Pemkot Bogor – Taspen Perpanjang Kerja Sama Simgaji Berbasis Web

PEMKOT BOGOR

TIMETODAY.ID, BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama PT Taspen (Persero) menggelar penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Simgaji Berbasis Web di Edensor Cafe, Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Senin (26/9/2022).

Penandatanganan dilakukan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah dan Branch Manager PT Taspen Bogor, Harini.

Turut hadir menyaksikan, Kepala BKPSDM Kota Bogor, Taufik, Kepala BKAD Kota Bogor, Denny Mulyadi dan perwakilan dari Bagian Pemerintahan Setda Kota Bogor.

Advertisement

Sekda menyampaikan, kerja sama ini sudah dilakukan sejak 2019 dan terus diperpanjang.

Pemkot Bogor kata dia, baru saja dikunjungi oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dari KPK. Di Stranas PK ada tiga fokus, yakni pengelolaan keuangan, reformasi birokrasi dan hukum, kemudian perizinan.

Baca Juga :  Tarif Angkot Naik, Pemkab Bogor Buat Aturan

“Ini hasil evaluasi dari Stranas PK. Pola seperti ini sangat membantu, artinya membantu integrasi yang langsung antara gaji kemudian juga dengan data kepegawaian dikoneksikan dengan PT Taspen. Jadi tidak perlu lagi secara manual melakukan verifikasi dan sebagainya, karena secara sistem itu sudah terkoneksi,” jelasnya.

Apalagi kata Syarifah, data pegawai itu sifatnya dinamis. Pasalnya, ada yang pensiun, rotasi, mutasi, kenaikan gaji secara berkala dan lain sebagainya.

“Jadi kalau data berubah, otomatis sistem akan mengikutinya,” katanya.

Baca Juga :  Bogor Berlakukan Ganjil - Genap untuk Halau Pemudik

Sebelumnya untuk menangani sistem penggajian ditangani 6-7 petugas. Namun dengan Simgaji berbasis web ini cukup satu petugas.

“Lebih efisien ya artinya,” kata Sekda.

Sementara itu, Branch Manager PT Taspen Bogor, Harini menuturkan, perpanjangan kerja sama ini agar bisa memanfaatkan aplikasi yang sudah terintegrasi dengan semua instansi, sehingga mempermudah layanan kepada masyarakat dan akhirnya berguna secara umum.

“Sistemnya sama, tapi pemanfaatannya lebih lagi, karena link ke BKN, Kemendagri sehingga semua output dan manfaatnya mempermudah layanan, tidak perlu persyaratan lagi, karena semuanya sudah ada datanya,” katanya. (*)

 

=========================================================