Oleh : B. Supriyadi
(Chief Editor timetoday.id)
Kasus-kasus polisi salah tangkap seperti yang baru-baru ini melibatkan Pegi Setiawan menyoroti masalah yang mendalam dalam sistem hukum kita.
Kejadian ini bukanlah yang pertama kali terjadi, namun tetap membangkitkan keprihatinan akan prosedur hukum yang belum selalu akurat dan adil.
Pegi Setiawan, seorang warga yang tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, mendapati dirinya sebagai korban ketika polisi menangkapnya dengan kesalahan identifikasi.
Kejadian ini bukan hanya menimbulkan trauma bagi Pegi Setiawan dan keluarganya, tetapi juga menggugah pertanyaan serius mengenai kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Sistem hukum yang adil seharusnya mampu melindungi warga negara dari kekhilafan seperti polisi salah tangkap.
Namun, realitasnya seringkali berbeda. Terlalu sering kita mendengar cerita-cerita serupa di mana orang-orang yang tidak bersalah menjadi korban karena proses hukum yang terburu-buru atau identifikasi yang salah.
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan perbaikan dalam beberapa aspek sistem hukum. Polisi perlu mendapatkan pelatihan yang lebih baik dalam identifikasi, penangkapan, dan prosedur hukum lainnya untuk mengurangi kesalahan.
Penting untuk memperkuat sistem pengawasan internal di kepolisian untuk memastikan bahwa setiap langkah penegakan hukum didasarkan pada bukti yang kuat dan prosedur yang benar.
Bagi seseorang yang salah tangkap, sistem hukum harus menyediakan mekanisme yang efektif untuk kompensasi dan restitusi, tidak hanya sebagai bentuk penghargaan moral tetapi juga untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi.
Selain itu, penting juga untuk terus mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka dalam situasi seperti ini, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses hukum.
Kasus Pegi Setiawan adalah pengingat bahwa upaya untuk memperbaiki sistem hukum kita tidak boleh diabaikan.
Perlindungan terhadap hak individu untuk tidak disalahkan secara tidak adil harus menjadi prioritas bagi semua pihak yang terlibat dalam penegakan hukum dan pembuat kebijakan.
Dengan demikian, langkah-langkah untuk memperbaiki prosedur hukum dan meningkatkan akuntabilitas di semua tingkatan sangat penting agar keadilan dapat dijamin untuk semua warga negara. ***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau via whatsapp timetoday wa channel
