi saja. “Ke depan dalam sidang-sidang selanjutnya harus bisa melihat kasus secara jelas dan fakta,” tegasnya.

Diketahui, Hakim Tipikor Bandung menolak eksepsi yang diajukan Bupati Bogor non aktif Ade Yasin. Hakim Tipikor menilai surat dakwaan batal demi hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam putusan sela terhadap eksepsinya, Ketua Majelis Hakim Tipikor Bandung Hera Kartiningsih menyebutkan, jika dakwaan yang disusun oleh JPU KPK terhadap Ade Yasin sudah cemat, jelas dan lengkap.

“Surat dakwaan batal demi hukum dinyatakan tidak dapat diterima,” ujar Ketua Majelis Hakim Hera Kartiningsih saat membacakan putusan disela sidang dugaan korupsi atau suap yang dilakkan Ade Yasin, di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martainata, Senin 1 Agustus 2022.

Sementara itu, kuasa hukum Ade Yasin, Dina Lara Darmawati Butar Butar menuturkan ia menghargai apa yang menjadi putusan hakim.

Langkah selanjutnya, Dina mengatakan pihaknya akan melakukan pembuktian dalam persidangan selanjutnya yang beragendakan pemeriksaan saksi-saksi.

“Kami sangat menghargai sekali putusan sela yang dibacakan oleh majelis hakim. Selanjutnya, di sini kita akan mencoba membuktikan pernyataan-pernyataan selama ini yang menyudutkan Bu Ade oleh orang tertentu,” kata dia, usai sidang.

Diketahui, salah satu tersangka suap yakni Ihsan Ayatullah yang merupakan Kepala Sub Bidang Kas Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor membantah kalau dia disuruh Ade Yasin untuk memberikan uang ke BPK.

Bahkan, dalam berita acara pemeriksaan (BAP), Ihsan telah mengakui, saat mengumpulkan dan memberikan uang kepada BPK bukan atas dasar perintah dari Ade Yasin. (**)

Sambut Tahun Baru Islam dengan Santuni Anak Yatim

Penulis

admin

-

01/08/2022

TIMETODAY.ID, BOGOR – Seluruh umat islam di dunia menyambut tahun baru islam 1444 H dengan gegap gemputa. Begitupun keluarga besar Muhammad menyambutnya dengan memberikan santunan kepada anak yatim piatu.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kampung Jakimun, Desa Sukamaju, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Dalam acara tersebut turut dihadiri oleh Prof. Dr. Didin Hafidhuddin, yang mana selaku keturunan dari Hj Muhammad.

“Alhamdulillah mudah-mudahan dengan berkumpulang sanak saudara tentunya sangat berkah terutama pasak pandemi, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besar atas kehadiran keluarga besar sehingga bisa berjalan kegiatan silaturahmi hingga berjalan dengan lancar,” ungkap Ketua pelaksana kegiatan Jaenudin.

Santunan ini memang rutin setiap tahun pihaknya laksanakan, kedepan tentunya pihaknya berkeinginan untuk melibatkan kaum duafa.

“Ini sudah berjalan keenam kalinya, selain kita bertatap muka tentunya agar menjaga tali persaudaraan sehingga anak cucu kita saling mengenal satu sama lain,” kata Jae.

Sementara itu, pencetus perkumpulan keluarga Muhammad, Raden Aldi Sanusi mengatakan, dirinya keturunan kedua bahkan dalam acara silaturahmi ini dihadiri sampai lima generasi.

Ia mengatakan, memang ini salah satu kebiasaan yang harus kita lanjuti, karena memang awal kegiatan tersebut dirinya yang mengawali untuk memperkenalkan anak cuci agar saling mengenali.

“Setelah dilanjutkan oleh trah keturunan Muhammad, sehingga apa yang kita terapkan bisa berjalan dengan baik, jadi ini pertemuan yang ke enam dan akan terus dilaksanakan,” ujar Aldi.

Tentunya bagaimana generasi penerus yang akan mengawali kegiatan tali silaturahmi agar tetapjalan dan tidak putus begitu saja,

“Tentunya saya memiliki pemikiran dengan kita sering berkumpul maka akan saling lebih dekat dan mengetahui satu sama lain,” tutur Aldi.

Dalam kegiatan ini tentunya puncak kegiatan tersebut adalah santunan anak yatim, tentunya agar memberikan contoh bagi para penerus trah Muhammad

“Karena memang yatim ini perlu kita perhatikan baik untuk keluarga maupun untuk masyarakat lain, memang santunan anak yatim ini salah satu kegiatan utama dan tadi saya sampaikan agar menyentuh kaum duafa untuk dilibatkan,” pungkasnya. (*)

BERITA POPULER

BERITA TERBARU