TIMETODAY.ID – Mantan pengurus Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kota Bogor 1996, Ronny Khunaefi, mengungkapkan kritiknya terhadap kebijakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang diduga melarang penggunaan hijab kepada anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) asal Provinsi Sulawesi Tengah.
Dugaan ini mencuat setelah pengukuhan anggota Paskibraka oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (13/8/2024).
Ronny menyatakan bahwa kebijakan ini tidak sesuai dengan prinsip kebhinekaan yang menjadi dasar negara Indonesia.
“Yang pasti kita kecewa dengan lembaga BPIP secara ideologi pancasila. Paskibraka seharusnya mencerminkan keberagaman Indonesia, termasuk dalam hal ekspresi keagamaan seperti penggunaan hijab. Kebijakan ini sangat disayangkan dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila,” ujar Ronny saat ditemui timetoday.id, Rabu (14/8/2024).
Ronny yang juga menjabat sebagai penanggung jawab Paskibraka Kota Bogor menambahkan bahwa Paskibraka adalah simbol nasional yang seharusnya merangkul semua budaya dan kepercayaan yang ada di Indonesia.
“Larangan seperti ini tidak hanya melanggar hak seseorang, tetapi juga mencederai semangat persatuan dan kesatuan yang seharusnya ditanamkan dalam diri setiap anggota Paskibraka,” tegas Ronny
Ronny mengungkapkan bahwa larangan penggunaan hijab bagi petugas Paskibraka sempat diberlakukan pada masa orde baru. Namun, di tahun 2006 muncul aturan baru untuk menyesuaikan dengan kondisi pakaian petugas, termasuk menggunakan hijab.
“Saat ini, kami masih berpegang pada aturan dari tahun 2006 itu. Alhamdulillah, Kota Bogor hingga saat ini tetap mengikuti aturan tersebut tanpa menyimpang,” tegas Ronny
Hingga saat ini, BPIP belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan pelarangan ini, namun Ronny berharap ada klarifikasi segera untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga semangat kebangsaan yang telah dibangun selama ini. ***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News
