TIMETODAY.ID, BOGOR – Dampak kenaikan BBM bersubsidi, Pemerintah Kota Bogor akan mengucurkan dana sebesar 4,6 miliar dari Pemerintah Pusat bagi masyarakat terdampak. Bantuan Langsung Tunai (BLT) itu yang tahun ini tercatat pada tahap 1 ada 43.353 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
BLT tersebut akan disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT Pos Indonesia untuk pencairan senilai 300 ribu dalam 2 tahap sekaligus.
“Ini akan pastikan kita awasi mekanisme penyalurannya, dan akan koordinasi dengan kantor pos serta lurah untuk memonitor penyaluran ini,” tegas Wali Kota Bogor, Bima Arya saat konferensi pers di Balaikota Bogor, Senin (5/9/2022).
Kemudian kata Bima, ada hal lain yang diperintahkan oleh Kementiran Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Pemerintah Daerah, yaitu alokasi Biaya Tak Terduga (BTT) yang bisa digunakan untuk memberikan bantuan sosial (bansos) bagi warga miskin.
“Itu akan kita rumuskan nanti untuk besarannya berapa dan targetnya kemana,” kata Bima.
Kedua menurutnya, ada kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau dana transfer umum untuk digunakan bagi penerima bansos dibidang Transportasi dan UMKM.
“Jadi di kota bogor akan kita alokasiakan sebesar 4,6 miliar hitungan dua persen dari DAU disisa 3 bulan berjalan di tahun ini. Kita akan arahkan nanti, untuk pengemudi angkot, ojek online dan UMKM,” terangnya.
Namun, kami masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis terkait dengan usaha dan bagaimana penyaluran secara teknis.
Kemudian, lanjut Bima, kami akan selalu melakukan konsolidasi untuk selalu memonitor stabilitas harga bahak pokok di jalur distribusi maupun produksi bahan pokok di Kota Bogor
“Jadi kalu ada kecenderungan naik maka akan dilakukan langkah cepat. Kita akan berkoordinasi dengan para stakeholder untuk mengintensifkan gerakan pangan dan gerakan keamanan pertahanan pangan untuk menanam komoditas apa saja yang bisa menstabilkan harga,” pungkas Bima. (Aditya)
