TIMETODAY.ID – Ketua Komite Percepatan Pemekaran Kabupaten Bogor Barat (KPPKBB), Yana Nurheryana, menekankan pentingnya pemekaran Bogor Barat sebagai hak konstitusional yang harus segera dipenuhi oleh pemerintah pusat.
Dalam keterangannya, Yana menyatakan bahwa masyarakat Bogor Barat merasa diabaikan terkait pemenuhan hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hak-hak ini seharusnya menjadi tanggung jawab negara kepada warganya, namun hingga kini masih jauh dari harapan.
“Kami merasa bahwa pemerintah RI telah mengabaikan hak-hak rakyat. Sesuai amanat undang-undang, kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur seharusnya kami dapatkan. Namun, kenyataannya, selama puluhan tahun kami tidak mendapatkannya,” ujar Yana saat memimpin aksi damai di Pintu 2 IPB University, Dramaga, Bogor, Selasa (24/9/2024).
Mayoritas warga Bogor Barat yang berprofesi sebagai petani berharap agar pemerintah memperhatikan hak-hak mereka, terutama dalam pelayanan dasar yang menyangkut kebutuhan kemanusiaan.
Yana juga menyoroti ketidakseimbangan rasio penduduk di Kabupaten Bogor dengan kabupaten atau kota lainnya, yang menurutnya semakin mendesak perlunya pemekaran wilayah.
Aksi ini didukung oleh 51 organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bogor Barat untuk Pemekaran. Mereka menyampaikan aspirasi agar pemekaran Bogor Barat menjadi daerah otonom baru segera direalisasikan sebelum masa kampanye pemilu dimulai.
“Kami tidak ingin tuntutan ini tersendat karena Pilkada nanti. Itulah sebabnya kami memilih momentum ini untuk menyampaikan aspirasi kami secara damai dan konstitusional. Aliansi ini terdiri dari ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah, serta perguruan tinggi yang mendukung pemekaran,” tegas Yana.
Ia juga memperingatkan bahwa jika tuntutan ini tidak segera dipenuhi, pihaknya akan mengambil langkah lebih besar untuk menegaskan hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia yang setara dengan warga kabupaten/kota lainnya.
Dalam rapat penataan wilayah, Yana mengungkapkan bahwa secara administratif dan wilayah, Bogor Barat sudah siap menjadi daerah otonom baru. Pemerintah Kabupaten Bogor bahkan telah mengirimkan surat resmi kepada pemerintah pusat untuk mendukung usulan pemekaran ini.
Berdasarkan kajian, Cigudeg diproyeksikan sebagai calon ibu kota Kabupaten Bogor Barat jika pemekaran disetujui. Masyarakat Bogor Barat berharap pemekaran ini segera terwujud agar hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi dengan lebih baik.
“Sampai saat ini, pemerintah masih mengusulkan Kecamatan Cigudeg sebagai ibu kota Bogor Barat,” pungkas Yana. ***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau via whatsapp timetoday wa channel
