Ini Kata Menteri Risma Tentang Harga Telur Naik

Penulis

-

26/08/2022

TIMETODAY.ID, BOGOR – Menteri Sosial Tri Rismaharini menangapi keluhan pedagang telur sejumlah pasar di wilayah Jawab Barat terkait naiknya harga telur, disebabkan oleh bantuan sosial (Bansos).

Risma menegaskan, bahwa Kementrian Sosial memberikan program bantuan sosial (Bansos) untuk keluarga penerima manfaat (KPM) berupa uang tunai melalui Bank.

“Yang jelas kami bantunya dalam bentuk tunai program apapun itu kami lewat bank dan lewat pos,” ujar Tri Rismaharini kepada media di Kantor DPC PDI Kabupaten Bogor, Kamis (25/8/2022).

Bantuan yang diberikan oleh Kementerian Sosial berupa uang tunai tersebut agar keluarga penerima manfaat bisa membeli apa saja yang mengandung nutrisi untuk kehidupan masyarakat.

“kami tidak ada program berikan bantuan bentuk natura baik beras maupun telur atau apapun,lewat bank itu agar masyarakat terserah mau dibelikan apa,” tambah Risma.

Risma yang juga Ketua DPP PDIP Bidang Sosial menceritakan, ketika telur naik dirinya banyak didemo oleh peternak ayam karena telurnya tidak dibeli oleh kemensos.

“Jadi dulu telur harganya jatoh. kami yang salah karena tidak membeli, sekarang naik kami tidak tahu, kalo bansos itu membeli telur ya kami gatau, karena nutrisi itu bukan hanya telor ada tempe telor dan daging,” lanjutnya.

Dia menambahkan, untuk lansia, orang sakit atau difabel dan jarak tempuh yang cukup jauh, Kemensos memberikan bantuan lewat POS.

“Ini hasil evaluasi saya, kalo misalkan keluar pulau, seperti Aceh Jaya harus pake POS karena nyebrang dan memakan waktu serta biaya, makanya pake pos,” pungkasnya. (fdl)

Beredar di Eropa Hingga Jadi Maskot Olimpiade Spanyol

Penulis

admin

-

26/08/2022

TIMETODAY.ID, BOGOR – Risna Jaya (57), warga Kampung Cikarawang, RT02 RW04, Desa Tegalwaru, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor tetap menekuni pembuatan wayang golek sejak tahun 1987 silam hingga saat ini.

“Sejak kecil saya memiliki hobi kerajinan tangan, waktu SMP saya coba buat wayang golek ternyata banyak yang minat,” kata Risna.

Risna mengungkapkan, membuat wayang golek tentunya tidak mudah dan bisa memakan waktu hingga puluhan hari. Untuk bahan bakunya, Risna menngunakan kayu lame dan fiber.

Untuk wayang golek berbahan dasar fiber Risna membandrol Rp50 hingga Rp150 ribu. Sedangkan untuk bahan dasar kayu lame dijual dengan harga Rp600 ribu, bahkan mencapai puluhan juta, tergantung ukuran dan tingkat kesulitannya.

“Untuk harga variatif tergantung bahan dasarnya yang digunakan dan juga karakter dari wayang itu sendiri seperti Cepot, Arjuna atau yang lainnya,” lanjutnya.

Wayang golek ini dirinya pasarkan di sejumlah wilayah Indonesia serta di ekspor ke beberapa negara asia dan Eropa.

Pria kelahiran 1964 itu mengaku bahwa wayang golek hasil buatannya sempat digunakan menjadi maskot saat olimpiade di Kota Catalunia, Spanyol.

“Dulu pernah buat wayang untuk maskot olimpiade itu membuat saya senang, karya orang kampung tapi bisa digunakan di luar negeri,” tambahnya.

Wayang Golek ini akan terus Risna ciptakan sebagai wujud melestarikan budaya wayang agar dapat dikenal dan dilestarikan oleh para anak muda masa kini.

