TIMETODAY.ID, BOGOR – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bogor, Jawa Barat memberikan klarifikasi terkait video viral yang memperlihatkan dugaan pungutan liar (pungli) di kawasan wisata Bukit Paniisan, Sentul, Kecamatan Babakan Madang.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disbudpar Kabupaten Bogor, Ria Marlisa, menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk menindaklanjuti informasi tersebut.
“Dispar Kabupaten Bogor telah melakukan koordinasi langsung dengan Camat Babakan Madang dan jajarannya, Polsek Babakan Madang, Babinsa, dan Pengelola Bukit Paniisan dari akses Gunung Pancar,” ujar Ria Marlisa, Rabu (30/7/2025).
Ria menjelaskan, hasil dari koordinasi menunjukkan bahwa tiket masuk ke kawasan wisata tersebut telah ditetapkan secara resmi sebesar Rp15.000 per orang. Tiket ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan telah mencakup asuransi serta fasilitas lainnya sesuai dengan Peraturan Desa (Perdes).
Ia menduga, beberapa wisatawan memilih jalur tidak resmi yang lebih terjal dan berisiko demi menghindari pembayaran tiket resmi. Hal itu kemudian menimbulkan kesalahpahaman dan tudingan pungli.
“Disbudpar Kabupaten Bogor menyarankan kepada pengelola DTW supaya lebih sering mensosialisasikan informasi harga tiket dan manfaatnya melalui media sosial atau pemasangan papan informasi, termasuk jalur pendakian yang aman,” jelasnya.
Ria juga menekankan pentingnya edukasi kepada wisatawan tentang pelestarian lingkungan dan kebersihan area wisata oleh para pengelola.
Terkait video yang diunggah wisatawan tersebut, Disbudpar belum berencana mengambil langkah hukum.
“Sementara sih belum dulu, karena mungkin ketidaktahuan dari yang bersangkutan. Tetapi alhamdulillah beberapa rekan media pun sudah membantu kami untuk memberikan klarifikasi dari pihak desa,” tambah Ria.
Sebelumnya, beredar video yang menunjukkan empat wisatawan perempuan memilih jalur alternatif yang curam dan tidak aman untuk menghindari biaya tiket masuk sebesar Rp15 ribu. Dalam video itu, salah satu wisatawan menyebutkan bahwa biaya tersebut merupakan pungli dan menyuarakan penolakannya.
Unggahan tersebut kemudian viral di media sosial dan memicu berbagai reaksi dari warganet serta menjadi perhatian pemerintah daerah.
Editor : B. Supriyadi
Follow dan Baca Artikel lainnya di atau via whatsapp timetoday wa channel
