TIMETODAY.ID – Rencana pemerintah untuk mengubah skema subsidi LPG 3 kg menjadi bantuan langsung tunai (BLT) diprediksi akan menimbulkan masalah baru.
Meskipun rencana ini masih dibahas oleh Kementerian ESDM dan DPR, kebijakan ini akan menghadirkan kerumitan.
Menanggapi hal itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menyatakan bahwa meskipun secara konsep bisa sangat efektif. Namun, implementasinya akan sulit karena penerima BLT dan subsidi LPG, meskipun sama-sama ditujukan untuk masyarakat kurang mampu.
“LPG berkaitan dengan produktivitas ekonomi,” kata Trubus dikutip dari beritasatu.com, Kamis (18/7/2024).
Jika kebijakan tersebut diterapkan, Trubus khawatir akan menyebabkan kenaikan harga bahan pokok.
“Jika subsidi LPG dihapus, harga-harga akan naik drastis. Masyarakat miskin yang akan terdampak lagi, daya beli mereka akan semakin menurun. Selama ini, subsidi LPG dapat menekan harga bahan pokok, sehingga harga tetap terjangkau bagi masyarakat bawah,” jelasnya.
Trubus menilai, program BLT bukanlah solusi karena implementasinya belum efektif. Menurutnya, mengalihkan subsidi LPG ke BLT hanya akan menciptakan masalah baru.
“Masalahnya, BLT yang ada sekarang masih tumpang tindih. Pemerintah seharusnya memperbaiki penggunaan BLT agar benar-benar digunakan untuk rumah tangga,” tuturnya.
Trubus mengkhawatiran bahwa BLT akan digunakan untuk hal-hal seperti judi online. Dengan begitu, Trubus meminta untuk tidak membuat kebijakan yang hanya menciptakan masalah baru, sementara penggunaan BLT saja belum terselesaikan.
“Pengawasannya belum optimal, saya khawatir BLT ini malah dipolitisasi,” ungkapnya.
Menyikapi subsidi yang dianggap belum tepat sasaran, Trubus menyarankan agar subsidi LPG tetap ada, tetapi distribusinya diperbaiki.
“Masalah kedua adalah distribusi. Distribusi LPG seringkali mengalir ke orang kaya atau yang mampu. Hal ini hanya perlu diperbaiki tata kelolanya. Misalnya, pembelian LPG dilakukan seperti di pom bensin di tempat yang ditentukan, bukan melalui pengecer, dan menggunakan identitas untuk pencatatan. Bagi UMKM yang memproduksi makanan, mereka tetap diberi subsidi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” pungkas Trubus. ***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau via whatsapp timetoday wa channel