“Saya tetap konsisten usaha golek ini, karena salah satu bentuk pelestarian budaya biar anak cucu kita dapat melihat wayang golek, kalau bukan kita siapa lagi?,” pungkasnya (fdl)

PDI Perjuangan Targetkan Pengobatan Gratis

Penulis

admin

-

26/08/2022

TIMETODAY.ID, BOGOR – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Bogor melepas tim medis keliling desa secara maraton dalam upaya melakukan pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan pembagian kacamata baca gratis terhadap lansia selama 219 hari kedepan dengan target 130.000 orang yang melibatkan 43 mobil ambulans dan minibus klinik berjalan.

Program yang diusung anggota DPR RI dapil Kabupaten Bogor, Adian Napitupulu merupakan program kepedulian wakil rakyat terhadap masyarakat Bogor. Bahkan, dirinya mengundang Museum Rekor Indonesia (MURI) dan Lembaga Prestasi Indonesia – Dunia (LEPRID).

“Kami undang museum rekor Indonesia itu agar mereka menghitung berapa banyak masyarakat yang dibantu dalam program ini, untuk menilai,” ujar Adian kepada Media di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor, Kamis (25/08/2022).

Dari target 130.000 warga Kabupaten Bogor itu dari total 435 desa yang akan mendapatkan pengobatan gratis selama tujuh bulan kedepan.

“Kalau dijumlahkan ada 7000 orang yang nantinya dibantu oleh ambulans kita dalam jangka satu tahun. Kita siapkan per bulannya 14 orang ditambah 43 armada,” tambahnya

Mantan aktivis 98 itu menambahkan bahwa, saat ini obat yang ada hanya cukup untuk satu setangah bulan kedepan, namun dirinya meyakini bahwa kebutuhan obat dapat tercukupi hingga waktu yang ditentukan.

“Untuk obat baru cukup satu setangah bulan, tetapi saya yakin obat-obatan dapat terpenuhi hingga tujuh bulan kedepan, apa yang kita tanam baik akan memuahkan hasil yang baik, pasti nantinya akan ada yang membantu,” lanjutnya

Baca Juga : Koordinator Judi Togel Online di Bekasi Ditangkap Polisi

Di tempat yang sama, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Tri Rismaharini mengapresiasi program kemanusiaan yang dilakukan Adian Napitupulu. Oleh karena itu dirinya berharap program ini dapat terus berjalan hingga ke daerah lainnya.

“Saya sangat apresiasi dan mendukung program ini, jika ada daerah tetangga membutuhkan tolong dibantu,” kata Risma.

Program kemanusiaan itu, sambung Risma sejalan dengan niat baik ketua umum PDI Perjuangan, Megawati Sukarnoputri yang menyampaikan bahwa PDI Perjuangan harus selalu bersama rakyat dalam suka maupun duka.

“Ketua umum menyampaikan bahwa kita harus menangis dan tertawa bersama rakyat, jangan kita lupakan mereka bahwa perjuangan memang harus dari rakyat kemudian ke atas. Sekali lagi saya ingatkan, agar dilakukan dengan tulus,”tukasnya (fdl)

Tidak Ada Pengkondisian WTP Antara Auditor BPK dengan Ade Yasin

Penulis

admin

-

24/08/2022

TIMETODAY.ID, BANDUNG – Tersangka auditor BPK, Anthon Merdiansyah membantah adanya pengkondisian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dengan terdakwa Bupati nonaktif Bogor, Ade Yasin saat menjadi saksi Jaksa KPK dalam sidang dugaan suap di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu.

Ia mengaku kepada majelis hakim yang diketuai Hera Kartiningsih bahwa sempat bertemu dengan Ade Yasin pada Oktober 2021, namun bukan dalam rangka pengkondisian WTP, melainkan mengenai hal lain.

“Waktu itu momen bu Ade berduka, suaminya bu Ade meninggal dunia. Saya sekaligus menyampaikan duka cita, silaturahmi sifatnya. (Pembahasannya) terkait omnibuslaw, penanganan COVID, sifatnya umum-umum saja,” ujarnya saat sidang.

