TIMETODAY.ID – Hanif Faisol Nurofiq resmi dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo, Senin (21/10/2024).
Hanif mengungkapkan bahwa ia telah menyiapkan 10 rencana strategis untuk memperkuat kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) selama periode 2024-2029.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo juga menunjuk Diaz Hendropriono sebagai Wakil Menteri Lingkungan Hidup, mendampingi Hanif. Presiden berpesan agar kolaborasi antara menteri dan wakil menteri berjalan baik demi kepentingan bangsa dan rakyat.
Ketika berbicara dengan media, Hanif menjelaskan bahwa KLH/BPLH akan berperan lebih responsif dan strategis dalam menangani isu lingkungan serta perubahan iklim. Visi besarnya adalah mendukung “Better Environment for Sustainable Investment” sebagai bagian dari tujuan Indonesia menuju 2045.
Hanif menekankan pentingnya sinergi dalam menjaga lingkungan sekaligus mendorong investasi berkelanjutan. Menurutnya, triple planetary crisis yang meliputi perubahan iklim, pencemaran, dan kehilangan keanekaragaman hayati akan menjadi dasar kebijakan lembaga ini.
Salah satu misi utama KLH/BPLH adalah mendorong ekonomi hijau dan biru dengan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, memperkuat kemandirian bangsa, serta melindungi lingkungan hidup.
Hanif juga menyoroti penerapan strategi ekonomi lingkungan, termasuk penguatan ekonomi sirkular dan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagai langkah penting menjaga keberlanjutan.
“Untuk mewujudkan visi pemerintahan ini, terdapat beberapa misi utama yang diusung, yaitu diantaranya mendorong ekonomi hijau dan biru dengan mengoptimalkan sumber daya alam secara berkelanjutan, memperkuat kemandirian dan kedaulatan negara, serta melindungi sumber daya alam dan lingkungan hidup,” ucap Hanif.
“Salah satu strategi penting yang akan diterapkan adalah pendekatan ekonomi lingkungan, dengan fokus pada penguatan ekonomi sirkular dan penerapan nilai ekonomi karbon (NEK). Pendekatan penataan lingkungan dengan tujuan menjaga keberlanjutan sumber daya alam juga menjadi prioritas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak merusak lingkungan,” Hanif menambahkan.
Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, baik masyarakat, dunia usaha, maupun lembaga internasional, menjadi strategi kunci. Pemerintah, tambah Hanif, akan menyediakan insentif untuk sektor-sektor yang berkontribusi dalam pengelolaan lingkungan.
Fokus lainnya adalah penanganan pencemaran, limbah, dan penurunan kualitas lingkungan. Untuk mengatasi perubahan iklim, Hanif menyebutkan perlunya memperkuat sistem informasi kerentanan dan memastikan komitmen Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim.
Beberapa prioritas lainnya termasuk pengelolaan sampah laut, peningkatan sistem sanitasi, mitigasi polusi udara di kota-kota besar, serta restorasi ekosistem untuk mengatasi krisis keanekaragaman hayati.
Dalam jangka pendek, KLH/BPLH akan meluncurkan program-program unggulan yang terintegrasi dengan Quick Wins Asta Cita, seperti pengelolaan limbah sekolah, penanganan limbah medis, dan pendampingan Amdal serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk pertanian.
Hanif juga menekankan pentingnya penerimaan negara dari sektor lingkungan hidup melalui instrumen ekonomi lingkungan, termasuk Nilai Ekonomi Karbon dan ekonomi berbasis keanekaragaman hayati, yang diharapkan dapat membuka lapangan kerja dan mendukung pembangunan yang ramah lingkungan.
Dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi yang kuat, Hanif optimis KLH/BPLH akan mampu menjawab tantangan lingkungan serta menjadi penggerak pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
“Melalui perencanaan yang matang dan kolaborasi yang kuat, diharapkan kelembagaan KLH/BPLH mampu menjawab berbagai tantangan lingkungan yang dihadapi Indonesia dan menjadi motor penggerak bagi pembangunan berkelanjutan,” pungkasnya. ***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau via whatsapp timetoday wa channel
