TIMETODAY.ID, BOGOR – Bendungan dry dam Ciawi dan Sukamahi yang berada di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jumat (23/12/2022). Ia mengungkapkan, dua bendungan kering ini adalah yang pertama di Indonesia.
Menurutnya dengan peresmian Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi, nantinya akan mereduksi dari 464 juta meter kubik menjadi 318 juta meter kubik air yang mengalir dari hulu Ciliwung yang berada di Kabupaten Bogor hingga hilirnya di Jakarta.
“Bendungan ini diprediksi bisa mengurangi banjir di wilayah DKI Jakarta, khususnya di 12 kelurahan. Bendungan kering ini sudah dimulai pembangunannya mulai 2016, menghabiskan anggaran Rp1,3 triliun,” ungkap Jokowi dalam keterangannya.
Dalam upaya pengendalian banjir di DKI Jakarta tersebut, Jokowi menekankan pentingnya konsistensi dalam menyelesaikan tiga hal. Pertama, normalisasi 13 sungai yang ada di Jakarta. Kedua, manajemen pemompaan yang ada di waduk-waduk yang ada di Jakarta. Kemudian ketiga, penyelesaian pembangunan tanggul laut juga giant sea wall. Selain itu, Kepala Negara juga mengingatkan agar sodetan Ciliwung menuju ke Banjir Kanal Timur (BKT) segera diselesaikan.
“Di sini ada Gubernur DKI [Jakarta] dan Gubernur Jawa Barat. Saya minta betul agar dituntaskan urusan yang berkaitan dengan banjir di Jakarta secara konsisten, baik yang berkaitan waduk ini selesai, kemudian normalisasi 13 sungai yang ada di Jakarta, urusan sodetan Ciliwung menuju ke Banjir Kanal Timur (BKT), tanggul laut dan giant sea wall, serta pengelolaan pompa-pompa yang ada dengan manajemen yang lebih baik,” ujarnya.
Jokowi optimis, dengan konsistensi dalam menyelesaian tigal tersebut, banjir di Jakarta akan dapat teratasi. “Kalau tiga hal ini tidak selesai sampai kapan pun Jakarta akan selalu banjir. Siapa pun Gubernurnya harus konsisten menyelesaikan tadi yang saya sampaikan. Karena sebetulnya masterplan itu sudah jelas di Bappeda DKI ada, di Kementerian PU juga ada,” ungkapnya.
Sebagai informasi peresmian bendungan tersebut dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