Anthon yang merupakan penanggung jawab tim pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Barat di Pemerintah Kabupaten Bogor menyebutkan bahwa tidak pernah secara langsung menerima uang dari pegawai pemkab ataupun bupati.

Ia mengaku hanya menerima Rp25 juta secara bertahap dari anak buahnya yang melaksanakan pemeriksaan. Jumlah tersebut hanya sebagian kecil dari yang diterima oleh dua anak buahnya, yakni Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah senilai Rp195 juta, dan Hendra Nur Rahmatullah Kartiwa senilai Rp230 juta.

Sementara, auditor BPK, Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah mengaku sudah menyiapkan uang senilai Rp350 juta hasil pemberian dari pegawai Pemkab Bogor, tapi batal diserahkan.

Gerri menyebutkan bahwa pemberian uang tersebut bukan dalam rangka pengkondisian WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021, melainkan sebagai uang lelah.

“Tidak ada pembicaraan sebelum pemeriksaan, semua berlangsung spontanitas dan apa adanya. Jadi apa adanya,” kata Gerri.

Namun, menurutnya pada saat pemeriksaan terdapat beberapa temuan di lapangan, sehingga dirinya berkoordinasi dengan terdakwa Ihsan Ayatullan sebagai Kasubid Kasda BPKAD Kabupaten Bogor.

“Yang saya tahu, kami dari tim tidak pernah meminta uang kepada pihak pemkab sebelum pemeriksaan,” tuturnya.

Sebelumnya, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan empat tersangka auditor BPK RI Perwakilan Jawa Barat sebagai saksi dalam sidang Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu.

Empat auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut yaitu Anthon Merdiansyah (Pengendali Teknis), Arko Mulawan (Ketua Tim AdInterim Kabupaten Bogor), Hendra Nur Rahmatullah Kartiwa (Pemeriksa), serta Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah (Pemeriksa).

Keempatnya diperiksa sebagai saksi untuk empat terdakwa, yakni Bupati nonaktif Ade Yasin, Kasubid Kasda BPKAD Ihsan Ayatullah, Sekretaris Dinas PUPR Adam Maulana, serta PPK Dinas PUPR Rizki Tufik Hidayat. (**)

Jaksa KPK Ditegur Hakim, Dinilai Menekan Saksi

Penulis

admin

-

22/08/2022

TIMETODAY.ID, BANDUNG – Sidang kasus dugaan suap auditor BPK Jawa Barat masih terus berkutat usaha jaksa KPK membuktikan adanya perintah Bupati Ade Yasin dalam kasus dugaan suap tersebut.

Jaksa mengorek keterangan delapan saksi yang dihadirkan mengenai kaitan Ade Yasin dengan Ihsan Ayatullah hingga dua kali ditegur tim majelis hakim karena dinilai berusaha mengarahkan keterangan saksi, bahkan kali ini Ihsan kembali menegaskan dirinya tidak pernah disuruh Bupati Ade Yasin.

Sidang ke sembilan dugaan suap BPK Jabar ini menghadirkan delapan saksi yaitu pegawai honorer Dinas PUPR Diva Medal Munggaran, Ketua Kadin Kabupaten Bogor Sintha Dec Chechawaty, Direktur PT Kemang Bangun Persada Sunaryo dan Direktur CV Raihan Putra Joharudin Syah. Selain itu wiraswasta Lai Bui Mun atau Anen, Direktur PT Sabrina Jaya Abadi Sabrin Amirudin, Owner CV Dede Print Dede Sopian dan ajudan Bupati Ade Yasin, Anisa Rizki. Dalam sidang ini saksi Sunaryo terlambat hadir karena alasan sakit.

Dari delapan saksi ini, saksi Dede Sopian dan Anisa Rizki paling banyak dicecar Jaksa KPK untuk membuktikan peranan Ade Yasin.

