TIMETODAY.ID – Calon Gubernur Jawa Barat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, memberikan tanggapan terkait delapan daerah yang dianggap rawan konflik dalam pelaksanaan Pilkada mendatang.
Menurutnya, PKS sudah mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk meminimalisir potensi konflik, terutama melalui penguatan saksi dan tim di setiap daerah.
“Kami di internal PKS sedang mempersiapkan penguatan saksi dan tim yang solid. Hal ini penting untuk meminimalisir potensi konflik yang mungkin terjadi, terutama ketika data-data yang ada tidak sesuai dengan fakta di lapangan,” ujar Syaikhu saat melakukan kunjungan ke Kota Bogor, Jumat (11/10/2024).
Syaikhu menegaskan pentingnya memiliki basis data yang kuat agar tidak ada alasan-alasan yang diajukan tanpa bukti atau dasar yang jelas.
Lebih lanjut, Syaikhu menyatakan pentingnya menjaga kondusivitas selama kontestasi politik berlangsung, khususnya di daerah yang lebih rentan terhadap konflik. Dengan begitu, ia berharap agar seluruh kader dan pendukung menjaga etika dalam bersaing.
“Ini adalah kontestasi, bukan permusuhan. Kita semua harus menjaga suasana Pilkada agar tetap kondusif dan tidak memancing terjadinya kampanye hitam atau hal-hal lain yang dapat memperburuk situasi. Kondusivitas ini penting untuk menjaga hubungan baik antar calon,” tambahnya.
Syaikhu juga berharap agar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS di daerah-daerah dengan tingkat kerawanan lebih tinggi dapat lebih berhati-hati dan proaktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama Pilkada berlangsung.
Bagi Syaikhu, kerja sama internal dan pemantauan yang ketat akan menjadi kunci untuk menciptakan Pilkada yang aman dan damai.
Sementara itu, berdasarkan data yang dirilis oleh Bawaslu RI, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tertinggi keempat di Indonesia dengan skor 77,08, berada di bawah DKI Jakarta, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara.
Adapun delapan kabupaten/kota di Jawa Barat melliputi Kabupaten Bandung, Majalengka, Kabupaten Tasikmalaya, Cirebon, Bandung Barat, Kota Bekasi, Kota Tasikmalaya, Kuningan, dan Cianjur.
Selain itu, ada 17 kabupaten/kota di Jawa Barat yang masuk dalam kategori kerawanan sedang, seperti Karawang, Kota Sukabumi, Kabupaten Bogor, Garut, Ciamis, Kabupaten Sukabumi, Sumedang, Indramayu, dan Subang. Termasuk pula Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kota Bogor, Pangandaran, Banjar, Purwakarta, dan Bekasi. Sementara Kota Depok dan Kota Bandung tercatat dalam kategori kerawanan rendah.
Bawaslu Jawa Barat juga telah memetakan daerah-daerah dengan kerawanan sosial politik yang tinggi. Ada tiga daerah yang paling rawan di dimensi sosial politik, yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi dan Kota Bogor.
Dari delapan daerah dengan tingkat kerawanan tinggi tersebut Bawaslu menyampaikan dapat berpotensi menghadapi berbagai masalah, seperti politik uang dan isu SARA.
Sebelum masa kampanye dimulai, Bawaslu Jawa Barat telah menangani 65 kasus, dengan rincian sebanyak 42 laporan dan 23 temuan. Dari jumlah tersebut, 47 kasus terdaftar, sementara 18 lainnya tidak memenuhi unsur yang diperlukan. ***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau via whatsapp timetoday wa channel
