TIMETODAY.ID – DPRD Kota Bogor menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penetapan perubahan KUA-PPAS Tahun 2022 dan penetapan Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko di Gedung DPRD, Selasa (6/9/2022) lalu.

Wali Kota Bogor, Bima Arya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah membahas dan menetapkan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2022.

Bima Arya yang hadir didampingi Wakilnya Dedie A. Rachim dan Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah menjelaskan, Pendapatan Daerah ditetapkan bertambah Rp 396 Miliar menjadi Rp 2,7 Triliun.

Belanja Daerah ditetapkan bertambah Rp 563 Miliar menjadi Rp 3,08 Triliun, belanja penanganan dampak inflasi sesuai amanat pemerintah pusat sebesar Rp 4,6 Miliar sudah termasuk didalamnya.
Pembiayaan ditetapkan bertambah Rp 167 Miliar menjadi Rp 360 Miliar.

Sedangkan Dana Transfer dari pemerintah pusat sudah dialokasikan sebesar Rp 87 Miliar untuk DAK Fisik dan Rp 243 Miliar untuk DAK Non Fisik. Serta Bantuan Keuangan Provinsi Jabar sudah dialokasikan sebesar Rp 86 Miliar .

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah menetapkan Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko menjadi Perda,” kata Bima Arya.

Perda tersebut merupakan pelengkap dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

“Sebagai ikhtiar kita bersama dalam mendukung investasi yang sesuai visi dan budaya masyarakat Kota Bogor,” jelasnya.

Melalui Perda tersebut Pemkot Bogor berusaha untuk mendorong UKM produk lokal untuk memiliki izin resmi melalui beberapa kemudahan pengawasan, diantaranya tidak ada kewajiban menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal, pengawasan rutin dilakukan melalui pembinaan, pendampingan dan penyuluhan dan tidak dilakukan inspeksi lapangan.

Selain itu, Perda ini juga menjamin pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, tidak dipungut biaya dan terintegrasi dengan Sistem OSS (Online Single Submission).

“Semoga Perda ini dapat mendorong penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana serta pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya. (*)

Advertisement

TIMETODAY.ID – Keberhasilan Kota Bogor dalam menghadapi dan menangani pandemi Covid-19 di Kota Bogor tidak terlepas dari kebersamaan, sinergitas dan kontribusi banyak pihak. Salah satunya peran Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP Ciawi yang membantu menyediakan penyelenggaraan pusat isolasi Covid-19 Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) selama 16 bulan.

Untuk itu sebagai wujud apresiasi, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memberikan penghargaan atas kontribusi dan partisipasi Pusdiklatwas BPKP Ciawi yang diberikan langsung Wali Kota Bogor, Bima Arya kepada Kepala Pusdiklatwas BPKP Ciawi, Arief Tri Hardiyanto di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Selasa (6/9/2022) lalu.

Bima Arya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pusdiklatwas BPKP Ciawi atas kerja sama dan keikhlasan dalam membantu penanganan Covid-19 di Kota Bogor.

“Insya Allah ini menjadi ladang pahala, amal yang berlimpah dan memberi keberkahan bagi kita semua. Kondisi Kota Bogor saat ini yang sudah jauh lebih baik dibanding masa-masa berat pada tahun 2021, ini tidak terlepas dari kontribusi nyata Pusdiklatwas BPKP Ciawi,” katanya.

Namun diakuinya tidak mudah bagi Pusdiklatwas BPKP Ciawi untuk membuat keputusan sebagai tempat isolasi karena ada kebutuhan dan pertimbangan lainnya. Namun rasa syukur atas rasa empati dari banyak pihak ketika Pemkot Bogor merasa kebingungan dan kesulitan mendapatkan tempat isolasi mengingat kebutuhan yang besar pada saat itu sangat membantu dalam menentukan keputusan yang diambil karena pada akhirnya mampu menyelamatkan banyak nyawa manusia dan keluarga.

“Kami bersyukur sekali karena kita mengambil kesempatan, dukungan penuh Kepala BPKP Pusat menjadi motivasi kami dalam bekerja sehingga kita semua berhasil menyelamatkan banyak sekali nyawa manusia dan menyelamatkan keluarganya. Total yang di rawat di Pusdiklatwas BPKP Ciawi ada 1.012 orang, warga Kota Bogor berjumlah sekitar 700 selebihnya dari luar Kota Bogor,” ungkap Bima Arya.

Ke depan semua tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, namun demikian Bima Arya berharap kerja sama yang terjalin terus berlanjut tidak sebatas bidang kesehatan tetapi juga hal-hal lain.

Kapusdiklatwas BPKP Ciawi, Arief Tri Hardiyanto menyebutkan, rasa empati jajarannya menjadi dasar untuk menyetujui dan bersedia gedung Pusdiklatwas BPKP Ciawi dijadikan isolasi yang dalam perjalanannya keputusan yang diambil dirasa sangat tepat.

“Pada awalnya bukan keputusan yang mudah dan tidak serta merta menyetujui. Rasa empati yang hadir di tengah masa-masa yang sulit menjadi kesempatan bagi kami untuk berkontribusi secara langsung kepada negara terkait penanganan pandemi Covid-19 Kota Bogor sehingga melahirkan kebanggaan bagi kami karena menghadirkan kemanfaatan yang lebih luas kepada masyarakat di sekitar kami. Atas nama Pusdiklatwas BPKP Ciawi, kami ucapkan terima kasih,” katanya. (*)

Advertisement

TIMETODAY.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, dalam rangka mengantisipasi kenaikan BBM dan pangan di Jawa Barat. Rapat dilakukan secara virtual di Ruang Rapat I, Sekretariat Daerah, Cibinong, Rabu (7/9/2022).