Jaksa Tonny Frenky Pangaribuan misalnya berusaha mencari peranan Ade Yasin dengan menekan saksi Dede Sopian atau Dede Print untuk mengakui kedekatan Ihsan dengan Ade Yasin.

Namun kondisi ini justru dibantah saksi Dede bahwa Ihsan tidak ada kedekatan dengan Ade Yasin. “Yang saya tahu mereka tidak dekat, buktinya Ihsan tidak jadi dilantik,” ungkap Dede.

Kondisi ini sempat membuat Jaksa Frenky dua kali ditegur Ketua Majelis Hakim Hera Kartiningsih karena dinilai menekan saksi.

“SSudah…sudah, saksi kan sudah menyatakan dengan jelas, ganti pertanyaan lain,” tegur Hera.

Seperti diketahui dalam kasus dugaan suap auditor BPK Jabar ini Jaksa KPK masih mengalami kesulitan membuktikan adanya perintah Ade Yasin kepada Ihsan Ayatullah yang menjadi tersangka.

Sudah 35 saksi dihadirkan namun belum satupun yang menyatakan Ade Yasin memerintahkan suap. Justru dalam persidangan terungkap oknum BPK Jabar lebih aktif melakukan usaha pemerasan dengan memanfaatkan Ihsan Ayatullah.

Menariknya lagi dalam sidang kali ini, Ihsan Ayatullah kembali menegaskan dirinya tidak pernah mendapat perintah dari Ade Yasin.

Menanggapi hal ini, Pengacara Ade Yasin, Dinalara Butar Butar mengungkapkan, hingga kini dakwaan KPK lemah untuk menjerat Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin.

“Lemah dan tidak ada kaitannya, saya yakin Ibu Ade Yasin bebas,” tegas Dinalara. (**)

Dewan Minta Pemkab Bogor Segera Selesaikan LHP BPK

Penulis

admin

-

22/08/2022

TIMETODAY.ID, BOGOR – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mendorong pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Provinsi Jawa Barat.

“Meski kewenangan utamanya ada di pemerintah daerah, tapi ini kan bicara kabupaten bogor, legislatif pun mendorong bersama-sama untuk segera diselesaikan,” kata Rudy, Senin (22/8/2022).

Menurut Rudy, dari rapat yang digelar bersama sejumlah SKPD dan Sekertaris Daerah Kabupaten Bogor itu, pemerintah daerah menyampaikan bahwa saat ini tengah membuat rancangan untuk segera menyelesaikan LHP BPK itu.

“Pemda sudah membuat action plan terkait tindak lanjut LHP BPK, kami pun tadi eksekutif legislatif bersepakat akan mendorong bersama penyelesaian dari rekomendasi BPK,” paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin mengaku, pihaknya akan menyelesaikan LHP BPK itu tepat waktu atau 60 hari setelah diterimanya LHP BPK beberapa waktu lalu.

Dia mengingatkan kepada seluruh SKPD dan pengusaha swasta agar segera menyelesaikan rekomendasi dari BPK. “Bagi mereka yang ada temuan, itu hukumnya wajib untuk ditindak lanjuti, karena itu amanat undang-undang,” katanya. (**)

Perguruan Silat Maung Lugay Unjuk Kebolehan Dalam Acara HUT RI ke-77

Penulis

admin

-

22/08/2022

TIMETODAY.ID, PANDEGLANG – Menyambut HUT kemerdekaan RI ke-77 seluruh rakyat Indonesia memeriahkannya dengan berbagai perlombaan yang melibatkan mulai dari anak- anak hingga orang dewasa.

Pun demikian dengan warga masyarakat Kampung Kaso, Desa Nembol, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Banten turut memeriahkan 17 Agustus 2022 dengan menggelar berbagai macam perlombaan salah satunya pencak silat asli Banten.

“Tujuan dari perlombaan pencak silat ini yang pertama, merawat warisan budaya yang sejak lama telah ada. Kedua sebagai motivasi anak-anak generasi bangsa agar tidak melulu bermain gadget,” ujar Ketua Perguruan Pencak Silat Maung Lugay, Guna disela acara.

