TIMETODAY.ID – Pemkab Bogor menggelar dialog nasional tentang ketahanan ekonomi dengan tema UMKM dan pangan untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Kegiatan ini sebagai bagian dari perayaan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-542.
Dialog tersebut dibuka secara virtual oleh Plh. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Togap Simangunsong, di Ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah, Cibinong,Jumat (7/6/2024).
Togap menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus selalu menjaga stabilitas harga dengan menyusun neraca kebutuhan pokok masyarakat. Hal ini penting karena pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang utama.
“Ada enam langkah konkret yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi inflasi daerah. Kabupaten Bogor adalah salah satu dari 28 pemda yang melaksanakan enam langkah tersebut,” kata Togap.
Langkah-langkah tersebut meliputi operasi pasar, inspeksi pasar dan distributor untuk memastikan ketersediaan barang, kerjasama dengan daerah penghasil komoditi, gerakan menanam, realisasi bantuan tunai, dan dukungan transportasi dari APBD.
“Semoga dialog nasional ini dapat menghasilkan ide-ide konstruktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kewirausahaan UMKM dan ketahanan pangan, sehingga ketahanan ekonomi dan pengendalian inflasi di daerah dapat terwujud,” ujarnya.
Sementara itu, Pj. Sekda Kabupaten Bogor, Suryanto Putra, menyatakan bahwa UMKM dan sektor pangan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Diskop UKM Kabupaten Bogor telah memfasilitasi UMKM dengan memberikan dukungan berupa sewa toko dan sarana penunjang, serta memfasilitasi 32 Etals di kecamatan.
“Diskop UKM juga telah membantu kemitraan UMKM dengan pasar modern dan mendukung sektor pariwisata dengan menyediakan 161 booth stand di 27 lokasi wisata di 10 kecamatan,” tambah Suryanto.
Selain itu, Suryanto juga menyebut bahwa Pemkab Bogor berupaya meningkatkan ketahanan pangan daerah dengan meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi konsumsi pangan yang aman, melalui berbagai kegiatan seperti pemberian asuransi usaha tani padi, program petani millennial, bantuan benih dan peralatan, pembangunan lumbung, jaringan irigasi, dan pompanisasi untuk lahan pertanian tadah hujan.
“Kami juga membuat program kemitraan bantuan permodalan kepada petani, memberikan bantuan sarana produksi tanaman pekarangan, paket untuk daerah rawan pangan, dan fasilitasi tanaman pekarangan di lokus stunting,” jelas Suryanto.
Suryanto menambahkan bahwa Pemkab Bogor menggiatkan program pertanian keluarga, kelompok wanita tani, melaksanakan program APBN pekarangan pangan lestari di lokasi intervensi stunting, dan gerakan menanam cabai di pekarangan yang diinisiasi oleh ibu-ibu PKK. Pemdes juga diarahkan untuk menggunakan 20% dana desa untuk program ketahanan pangan dan hewani sesuai amanat Kemendes PDTT RI.
“Harapan kami, dialog nasional ini dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam memajukan UMKM dan sektor pangan, dengan menggali potensi dan peluang baru, serta merumuskan strategi yang tepat untuk mewujudkan ketahanan ekonomi di daerah, khususnya di Kabupaten Bogor,” tuturnya.
Dengan adanya kegiatan tersebut, Suryanto berharap bisa menjadi sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mewujudkan ketahanan ekonomi melalui sektor UMKM dan pangan.
“Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah serta menjadi media promosi nasional untuk memperkenalkan produk unggulan UMKM dan ketahanan pangan dalam rangka HJB ke-542,” tuntasnya. ***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau via whatsapp timetoday wa channel
