TIMETODAY.ID, BOGOR –Rumah Sakit Daerah Umum (RSUD) Leuwiliang meraih prestasi pada kategori video rumah sakit dengan pelayanan prima di tingkat nasional, yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam rangka HUT BPJS Kesehatan ke-54. Penghargaan langsung diserahkan BPJS Kesehatan Cabang Cibinong, di RSUD Leuwiliang, Ahad (18/9/2022).

RSUD Leuwiliang sebagai salah satu mitra BPJS Kesehatan yang melayani sebagian besar peserta JKN, mendapat prestasi dalam kategori video rumah sakit pelayanan prima. Memperkenalkan slogan dalam tema video “ayo gunakan BPJS, jangan takut didiskriminasi, pasti dilayani,” ini memenangkan juara dua nasional mewakili rumah sakit di Kabupaten Bogor.

Pemerintah Kabupaten (pemkab) Bogor melalui RSUD Leuwiliang berkomitmen untuk memberikan layanan kesehatan yang prima tanpa diskriminasi. Hal ini terekam dalam video, yang dianggap membawa prestasi dalam kategori lomba nasional. Dinilai memiliki konten yang natural, ide dari tim kreatif rumah sakit membuat suasana sealami mungkin sesuai kondisi pelayanan di rumah sakit.

Direktur RSUD Leuwiliang, Vitrie Winastri mengungkapkan, testimoni spontan dari pasien menjadi kunci sekaligus tantangan untuk terus memberikan pelayanan prima. Ini merupakan prestasi RSUD Leuwiliang yang menjadi poin tambahan dalam citra pelayanan di rumah sakit, hal ini dijadikan motivasi para pemberi layanan agar lebih meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

“Standar pelayanan kesehatan kami salah satunya adalah kepuasan peserta, bukan hanya target angka tapi kepuasan peserta menjadi hal yang sangat penting. Terlebih lagi sekarang pada era digital di mana efisiensi waktu dan efektivitas pelayanan mempengaruhi kepuasan pasien,” ujar Vitrie.

Vitrie menambahkan, apresiasi diberikan kepada fasilitas kesehatan demi memberikan pengakuan dan penghargaan atas prestasi upaya fasilitas kesehatan memberikan pelayanan prima kepada peserta JKN. Hal ini dapat sebagai bentuk dorongan pemberi pelayanan dan tenaga medis untuk terus meningkatkan kualitas layanan.

“RSUD Leuwiliang menjadikan penghargaan ini sebagai tantangan, agar terus meningkatkan mutu layanan, dan memberikan pelayanan sepenuh hati tanpa diskriminasi,” tambah Vitrie.

Selanjutnya Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cibinong, Ondrio Nas mengungkapkan, Alhamdulillah kami sangat apresiasi dan bangga RSUD Leuwiliang menjadi perwakilan rumah sakit di wilayah Kabupaten Bogor yang dapat berkibar di acara nasional.

“Media publikasi saat ini menjadi hal utama menyampaikan program dan layanan pada masyarakat, harapannya bukan hanya saat terekam kamera melainkan diikuti juga dengan peningkatan mutu layanan kepada peserta JKN,” ungkap Onrio.

Onrio menerangkan, penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia tidak lepas dari peran penting fasilitas kesehatan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan yang langsung memberikan layanan kepada masyarakat, tentu harus diikuti dengan layanan yang berkualitas sepenuh hati.

“BPJS Kesehatan terus mendorong fasilitas kesehatan untuk berkomitmen meningkatkan mutu layanan sesuai indikator pelayanan kesehatan. Prestasi yang diraih RSUD Leuwiliang dapat dijadikan acuan motivasi, menggali ide kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan mutu layanan,” terang Ondrio Nas. (*)

Advertisement

TIMETODAY.ID, BOGOR – Apa rasanya jika kita hidup di kampung yang tidak tertib? Bukan saja lingkungannya yang kumuh, kotor, semrawut dengan sungai yang kotor dan sampah yang berceceran.

Tetapi kehidupan masyarakatnya pun tidak menimbulkan rasa aman dan nyaman. Ada tetangga yang terbiasa mabuk karena konsumsi minuman keras, atau bahkan narkoba. Ada tetangga yang selalu rebut bertengkar, atau ada tempat kos yang penghuninya selalu bermasalah dan lain sebagainya.

Sepertinya hidup di kampung seperti itu bukan impian bagi siapapun. Bisa jadi hamper semua orang ingin hidup di kampung yang tenang, tentram, tertib dengan lingkungan yang bersih, teratur, rapi dan indah.

