Oleh : Muhamad Raihan Rahman
(Bidang MI BEM FMIPA Unpak)
Mahasiswa Farmasi sekaligus departemen mental dan ideologi BEM FMIPA Universitas Pakuan Bogor, Muhamad Raihan Rahman mengkritisi langkah KPU Kota Bogor yang akan menggelar debat perdana Calon Wali Kota Bogor (Cawalkot Bogor) pilkada 2024 di salah satu stasiun televisi di Jakarta, Jumat (8/11/2024).
Mahasiswa yang akrab disapa Rehan itu menilai bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara seharusnya bisa memaksimalkan dan berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat untuk mengamankan debat perdana cawalkot Bogor.
Rehan menganggap bahwa KPU hanya membuang-buang waktu dan juga anggaran untuk pemindahan tempat debat perdana cawalkot dari Kota Bogor ke Jakarta.
Rehan optimis bahwa pihak keamanan di Kota Bogor bisa mengamankan debat perdana ini yang seharusnya pada debat ini beradu ide, gagasan dan substansi dari pada visi dan misi tiap calon Wali Kota dan wakil dapat diterima oleh masyarakat Kota Bogor bukan sebaliknya hanya beradu otot dan kisruh antara pendukung tiap-tiap cawalkot.
Menurutnya, debat perdana ini tetap dilaksanakan di Bogor dengan aturan debat yang ketat supaya warga Kota Bogor dapat merasakan antusias dan penyampaian visi dan misi dari masing-masing calon.
Sebelumnya, terjadi ricuh antara pendukung 01 dan 03 cawalkot Bogor pada acara debat dan adu gagasan di salah satu kampus di Kota Bogor.
Bagi Rehan, masing-masing pendukung dan calon harus memperlihatkan kedewasaan dalam berpolitik di depan warga sipil dan juga mahasiswa.
Apalagi masyarakat sipil sudah trust issue terhadap politik itu sendiri dan juga seharusnya dapat meyakinkan warga sipil dan juga para mahasiswa bahwa politik mengubah segalanya dan politik tidak selamanya kotor.
Seperti diketahui, bahwa Kota Bogor ini masih banyak yang harus diperbaiki dan juga dibenahi dan tidak selayaknya para calon walikota memperlihatkan ketidak dewasaan dalam berkampanye dan seharusnya mereka lebih fokus untuk turun ke masyarakat-masyarakat untuk menghidangkan visi dan misi yang bisa berdampak bagi Kota Bogor ini.
KPU kota Bogor memindahkan lokasi karena di duga khawatir terjadi kegaduhan kembali, seperti debat independen yg diadakan media lokal di Universitas Ibn Khaldun kemarin.
Hal ini menunjukkan ketidakmampuan KPU Kota Bogor untuk berkoordinasi dengan stekholder yang ada termasuk dengan aparat penegak hukum (kepolisian) untuk mengamankan pesta demokrasi agar tetap dapat kondusif dan manfaat serta kebersamaannya tetap di rasakan oleh masyarakat kota Bogor. ***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau via whatsapp timetoday wa channel