Rakor diikuti oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Barat dan TPID Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

Rakor TPID dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan diisi pengarahan dari Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja.

Beberapa hal yang dibahas diantaranya, strategi upaya pengendalian inflasi serta implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di Jawa Barat, perkembangan inflasi di Provinsi Jawa Barat dan 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat, pengamanan dan pengawalan pelaksanaan program perlindungan sosial pemerintah pusat di Jawa Barat.

Pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai yang sudah berjalan di Jawa Barat dan akan terus diupdate jumlah sasaran dan perkembangannya, bantuan subsidi upah di Jawa Barat, penggunaan dana desa untuk kepentingan pengendalian inflasi yang sudah terbit peraturan menterinya dan sudah bisa dilaksanakan.

Sekda Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, ini adalah upaya untuk menyinergikan langkah-langkah kita untuk mengendalikan inflasi dan menangani dampak dari kenaikan BBM yang sudah diumumkan pemerintah pada hari Sabtu, 3 September 2022 yang lalu.

“Untuk menyelesaikan masalah ini, kita butuh sinergi, kita harus mengendalikan inflasi dan memitigasi dampaknya. Salah satunya dengan meningkatkan koordinasi secara intensif antara TPID Provinsi dengan TPID Kabupaten/kota dan Forkopimda se-Jawa Barat,” kata Setiawan.

Setiawan menambahkan, kami berharap para bupati dan walikota menginisiasi kerjasama antar daerah, dan melakukan operasi pasar murah untuk memastikan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga pangan. Selanjutnya, kita perlu menyusun neraca komoditas pangan strategis serta mengeluarkan data pangan melalui integrasi sistem oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Barat.

“Jika seluruh kabupaten/kota menginput data ini, kita akan mendapatkan data yang aktual dan bisa kita implementasikan untuk merespon kebutuhan pangan,” tambahnya.

Ia juga mengungkapkan, kita harus mengintensifkan jaring pengaman sosial untuk memitigasi dampak inflasi daerah. Yakni melalui penyaluran bantuan langsung, bantuan subsidi upah, dan dana bergulir masyarakat pada masyarakat miskin atau miskin ekstrim yang belum mendapatkan bantuan sosial lainnya, serta pemanfaatan dana desa. (*)

Advertisement

TIMETODAY.ID – Wali Kota Bogor, Bima Arya melaunching program Bogor Mengaji Angkatan ke-2 Tahun 2022 di Taman Asmaul Husna, Alun-alun Kota Bogor, Selasa (6/9/2022) lalu. Dia menekankan, program ini untuk mencari keberkahan bukan untuk hal lain.

“Hari ini adalah hari istimewa karena kita melanjutkan satu program luar biasa yang sudah dirintis sejak tahun lalu, yaitu Bogor Mengaji. Diharapkan agar ke depan program ini dimudahkan dan terus berlanjut siapapun wali kota dan pejabatnya agar tidak menyerah walaupun tidak menggunakan APBD, karena banyak sekali pihak-pihak yang mau membantunya,” kata Bima Arya.

Bima Arya menyebut, program Bogor Mengaji ini merupakan program ‘keroyokan’ sebagai wujud nyata dan sinergi untuk mencari kemaslahatan yang tidak menggunakan APBD. Setelah dikaji, rasanya lebih berkah dan lebih tepat apabila program ini dilaksanakan secara swadaya sebagai ikhtiar bersama.

“Saya yakin kebaikan itu akan selalu menemukan jalannya, ada saja rezekinya. Saya juga yakin semua yang terlibat orientasinya bukan matematisnya duniawi, tetapi mengharapkan berkah Allah SWT,” ungkapnya.

Dia menegaskan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang paling berkah. Dengan berpegang dan berpedoman pada Al-Quran, maka tidak ada masalah yang tidak tuntas. Setiap manusia tidak menutup kemungkinan memiliki banyak pedoman hidup, mulai dari ilmu, jabatan atau materi yang diyakini bisa membawa seseorang ke puncak hingga hal-hal yang menurutnya ekstrem berujung pada syirik.

“Kita semua tahu pedoman hidup yang paling berkah adalah Al-Quran. Tidak semua dari kita memiliki maqom yang sama, tidak semua dari kita paham dan konsisten, satu antara kata dan perbuatan. Tapi yakinilah Allah SWT memberikan reward terhadap apa yang telah kita ikhtiarkan,” ujarnya.

Taman Asmaul Husna sebagai lokasi kegiatan merupakan ikon baru Kota Bogor yang menandai satu kawasan yang terintegrasi antara Alun-Alun dengan Masjid Agung. Diharapkan ke depan bisa menjadi tempat untuk kegiatan kajian atau pengajian.

“ Insya Allah pada akhir tahun 2022 kita akan bisa beribadah di Masjid Agung. Setelah dievaluasi, dikaji dan pelaksanaan proses pembangunannya berjalan kembali dan mudah-mudahan di akhir tahun bersama-sama kita bisa bermuhasabah di sini,” katanya.

Untuk Bogor Mengaji Angkatan ke-2 Tahun 2022, usia peserta yang ikut lebih muda menjadi 30 tahun, berbeda dengan yang pertama dibatasi 45 tahun. Dengan usia yang lebih muda para peserta tidak sekedar membaca tetapi juga berkesempatan untuk memperbaiki dan lebih mendalami isi Al-Quran.

“ Insya Allah kita niatkan belajar memperbaikinya,” kata Bima Arya.

Turut hadir, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah, Ketua TP PKK Kota Bogor, Yane Ardian bersama jajaran, Asisten Pembangunan dan Perekonomian Setda Kota Bogor, Dody Ahdiat, Kepala Bagian Kemasyarakatan Setda Kota Bogor, Adi Novan, para camat dan para lurah se-Kota Bogor. (*)

Advertisement