Dia menjelaskan, saat zaman penjajahan kolonial Belanda hingga penjajahan yang dilakukan oleh Jepang, banyak para jawara Banten yang jago silat ikut berjuang melawan penjajah untuk merebut kemerdekaan Indonesia.

“Sebagai orang kampung, sebagai orang Banten modal kami melawan para penjajah bukanlah senjata api, cukup bermodalkan bambu runcing dan Golok para jawara Banten sangat gagah berani melawan para penjajah,” tuturnya.

Untuk itu, lanjut dia, pencak silat ini bukan hanya sekedar seni ataupun olahraga, namun warisan budaya yang harus ditularkan kepada generasi bangsa sebagai ciri khas bahwa bangsa Indonesia memiliki budaya yang tidak dimiliki oleh negara lain.

“Saya minta anak-anak generasi penerus bangsa ini harus mau ikut melestarikan budaya pencak silat dengan cara ikut latihan setiap malam minggu. InshaAllah 17 Agustus mendatang kita akan adakan lagi perlombaan pencak silat ini,” tutupnya.

Sementara itu ketua PB-X450, Nana mengatakan, kemeriahan HUT RI ke-77 di Kampung Kaso, Desa Nembol dengan menggelar berbagai perlombaan diantaranya, panjat pinang dan perlombaan kaulinan lembur.

“Alhamdulillah antusias masyarakat Kaso cukup besar, terlihat dari keterlibatan anak-anak hingga ibu-ibu ikut dalam perlombaan yang telah panitia sediakan. Dan mereka pun begitu semangat mengikuti perlombaan ini,” kata Nana.

Dia menambahkan, kegiatan seperti ini memang rutin diselenggarakan setiap memeriahkan HUT kemerdekaan Indonesia setiap tahunnya, tujuannya sebagai pengingat atas perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Indonesia.

“Dari momentum ini kita bisa melihat kekompakan masyarakat Kaso. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai wadah silaturahmi agar masyarakat Kaso baik anak muda maupun bapak-bapak dan ibu-ibu tetap solid, kompak dan selalu guyub,” pungkasnya. (*)

Pemkab Bogor Janji Bangun Kolam Retensi untuk Cegah Banjir

Penulis

admin

-

16/08/2022

TIMETODAY.ID, BOGOR – Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Bogor Nuradi akan melakukan rapat Dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mencari solusi penanganan banjir di Perumahan Mutiara Hijau Residen.

“Tadi pagi dan siang saya berada di Hotel Sayaga untuk memantau penyedotan air dan sampah oleh beberapa SKPD yaitu BPBD, DLH, Damkar dan PUPR,” ujar Nuradi kepada Bogor-today melalui telpon, Selasa (16/8/2022).

Nuradi juga melakukan dialog bersama warga perumahan Mutiara Hijau Residen untuk mencari solusi penanganan banjir yang sudah terjadi beberapa kali itu.

“Memang ada perkembangan. Tanggul di perumahan sudah mengalir. Begitu pun banjir sudah berkurang, meskipun belum signifikan surutnya,” tambahnya.

Sebelumnya para warga menuding penyebab terjadinya banjir di Perumahan tersebut akibat imbas adanya pembangunan hotel sayaga yang membuang material bangunan di dekat perumahan.

“Gorong-gorong sudah bisa dialiri, sampah-sampah juga sudah dibersihkan, dan pohon-pohon yang mengganggu ditebang. Artinya itu sudah ada perbaikan, itu jangka pendek,” lanjutnya.

Pada rapat dengan SKPD hari jumat yang akan datang Nuradi akan membahas penangan banjir Untuk jangka menengah dan jangka panjang.

“HariJumat saya akan rapat dengan skpd terkait membagas langkah selanjutnya,” kata dia.

Nurhadi pun membenarkan adanya bekas bekas puing-puing pembangunan Hotel Sayaga seperti kayu, bambu, papan dan sebagainya.