Untuk mendorong terwujudnya kehidupan kampung dan kota yang tertib, aman dan nyaman, Pemerintah Kota Bogor telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

Merujuk pada perda tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor, ikut mendorong terwujudnya Kampung Tertib Trantibum. Sejauh ini sudah dua wilayah yang dibina. Masing-masing di KelurahanBaranangsiang dan Kelurahan Bojongkerta.

Baru-baru ini program tersebut juga diluncurkan di RW 07 Kelurahan Curug dan direncanakan menyusul kelak di Kelurahan Bantarjati.

Gagasan mendorong terwujudnya Kampung Tertib Trantibum didasarkan pada pandangan, bahwa perilaku tertib di tengah warga dapat dimulai dari warga di lingkungan terbatas seperti RT dan RW.

“Dari lingkungankecilitulahdiharapkankemudian, warga memahami serta menyadari tentang pentingnya bersama-sama mewujudkan kondisi kehidupan yang lebih tertib di lingkungan yang lebih luas seperti kota,” jelas Agustiansyah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor.

Menurutnya, yang dimaksud dengan ketertiban umum adalah sebagaimana yang tertuang di dalam ketentuan Perda Kota Bogor No. 1 tahun 2021. Disitu ada 13 kondisi tertib yang didorong terwujud. Masing-masing tertib jalan trotoar, taman dan fasilitas umum lainnya, tertib usaha tertentu, tertib lingkungan, tertib sungai, saluran air dan sumberdaya air, tertib penghuni bangunan, tertib KTR, tertib sosial, tertib kesusilaan dan tertib minuman beralkohol, tertib pelihara ternak, tertib kesehatan, tertib peserta didik, tertib tempat kos dan rumah kontrakan, serta tertib tempat hiburan dan penyampaian pendapat.

Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Anggota Pol PP, Asep Faizal Rahman, menjelaskan, Upaya mewujudkan Kampung TertibTrantibum tentu sangat memerlukan partisipasi masyarakat setempat. Untuk itu maka disetiap kampung yang dibina, dibentuk SatuanTugasTrantibum. Mereka terdiri dari warga setempat, termasuk Ketua RT dan RW. Seperti Satgas yang sudah dibentuk di RW 07 Kelurahan Curug yang anggotanya mencapai 25 orang.

Satgas inilah yang diharapkan bisa mendeteksi secara dini potensi gangguan trantibum di kehidupan masyarakat setempat. Misalnya ada tempat kos yang tidak sesuai peruntukannya, kemungkinan peredaran narkoba dan minuman beralkohol, atau pertengkaran antar tetangga dan sebagainya.

“Termasuk diharapkan mereka dapat segera melapor ke BPBD kalau ada bencana alam atau kebakaran,” tambah Faizal.

Dengan adanya Satgas ini, diharapkan warga tidak perlu lagi panik dan bingung ketika membutuhkan bantuan untuk mengatasi bencana dan masalah sosial yang terjadi di wilayahnya.

Masing-masing wilayah, menurutnya, potensi gangguan trantribum itu berbeda-beda. Oleh karena itu, rujukan satgas adalah kepada ketentuan tentang 13 jenis ketertiban umum.

“Jadi termasuk menjaga kebersihan lingkungan, seperti menjaga aliran sungai di wilayahnya tetap bersih tidak menjadi tempat warga buang sampah,” lanjutnya.

Satgas diharapkan dapat mengimbau, mengajak dan mengingatkan warga untuk ikut bersama-sama mewujudkan dan memelihara lingkungan pemukiman yang bersih, sehat dan nyaman.

Pembinaan masyarakat yang dilakukan Satpol PP Kota Bogor, sejatinya tidak hanya pada upaya mewujudkan Kampung Tertib Trantibum saja. Mereka juga mengelola kegiatan lain seperti Sekolah Tertib, Satpol PP Go to School dan Isabela, sebuah program anggota Satpol PP Kota Bogor membantu para lansia yang memerlukan pelayanan umum.

“Pada dasarnya kami berupaya memberi masyarakat pemahaman, bahwaSatpol PP tidak hanya hadir untuk melakukan tindakan represif, melainkan juga tindakan persuasif dan edukatif,” jelas Faizal.

Lebih dari pada itu, apa yang dilakukan Bidang Pembinaan Masyarakat dan Anggota Pol PP tersebut, sekaligus menjadi sarana edukasi tentang berlakunya sebuah peraturan daerah. Warga perlu disadarkan, bahwa mereka sebagai warga sebuah daerah, terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum yang tertuang di dalam sebuah peraturan daerah, sebagai salah satu bentuk produk hukum. Termasuk Perda tentang Ketertiban Umum. (Advertorial)

Advertisement

TIMETODAY.ID, BANDUNG – Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin minta agar keadilan bisa tegak. Sambil menangis, Ade berharap agar hakim yang diketuai Hera Kartiningsih bisa tergugah hatinya.

