Oleh: Muhammad Ivan Julianto
(Ketua BEM FH Unpak Bogor)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru-baru saja memutuskan dalam menyelenggarakan Debat Perdana Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor akan digelar di Jakarta pada 08 November 2024.
Dilansir dari Kompas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk mengadakan debat Pilkada Kota Bogor di Jakarta bertujuan untuk menjaga kekondusifan dan menghindari potensi konflik antarpendukung yang berpotensi terjadi di wilayah Kota Bogor.
Keputusan yang dibuat oleh KPU hari ini menunjukan bahwa minimnya kekuatan lembaga penyelenggara Pilkada dalam memberikan Pesta Demokrasi kepada rakyat yang aman dan nyaman.
Pemindahan yang diambil sebagai keputusan oleh KPU menunjukan bahwa lemahnya komunikasi dan koordinasi dari pihak-pihak penyelenggara.
Akan rusak antusias masyarakat dalam menikmati forum-forum intelektual; forum-forum pengujian pikiran dan gagasan para calon-calon pemimpin kota.
Sementara itu, berdasarkan informasi jumlah para pendukung dari masing-masing calon akan dibatasi demi menjaga ketertiban dan kenyamanan acara.
Lagi dan lagi pernyataan yang kita ketahui yang menunjukan lemahnya kekuatan KPU dalam mengorganisir kegiatan.
Argumentasi ini ter-amin-kan karena kekhawatiran yang ditunjukan oleh pihak penyelenggara dalam menjaga kondusifitas selama acara berjalan.
Forum debat yang sudah seyogianya ramai, bising, dan penuh dengan perasaan membara dalam membedah visi, misi serta apa yang akan para calon realisasikan ke Kota Bogor jika terpilih sebagai pemenang malah di jauhkan dari episentrum tempat mereka nanti akan memimpin dan dibatasi jumlah kehadirannya oleh pihak penyelenggara.
Semestinya, setiap kegiatan debat di pandang perlu mengundang seluruh elemen masyarakat dalam membongkar pikiran para calon pemimpin bangsa, agar para pemimpin-pemimpin ini benar teruji secara kualitas bukan hanya kuantitas pendukung, teruji secara etikabilitas bukan hanya berbicara tentang elektabilitas.
Begitulah semestinya seleksi calon-calon pemimpin kita lahir.
Menyayangkan, kecewa sekaligus mengkritik keputusan yang diambil oleh KPU hari ini dengan mengadakan forum debat perdana pilkada Kota Bogor yang digelar di Jakarta.
Ingat, kita sedang memilih calon pemimpin Kota Bogor, ingat, yang memiliki hak suara dalam Pilkada adalah masyarakat-masyarakat daerah tersebut, dan ketika ke khawatiran atas ketidakkondusifan muncul dalam benak pihak penyelenggara, yang mesti dibenahi adalah regulasi keamanan dan himbauan ketertiban para pengunjung bukan malah memindahkan tempat debat ke daerah yang lain guna meminimalisir permasalahan di atas.
KPU mesti lebih bijaksana, jangan hilangkan kepercayaan rakyat terhadap pesta demokrasi yang berdasarkan umum, jujur dan adil.
Jangan hilangkan suara-suara rakyat, aspirasi-aspirasi dengan cara-cara menjauhkan masyarakat dari forum-forum yang semestinya memang itu adalah tempat ujian. Rawat integritas dan independen seluruh pihak dalam melahirkan pemimpin yang layak dan teruji. ***
