TIMETODAY.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor Tahun Anggaran (TA) 2023 menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna.
Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari, mengungkapkan apresiasinya kepada DPRD atas pembahasan dan persetujuan Perda tersebut.
Hery menjelaskan bahwa realisasi Pendapatan Daerah untuk TA 2023 mencapai Rp 2,96 triliun, atau 96,99 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 3,05 triliun. Dibandingkan dengan realisasi TA 2022 yang sebesar Rp 2,78 triliun, terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp 180,37 miliar atau 6,47 persen.
Di sisi lain, realisasi Belanja Daerah TA 2023 mencapai Rp 3,02 triliun, atau 95,41 persen dari anggaran sebesar Rp 3,17 triliun. Ini menunjukkan kenaikan sebesar Rp 42,66 miliar atau 1,43 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2022.
“Menurut data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), secara nasional capaian realisasi belanja adalah 93,67 persen. Sehingga, jika dibandingkan, realisasi belanja Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor lebih tinggi,” ujar Hery di Gedung DPRD Kota Bogor, Jalan Pemuda, Kecamatan Tanah Sareal.
Terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang telah diaudit untuk TA 2023, sebesar Rp 54,25 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp 107,10 miliar atau 66,38 persen dibandingkan SILPA (Audit) TA 2022 yang sebesar Rp 161,35 miliar.
Hery menjelaskan bahwa Pemkot Bogor pada TA 2023 telah mengalokasikan belanja wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya, Anggaran Bidang Pendidikan TA 2023 mencapai Rp 733,33 miliar atau 23,10 persen dari total Belanja Daerah, dengan realisasi sebesar Rp 711,77 miliar atau 22,42 persen dari total Belanja Daerah.
Selain itu, Anggaran Bidang Kesehatan TA 2023 mencapai Rp 698,38 miliar atau 26,08 persen dari total Belanja Daerah di luar belanja gaji, dengan realisasi sebesar Rp 693,36 miliar atau 25,76 persen dari total Belanja Daerah di luar gaji.
Anggaran Belanja Infrastruktur TA 2023 mencapai Rp 575,96 miliar atau 65,11 persen dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah/Desa, dengan realisasi sebesar Rp 526,44 miliar atau 59,36 persen dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah/Desa.
Dalam laporannya di hadapan para hadirin, Hery menyampaikan bahwa Laporan Keuangan Pemkot Bogor TA 2023 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedelapan kalinya.
“Pencapaian ini tidak menghentikan langkah Pemerintah Kota Bogor untuk terus melakukan perbaikan (continuous improvement) dalam reformasi birokrasi,” ucap Hery.
“Ini termasuk melalui digitalisasi sistem administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pembinaan SDM pengelolanya,” tambahnya.
Di akhir laporannya, Hery menyampaikan bahwa hingga Tahun 2023, Pemkot Bogor telah merealisasikan Janji Politik Kepala Daerah melalui berbagai Program, antara lain:
- Bogor Lancar: Pembangunan jalan protokol alternatif dan pelebaran jembatan Jalan Otto Iskandar Dinata.
- Bogor Merenah : Lomba kebersihan, pembangunan ruang-ruang terbuka hijau publik, pembangunan trotoar dan jalur pedestrian.
- Bogor Kasohor: Pembangunan Museum Pajajaran.
- Bogor Motekar: Pelatihan UMKM, pelatihan tenaga kerja mandiri dan wirausaha baru, pelatihan digital marketing, fasilitasi perizinan dan sertifikasi bagi usaha mikro, coaching clinic koperasi, pendampingan fasilitator pengembangan e-commerce.
- Bogor Samawa: Beasiswa untuk mahasiswa, renovasi RTLH, insentif guru ngaji.
- Abdi Bogor: Program Bogor Anjang Sehat (Home Visit), pembangunan RSUD beserta alat kesehatan, pembangunan Sekolah Terpadu Kencana. ***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau via whatsapp timetoday wa channel