Ade memang layak disebut sebagai korban. Sebab, Ade Yasin yang awalnya akan dimintai keterangan malah mendadak diopinikan terkena operasi tangkap tangan (OTT).

Makin terang lagi, 39 saksi yang dihadirkan Jaksa KPK dan dua saksi ahli saat memberikan keterangan di persidangan menyebutkan kalau Ade Yasin tak terlibat serta tidak ada intruksi untuk melakukan suap.

Kini Ade meminta keadilan kepada majelis hakim yang diketuai oleh Hera Kartiningsih karena tidak terbukti terlibat dalam perkara dugaan suap auditor BPK Jawa Barat.

Ade menyampaikan permintaan itu secara daring dari Rutan Perempuan Kelas IIA Bandung saat sidang agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat, Senin (19/9/2022).

“Semuanya clear, tak ada perintah, tak ada instruksi dan tak ada pengondisian dari saya. Jika keadilan sudah terbuka lebar, mengapa saya dituntut bertanggung jawab atas perbuatan yang tidak saya lakukan?” ungkap Ade Yasin sambil terisak-isak menangis.

Ia meyakini majelis hakim akan objektif dalam memberikan putusan. Pasalnya, 39 saksi yang dihadirkan Jaksa KPK dan dua saksi ahli memberikan keterangan di persidangan bahwa Ade Yasin tak terlibat. Terdakwa lainnya bahkan mengaku tidak mendapat perintah dari Ade Yasin dalam melakukan dugaan suap.

“Jika melihat fakta persidangan tidak ada satu saksi pun yang mengatakan bahwa saya terlibat dalam perbuatan tersebut, lalu dimana letak kesalahan saya?” tuturnya.

Atas dasar itu, Ade Yasin meminta kepada hakim agar membebaskan dirinya dari segala macam tuduhan, dakwaan dan tuntutan.

“Demi Allah, saya tidak menyimpan niat lain, kecuali hanya ingin meminta keadilan bahwa saya tidak pernah melakukan perbuatan yang didakwakan kepada saya oleh Jaksa Penuntut Umum,” kata Ade Yasin.

Ia juga kembali menceritakan mengenai awal penjemputan dirinya di rumah dinas oleh petugas KPK menjelang santap saur empat hari sebelum Idul Fitri 1443 Hijriah, yang kemudian diumumkan sebagai peristiwa operasi tangkap tangan (OTT).

Saat itu, Ade Yasin didatangi beberapa orang yang mengaku dari KPK, kemudian dirinya diminta memberikan keterangan di kantor KPK atas ditangkapnya beberapa orang pegawai Pemerintah Kabupaten Bogor karena diduga memberi suap kepada auditor BPK.

“Setelah berdiskusi dengan Dandim dan Kapolres Bogor, saya diminta mengikuti arahan tersebut, toh saya hanya akan dimintai keterangan saja. Tapi, setelah beberapa jam saya berada di gedung KPK, muncul pemberitaan menyudutkan, Ade Yasin tertangkap OTT oleh KPK bersama pegawai Pemda dan BPK,” bebernya.

Sementara, Kuasa Hukum Ade Yasin, Dinalara ButarButar menganggap tidak adanya tanggapan atau replik atas nota pembelaan kliennya dari Jaksa KPK, menandakan pekara dugaan suap auditor BPK itu sudah terang benderang dengan tanpa keterlibatan Ade Yasin.

“Kalau JPU tidak bikin replik itu memang haknya dia (jaksa). Tapi menurut kami juga sih buat apa lagi membuat replik, toh sudah terang benderang kami bukakkan semua di dalam pembelaan,” kata Dinalara.

Meski begitu ia menghormati tuntutan jaksa yang dibacakan pada persidangan Senin (12/9). Kemudian, dirinya optimistis majelis hakim objektif dalam membuat putusan yang akan dibacakan pada Jumat, 23 September 2022.

“Kita hormati keputusan JPU yang tidak membuat replik. Dengan tidak adanya replik, maka otomatis kami penasihat hukum tidak akan membuat duplik,” ujarnya.

Pada persidangan sebelumnya, Jaksa KPK menuntut kepada hakim agar menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara dengan denda Rp100 juta dan subsider enam bulan kurungan kepada Ade Yasin.

“(Menuntut) hukuman tiga tahun untuk Ade Yasin, lalu denda Rp100 juta dan subsider enam bulan,” kata Jaksa KPK Rony Yusuf. (*)

Advertisement