“Tadi skpd terkait bersama pihak Hotel Sayaga sudah membersihkan bekas puing-puing dan sampah,” ujarnya.

Untuk Jangka panjang Nuradi berencana akan menbangun tanggul di lokasi perumahan dan pemukiman.

“Beberapa pemukiman juga yang kena dampak, bukan hanya di Mutiara, tetapi juga Nirwana. Kita usahakan buat tanggul, tetapi kita bahas dulu dananya dari mana,” ucapnya.

Selain itu, pemerintah kabupaten Bogor berencana akan membangun kolam retensi, di dekat kantor KONI untuk menampung air yang mengali dari sungai atau kalo.

“Di lokasi perumahan, tanggul yang jebol kita perbaiki. Sementara gorong-gorong kalau memungkinkan diperlebar sehingga air mengalir lancer,” katanya.

Masih kata Nuradi dirinya juga sudah menugaskan pihak Sayaga untuk membuat jaring-jaring penahan sampah sehingga sampah tudak masuk gorong-gorong. (fdl)

Peringati HUT RI Ke-77 Ketua Dewan Minta Pemulihan Berbagai Sektor

Penulis

admin

-

16/08/2022

TIMETODAY.ID, BOGOR – Rapat Paripurna mendengarkan pidato Presiden Republik Indoneisa Joko Widodo menjelang HUT kemerdekaan RI ke-77 berlangsung hikmat. Seluruh element masyarakat, instansi pemerintahan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bogor hadir dalam paripurna tersebut.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto berharap, agar seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bogor selalu diberi kekompakan dalam menjalankan tugas dan peran membangun Kabupaten Bogor untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat.

“Kita maknai peringatan Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia yang ke 77 untuk bersama-sama mengikhtiarkan pemulihan di berbagai sektor dan melanjutkan cita-cita pembangunan yang sudah kita canangkan bersama-sama,” kata dia.

Politisi Gerindra itu juga berharap Dirgahayu RI ke 77 harus dijadikan merefleksikan nilai-nilai yang merupakan jari diri bangsa dalam menghadapi situasi hari ini dan masa depan.

Apa yang dikatakan Presiden soal tantangan yang tidak mudah dihadapi akibat dampak pandemi dan perang Rusia dengan Ukraina, kata Rudy, harus dijawab dengan kesungguhan seluruh elemen masyarakat, terutama oleh aparatur negara yang ada di Kabupaten Bogor.

“Kita harus mereaktualisasi nilai-nilai Pancasila. Sebagai ideologi negara, Pancasila telah bekerja dengan baik di tengah upaya kita menghadapi situasi sulit di masa pandemi,” kata dia.

Karena itu, visi dan misi pembangunan daerah, lanjut Rudy, harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Demikian juga etos kerja pemerintah daerah, harus senafas dengan Pancasila.

“Semangat gotong royong, menjaga persatuan dan kesatuan, dan mewujudkan keadilan sosial harus kita konteks-kan dalam pembangunan kita hari ini dan masa depan,” tandasnya.

Sementara itu, Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bogor untuk bekerja profesional terhadap pelayanan.

“Semangat HUT RI ke-77 ini saya berharap profesionalisme dari seluruh stake holder, pelayanan kita kepada masyarakat harus lebih dewasa dan baik,” kata Iwan Setiawan usai hadirin Rapat Paripurna, Selasa (16/8/2022).

Dengan tagline Bogor Maju, nyaman dan berkeadaban menurut Iwan harus di realisasikan dengan profesional kinerja dari SKPD itu sendiri. “Intinya kita harus kerja melayani masyarakat dengan jiwa profesional,” pungkasnya. (fdl)

Ihsan : Ade Yasin Tidak Terlibat, Semua Saksi Mengaku Diperas Oknum Auditor BPK

Penulis

admin

-

15/08/2022

TIMETODAY.ID, BANDUNG – Ihsan Ayatullah sebut Ade Yasin tidak terlibat, itulah yang dikatakan Ihsan dalam kesaksiannya saat persidangan dan semua saksi mengaku diperas oknum auditor BPK.

Para saksi yang dihadirkan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku diperas dengan berbagai modus dalam perkara dugaan suap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat.

Seperti yang disampaikan oleh Mujiyono, Kasubbag Keuangan Kecamatan Cibinong dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin. Ia mengaku sempat dimintai uang oleh auditor BPK bernama Gerry Ginajar Trie Rahmatullah yang kini berstatus tersangka oleh KPK.

Menurutnya, Gerry meminta uang senilai Rp 900 juta, yang merupakan asumsi 10 persen dari nilai pagu perkejaan infrastruktur di beberapa kelurahan yang ada di Kecamatan Cibinong.

“Setelah permintaan Gerry, saya melaporkan ke camat, kemudian camat memanggil lurah. Kemudian saya sampaikan ada permintaan dari BPK, 10 persen dari infrastruktur,” ujarnya.

Mujiyono menyebutkan, saat itu semua lurah keberatan dengan adanya permintaan BPK karena kondisi keuangan yang memprihatinkan. Para lurah bahkan mengaku siap diaudit secara terang-terangan oleh auditor BPK mengenai seluruh laporan pekerjaan infrastruktur.

“Jangankan untuk menutupi Rp900 juta, untuk menangani COVID warga yang terpapar saja bingung. Gerri tetap meminta uang antara lima persen sampai 10 persen. Saya menyampaikan, para lurah siap diperiksa oleh BPK. Lurah tidak ada takutnya,” beber Mujiyono.

Saksi lainnya, Achmad Wildan Kabag Anggaran Pada BPKAD Kabupaten Bogor mengaku pernah dimintai uang dengan alasan ongkos ketik oleh auditor BPK bernama Hendra Nur Rahmatullah yang kini juga berstatus tersangka oleh BPK.

Saat itu, Wildan sempat ingin memberikan uang tunai senilai Rp5 juta, tapi ditolak oleh Hendra dengan alasan nominalnya terlalu kecil.

“Saya berikan awalnya Rp5 juta tapi ditolak oleh Hendra. Tambah lagi atuh karena dua orang katanya, dengan Pak Amir (pegawai BPK). Akhirnya ditambah Rp5 juta lagi,” kata Wildan.

Sementara, Rieke Iskandar Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bogor, mengaku memberi uang kepada terdakwa Ihsan Ayatullah, Kasubag Kasda BPKAD Kabupaten Bogor karena Ihsan dimintai uang oleh auditor BPK.

“Tidak ada temuan di KONI. Ihsan minta tolong, bahasa di teleponnya dia perlu uang buat BPK, bisa bantu tidak Rp150 juta. Jadi saya berikan Rp50 juta,” kata Rieke.

Ihsan Ayatullah saat dimintai tanggapan oleh majelis hakim yang diketuai oleh Hera Kartiningsih, menyebutkan bahwa ia dimanfaatkan oleh auditor BPK bernama Hendra untuk meminta uang ke sejumlah pegawai Pemkab Bogor.

Ia juga menegaskan bahwa penarikan uang yang dirinya lakukan ke pegawai Pemkab dan pengusaha bukan atas dasar perintah terdakwa Bupati nonaktif Ade Yasin ataupun mantan bupati Rachmat Yasin.

“Saya melakukan ini tanpa ada permintaan AY dan RY. Selalu saya sampaikan kepada SKPD untuk menemui BPK langsung. Saudara Hendra sering memanfatakan saya untuk meminta uang ke SKPD,” kata Ihsan.

Sebelumnya, Ade Yasin dan tiga pegawai Pemkab Bogor didakwa oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi memberi uang suap Rp1,9 miliar untuk meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Jaksa KPK Budiman Abdul Karib mengatakan uang suap itu diberikan kepada empat pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang juga telah menjadi tersangka pada perkara tersebut.

“Sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberikan uang yang keseluruhannya berjumlah Rp1.935.000.000 kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara,” pungkasnya. (*)

BERITA POPULER

BERITA TERBARU